KOMPAS.com – Bupati Wonogiri Joko Sutopo dan Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno memaparkan berbagai capaian prestasi tingkat nasional dan keberhasilan pembangunan sepanjang 2023.
Bupati yang akrab disapa Jekek itu menyebutkan, pencapaian yang diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri, antara lain pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD), kinerja makro, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantibumlinmas, sosial, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Ia menjabarkan, realisasi APBD 2023 untuk pendapatan sebesar Rp 2.507.485.910.024, belanja Rp 2.475.192.790.863, penerimaan pembiayaan daerah Rp 252.273.586.720, pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp 1,5 miliar, pembiayaan netto Rp 250.773.586.720, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Rp 283.066.705.881.
Sementara, keberhasilan yang diraih dalam capaian kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia (IPM), angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan.
“Untuk IPM, nilai kami naik dari 71,04 pada 2022 menjadi 71,97 pada 2023. Angka kemiskinan juga turun dari 10,99 menjadi 10,94. Kemudian, angka pengangguran turun dari 1,95 menjadi 1,92. Lalu, pendapatan per kapita naik dari 32,15 menjadi 35,15,” papar Bupati Jekek dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (31/3/2024).
Pada sektor kesehatan, Jekek menyatakan bahwa persentase rumah sakit (RS) rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi menjadi 100 persen pada 2023 dari 92,85 persen pada 2022.
Kemudian, persentase ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan mencapai 100 persen. Lalu, cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar naik dari 89,45 menjadi 90,42 dan persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tetap pada angka 100.
Tak hanya itu, persentase masyarakat berusia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar naik dari 87,68 persen menjadi 89,25 persen. Kemudian, warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar juga naik dari 76,84 persen menjadi 95,45 persen. Lalu, penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar naik dari 68,60 persen menjadi 75,89 persen.
Sementara itu, persentase penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar naik dari sebesar 97,21 persen menjadi 98,12 persen. Lalu, orang dengan gangguan jiwa ( ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar naik dari 98,42 persen menjadi 98,55 persen.
Persentase orang terduga tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar juga naik dari 89,76 persen menjadi 100 persen. Lalu, persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar juga mengalami kenaikkan dari 91,66 persen menjadi 92,96 persen.
Jekek melanjutkan, di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi naik dari 81,07 persen pada 2022 menjadi 81,64 persen pada 2023.
Baca juga: Petani Wonogiri Terima Bantuan Alsintan Rp 12 Miliar, Bupati Jekek Harap Petani Bisa Lebih Semangat
Sementara itu, warga yang mendapatkan kemantapan jalan kabupaten/kota sebesar 88,82 persen dan rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi mencapai 100 persen.
“Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota juga sudah seratus persen,” tambah Jekek.
Kemudian, persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar (ha) di kabupaten/kota yang ditangani naik dari 32,67 persen menjadi 44,60 persen.
Lalu, jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH) berkurang 0,75 persen. Adapun jumlah perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) naik dari 99,44 persen menjadi 100 persen.
Jekek memaparkan, penyelesaian persoalan di bidang layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) juga sudah 100 persen.
Persoalan itu mencakup trantibum, penegakan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada), serta jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
Kondisi serupa juga terjadi pada jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
“Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran mencapai seratus persen. Sementara, waktu tanggap penanganan kebakaran, yakni 10,2 menit,” tutur Jekek.
Terkait masalah sosial, lanjut Jekek, persentase penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) juga mencapai 100 persen.
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota juga sudah mencapai 100 persen.
Jekek menyatakan, terdapat kemajuan signifikan selama tiga tahun kepemimpinan bersama Setyo Sukarno terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Baca juga: Dukung UMKM di Wonogiri Naik Kelas, Jekek Permudah Izin Usaha dengan Pelayanan Gratis
Dia memaparkan, perekaman KTP elektronik naik dari 99,30 persen menjadi 99,56 persen. Sementara, persentase anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang memiliki KIA naik dari 82,37 persen menjadi 86,49 persen. Lalu, kepemilikan akta kelahiran naik dari 97,52 persen pada 2022 menjadi 98,5 persen pada 2023.
Pengentasan desa tertinggal juga sudah mencapai 100 persen. Sementara, peningkatan status desa menjadi desa mandiri juga tumbuh dari 59,67 persen pada 2022 menjadi 165,63 persen pada 2023.
Jekek menambahkan, Pemkab Wonogiri juga memiliki capaian keberhasilan yang sering disebut sebagai Kota Sukses.
Capaian itu mencakup kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 84,96 persen menjadi 85,29 persen, nilai kematangan organisasi dari 36,19 persen menjadi 38,49 persen, dan Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik dari 82,18 persen menjadi 95,91 persen.
“Begitu pula dengan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2023 dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mencapai 3,6171 dan berkategori tinggi. Nilai pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP) kami juga naik sebesar 73,88 pada 2022 menjadi 75,72 pada 2023,” jelas Jekek.
Sementara, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah selama tiga tahun terakhir juga berada pada opini wajar tanpa pengecualian. Adapun reformasi birokrasi meraih nilai 77,81 pada 2023 atau naik dari 66,58 pada 2022.
Pencapaian positif juga didapat oleh instansi yang memiliki visi “Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” dengan semangat “Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri” itu.
Pemkab Wonogiri berhasil meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan beasiswa berprestasi selama 8 tahun kepada 3.576 orang dengan nilai Rp 44.998.531.182.
Baca juga: Ratusan Guru di Wonogiri Ditetapkan Jadi PPPK, Jekek Minta Mereka Lebih Jujur dan Amanah
Secara rinci, beasiswa itu diberikan kepada 166 orang dengan anggaran sebesar Rp 2 miliar pada 2016, 136 orang pada 2017 dengan anggaran Rp 2,5 miliar, dan 162 orang pada 2018 dengan anggaran Rp 2.162.532.000.
Sementara itu, pada 2019, program beasiswa mahasiswa berprestasi menyasar 461 orang dengan total anggaran Rp 5.820.000.000.
Kemudian, sebanyak 600 mahasiswa mendapatkan beasiswa dengan nilai Rp 7.504.000.000 pada 2020, sebanyak 615 orang mendapatkan beasiswa dengan nilai Rp 7.503.999.972 pada 2021, sebanyak 618 orang dengan total anggaran Rp 7.503.999.710 pada 2022, dan sebanyak 818 mahasiwa dengan anggaran Rp 10.003.999.500 pada 2023.
Lebih dari itu, Pemkab Wonogiri juga mendapatkan sepuluh penghargaan, mulai tingkat regional hingga nasional pada 2023 sebagai berikut.
1. Bronze Champion-IEM Islamic Entrepreneur Marketing Regional Award 2023
2. Terbaik II Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
3. Penghargaan Status Kinerja Tinggi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2023
4. Kabupaten Paling Berkelanjutan Peringkat Pertama di Indonesia dalam ajang UI Green City Metric Ranking Tahun 2023
5. Kabupaten Layak Anak Kategori Madya dalam Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2023
6. Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Indeks Inovasi Daerah Tertinggi Regional II dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2023
7. Kabupaten Terinovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2023
8. Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI Tahun 2023
9. Penghargaan dalam Pemetaan Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
10. Penghargaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2022 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2023.