Pemkot Semarang Pastikan Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Plumbon Dimulai Desember

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus berupaya mengatasi masalah banjir di ibu kota Provinsi Jawa Tengah (Jateng), khususnya di Kecamatan Tugu.

Setelah normalisasi Sungai Beringin, kini perhatian beralih ke Sungai Plumbon, yang pembebasan lahannya dijadwalkan dimulai pada Desember 2024.

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengungkapkan bahwa anggaran untuk normalisasi Sungai Plumbon sudah disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan total dana yang dibutuhkan sekitar Rp 170 miliar.

“Meskipun anggarannya sudah tersedia, kami masih menunggu proses pembebasan lahan,” jelas Mbak Ita, sapaan akrabnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (21/10/2024).

Baca juga: Kantor Kemenko Kumham, Kementerian Hukum dan Kementerian Impas Bakal Ada di Satu Area

Dia juga menambahkan bahwa Pemkot Semarang akan mendapatkan dukungan dari kementerian untuk mempercepat proyek tersebut.

Mbak Ita optimis bahwa proses pembebasan lahan dapat diselesaikan pada Desember, sehingga lelang untuk normalisasi dapat dilakukan pada awal 2025.

“Desember kita pastikan bisa rampung, karena sudah ada bantuan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Kementerian PUPR untuk anggaran pembebasan lahan,” tuturnya.

Sembari menunggu pembebasan lahan, Mbak Ita meminta pemangku wilayah untuk melakukan antisipasi dengan pembersihan gulma dan pengangkatan sedimentasi.

Baca juga: 6 Cara Mencegah Gulma Tumbuh di Pekarangan Rumah Tanpa Bahan Kimia

Kegiatan serupa, kata dia, juga telah dilakukan di Kecamatan Genuk, tepatnya di Sungai Sringin dan Tenggang.

“Saya minta pak camat agar melakukan pembersihan gulma dan sedimentasi. Di Genuk, Alhamdulillah setelah hujan deras selama tiga jam, tidak ada genangan,” ujar Mbak Ita.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang dan BBWS telah melakukan penguatan pada beberapa titik tanggul yang rawan jebol di Sungai Plumbon, yang memisahkan dua kelurahan, yaitu Mangunharjo dan Mangkang Kulon.

“BBWS dan DPU juga telah memperkuat tanggul yang rawan jebol, harapannya tentu bisa mengantisipasi banjir,” imbuhnya.

Baca juga: Banjir karena Tanggul di Aceh Tamiang Jebol, 2.066 Warga Harus Mengungsi

Camat Tugu Abdul Haris juga menegaskan pentingnya normalisasi segera dilakukan, mengingat masyarakat sudah sering menanyakan kepastian proyek tersebut.

“Memang sangat mendesak, warga sudah jenuh dan khawatir akan banjir,” ucapnya.

Haris menjelaskan bahwa terdapat 40 bidang tanah di Mangkang Kulon dan 270 bidang tanah di Mangunharjo yang sudah didata untuk mendapatkan ganti untung dari pembebasan lahan.

“Kemungkinan akan ada penambahan ukuran, namun kami pastikan bahwa proses ganti untung selesai pada bulan Desember. Sehingga tahun depan, harapan kami proyek ini dapat mulai dikerjakan,” tuturnya.