Putus Mata Rantai Penularan Covid-19, Bupati Jekek: Harus Ada Kebijakan Terintegrasi

Kompas.com - 23/06/2021, 21:13 WIB

Dwi NH,

A P Sari

Tim Redaksi

Dwi NH

Penulis

A P Sari

Editor

DOK. Humas Pemkab Wonogiri Bupati Wonogiri Joko Sutopo.

KOMPAS.com – Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, harus ada kebijakan terintegrasi antar daerah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Sebab, kata dia, apabila masing-masing daerah berdiri sendiri, maka penanganannya tidak akan selesai. Terlebih, metode penularan Covid-19 melalui udara hingga interaksi antarmanusia.

“Kami paham bahwa metode penularan Covid-19 lewat udara, berinteraksi dan bersinggungan. Maka dari itu, muncul aturan pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dan mengurangi mobilitas sebagai langkah pencegahan. Perlu ada kebijakan terintegrasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (23/6/2021).

Bupati yang akrab disapa Jekek itu menyebutkan bahwa apabila integrasi kebijakan tingkat provinsi tidak terpenuhi, minimal dapat dilakukan tindakan di tingkat klaster se-Karesidenan Solo Raya.

“Oleh karena itu, kalau langkah pencegahan dilakukan sendiri berdiri maka tidak akan selesai. Contoh, lagu kami campur sari, kabupaten lain memutar dangdut. Begitu pula kabupaten lainnya memutar musik rock,” jelas Jekek.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, ia menyarankan agar masing-masing pemerintah daerah (pemda) secara kompak menyekat mobilitas warganya.

“Sebab, mayoritas warga paling jauh bepergian di wilayah tiga atau empat kabupaten. Misal, punya gawe (acara) paling lintas Wonogiri ke Karanganyar atau Sukoharjo,” imbuh Jekek.

Sementara itu, untuk integrasi kebijakan lintas kabupaten, kata dia, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan seluruh kepala daerah.

Salah satunya, persetujuan terkait koordinator agar nanti bisa ditentukan pengurusnya. Hal ini, mengingat semua pihak memiliki semangat yang sama dalam menekan jumlah penambahan kasus positif Covid-19.

“Untuk itu, diperlukan gagasan cemerlang agar pemutusan mata rantai penularan dan penekanan jumlah kasus positif Covid-19 bisa berjalan efektif serta efisien,” ucap orang nomor satu di Wonogiri itu.

Jekek sendiri menggambarkan langkah pemutusan mata rantai penularan Covid-19 sama seperti halnya memimpin orkestra.

“Kalau saya boleh menyampaikan pemikiran pribadi, strategi penanganan ini seperti memimpin orkestra. Seharusnya terpadu dan ada satu dirigen yang menjadi rantai komando agar seluruh wilayah dan ruang publik ini di bawah manajerial dengan tata kelola yang sama,” imbuhnya.

Lebih efektif bila dikendalikan gubernur

Terkait kebijakan integrasi, Jekek menyampaikan, harmonisasi tersebyt akan lebih efektif apabila dikendalikan oleh pemerintah provinsi (pemprov) atau gubernur secara langsung.

Pasalnya, sebut dia, apabila dilakukan tanpa ada keseragaman kebijakan, maka upaya dalam menekan penyebaran Covid-19 tidak akan maksimal.

“Sebagai contoh, kami menutup wisata, melarang hajatan dan kegiatan-kegiatan budaya yang merepresentasikan kegiatan publik Wonogiri. Namun, aturan ini bertolak belakang dengan wilayah lain. Hasilnya, pemutusan mata rantai penularan Covid-19 menjadi tidak efektif,” jelas Jekek.

Ia meyakini, mobilitas warga bisa ditekan dan tingkat interaksi masyarakat diatur apabila kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri diberlakukan serentak selama satu minggu.

Bahkan, ucap Jekek, tingkat migrasi dan mobilitas warga antarwilayah dapat diminimalisasi.

“Namun kenyataan di lapangan sampai saat ini tidak ada kebijakan yang integrasi. Ibaratnya, saya seperti bertanding sendirian sehingga sudah kehabisan jurus,” ujarnya.

Padahal, sambung dia, protokol kesehatan (prokes) sudah digaungkan selama satu tahun empat bulan. Dalam waktu ini, pemerintah mengimbau warga agar taat prokes selama satu tahun lebih.

Tak hanya itu, seluruh media elektronik dan media cetak juga turut menyuarakan informasi tentang Covid-19, cara penanganan, dan dampaknya. Lewat sosialisasi ini, pemerintah berharap masyarakat terkonsolidasi dengan baik.

Namun, fakta riil di lapangan berbanding terbalik. Jekek menemukan, masih ada warga yang nekat menghadiri hajatan meski lokasinya berada di zona merah.

Kondisi itu, sebut dia, terjadi lantaran tidak ada keseragaman kebijakan yang terintegrasi di lingkup provinsi.

“Kami larang warga mengadakan hajatan tetapi daerah lain membolehkan. Ya sudah, akhirnya yang dihadapi adalah pemahaman berbasis kultural. Hal ini tentu bukan hal yang mudah kalau tidak ada ketegasan,” jelas Jekek.

Usulkan kebijakan terintegrasi

Saat rapat tingkat provinsi, Jekek mengaku, pihaknya sudah mengusulkan adanya kebijakan terintegrasi dengan pemberlakukan sama minimal di tingkat karesidenan.

“Hal ini, karena mobilitas masyarakat paling jauh empat hingga lima kabupaten. Tetapi setelah kami usulkan belum ada realisasinya sama sekali,” katanya.

Menurut Jekek, jika perlindungan masyarakat merupakan hukum tertinggi maka harus mulai dilakukan penanganan dan pencegahan kasus Covid-19 secara terintegrasi.

Bentuk integrasi yang dimaksud berupa tingkat kesamaan pada kebijakan manajerial ruang publik, sosial, budaya, dan olahraga.

“Ruang-ruang itu kan merepresentasikan pusat mobilitas warga. Kalau hari ini tidak ada kebijakan terintegrasi, maka harus ada evaluasi skala besar,” imbuh Jekek.

Ia mencontohkan, saat Lebaran, akan terjadi peningkatan mobilitas warga yang tidak bisa diprediksi. Mobilitas tinggi ini akan menuju ruang publik seperti tempat pariwisata.

Jekek mengaku, Pemkab Wonogiri sudah mengumumkan sebelum dan sesudah lebaran seluruh tempat wisata ditutup.

Bahkan, pasca-lebaran pihaknya menambahkan waktu penutupan tempat wisata untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19.

“Kami tutup, tetapi wilayah lain buka. Bahkan, salah satu destinasi wisata di kabupaten lain sampai menimbulkan kemacetan dan meledaknya penambahan kasus baru hari ini. Kenaikan kasus ini menjadi fakta yang mengerikan,” demikian Jekek.