Kontradiksi Data Stunting di Wonogiri, Bupati Jekek Minta Pemerintah Pusat Ambil Kebijakan Pasti

KOMPAS.com - Bupati Wonogiri Joko Sutopo berharap pemerintah pusat mengambil langkah kebijakan yang pasti untuk memastikan adanya data tunggal kasus stunting di setiap daerah.

Hal tersebut merupakan bentuk responsnya terhadap kebijakan gonta-ganti sistem pemantauan stunting yang dianggap mempersulit pemerintah daerah (pemda) dalam mengambil keputusan.

Bupati yang akrab disapa Jekek itu menyoroti perlunya konsistensi dan kejelasan dari pemerintah pusat dalam mengatur sistem pemantauan yang bisa diandalkan.

Saat ini, terdapat tiga sistem pemantauan stunting yang berbeda, yaitu Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

Baca juga: BEI Ubah 4 Poin dalam Aturan Papan Pemantauan Khusus

“Pemda harus menggunakan beberapa sistem pemantauan data untuk mengetahui prevalensi stunting sesuai instruksi Kementerian Kesehatan (Kemenkes),” ujar Jekek dalam kegiatan Rembug Stunting di Pendopo Kabupaten Wonogiri, Rabu (26/6/2024).

Dalam kegiatan itu, ia menjelaskan bahwa data mengenai prevalensi stunting di Kabupaten Wonogiri bervariasi tergantung dari sistem pemantauan yang digunakan.

“Misalnya, berdasarkan EPPGBM, prevalensi stunting di Wonogiri mencapai 10,79 persen, sedangkan menurut SSGI, prevalensinya naik sekitar 5 persen sampai 8 persen. Sementara itu, berdasarkan SKI, prevalensi stunting di Wonogiri lebih dari 19 persen,” jelas Jekek dalam siaran persnya.

Baca juga: Muhadjir: Program Bedah Rumah Mampu Tangani PKE dan Stunting di Jateng

Ia menjelaskan bahwa sistem pemantauan yang berubah-ubah tersebut menyebabkan kontradiksi dalam data stunting di daerah.

Meskipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri memiliki sistem pemantauan internal Cinta Mutiara Keluarga yang menunjukkan prevalensi stunting hanya 4 persen, kehadiran sistem baru seperti EPPGBM sering kali membingungkan daerah lain yang telah konsisten dalam memasukkan data.

Jekek menambahkan bahwa jika ada daerah yang tidak optimal dalam menginput data stunting di EPPGBM, maka daerah tersebut akan dievaluasi.

Ia menilai kehadiran sistem pemantauan yang baru membuat daerah lain merasa bingung meskipun mereka sudah konsisten dalam memasukkan data.

Baca juga: Hacker Brain Cipher Ancam Bocorkan Data PDN Jika Pemerintah Lakukan Ini

Jekek menekankan pentingnya konsistensi dari kementerian terkait, sehingga semua daerah dapat menginput data stunting dengan baik.

Pemkab Wonogiri, kata dia, akan berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam menangani kasus stunting.

Jekek berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan roadmap terintegrasi untuk penanganan stunting di Kabupaten Wonogiri. Roadmap yang dimaksud mulai dari sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran hingga inovasi.