100 Hari Kerja, Wali Kota Semarang Agustina Gandeng Sekolah Swasta Berikan Beasiswa di SPMB 2025
KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyiapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah dengan menggandeng sekolah swasta untuk menerima siswa kurang mampu melalui beasiswa.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkot Semarang akan membiayai sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).
Pemkot mengambil langkah tersebut lantaran kapasitas sekolah negeri terbatas dalam menampung jumlah siswa yang lulus.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, kalau pemerintah hanya menghitung daya tampung sekolah negeri ketimbang jumlah lulusan, dipastikan tidak akan cukup untuk menampung siswa di Semarang.
“Kami harus melibatkan sekolah swasta karena daya tampung dan jumlah lulusan tentu tidak sebanding,” katanya dalam acara Ngrobrol Penting Bersama Stakeholder Pendidikan Kota Semarang (Ngopi Bareng) di Grand Edge Hotel Semarang, Jawa Tengah, Jumat (7/3/2025), seperti dikutip dari siaran pers.
Ia pun meminta Dinas Pendidikan Semarang untuk mengatur skema jika ada siswa yang tidak dapat masuk sekolah negeri, khususnya bagi warga kurang mampu.
Baca juga: Pemkot Semarang Mulai Betonisasi Jalan Bergelombang di Shelter BRT Jalan Pemuda
Meski demikian, Agustina mengaku bahwa Pemkot tidak bisa mengintervensi sekolah swasta terkait kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Semarang akan meminta slot beasiswa untuk siswa tidak mampu kepada sekolah swasta.
“Saya minta Kepala Dinas Pendidikan untuk minta slot biar bisa pakai beasiswa. Harus ada gotong royong untuk menyukseskan skema khusus ini,” kata Agustina dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (9/3/2025).
Agustina menambahkan, kebijakan baru tersebut akan direalisasikan pada 100 hari pertama dirinya bekerja sebagai Wali Kota Semarang. Dengan demikian, iklim kondusif pada SPMB 2025 diharapkan bisa kondusif.
Baca juga: Pemkot Semarang Wajibkan Sekolah Kirim Proposal Sebelum Study Tour, Ini Syaratnya
Agustina meyakini, inisiatif tersebut dapat menjadi solusi dari permasalahan kekurangan daya tampung sekolah di Semarang. Menurutnya, problem utama orangtua enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta karena biayanya yang mahal.
Oleh karena itu, pemerintah harus merangkul sekolah swasta sebagai mitra dalam penyelenggaraan pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa.
“Sekolah swasta harus dijadikan mitra untuk menyelenggarakan pendidikan. Salah satunya dengan beasiswa,” ujarnya.
Dinas Pendidikan, lanjut Agustina, akan melakukan perhitungan serta pemetaan anggaran dan jumlah siswa kurang mampu. Kemudian, hasil analisis akan digunakan untuk mendata jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa di sekolah swasta.
Selain APBD Semarang, Agustina memastikan bahwa dana beasiswa juga akan diambil dari APBD provinsi serta pengusaha yang memiliki program corporate social responsibility (CSR), khusus beasiswa.
Baca juga: Langsung Ludes! Mudik Gratis Pemkot Semarang Diserbu Warga
Agustina menegaskan bahwa masyarakat miskin atau tidak mampu menjadi prioritasnya sebagai wali kota. Oleh karena itu, ia tidak ingin ada anak putus sekolah karena kesulitan biaya.
“Program sekolah gratis di Semarang kalau baik ya dilanjutkan, kalau kurang ya ditambal. Intinya, tidak boleh ada anak yang tidak sekolah karena biaya,” tutur Agustina.
Kepala Dinas Pendidikan Semarang Bambang Pramusinto menjelaskan bahwa pihaknya sudah merancang beberapa konsep untuk siswa kurang mampu yang tidak memiliki kesempatan di sekolah negeri.
“Wali Kota memberikan arahan, siswa kurang mampu yang tidak lolos seleksi sekolah negeri agar melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta dengan skema atau fasilitasi beasiswa,” ujar Bambang.
Bambang mengaku sudah melakukan pemetaan jumlah anak yang akan mendapatkan bantuan. Selain APBD Semarang, dana bantuan juga bisa diambil dari bantuan CSR.
