Didukung Telkom Indonesia, Kepala LKPP Hendi Kembangkan Government Marketplace

KOMPAS.com - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia (RI) Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengembangkan sebuah government marketplace atau marketplace pemerintah. 

Pria yang akrab disapa Hendi itu menjelaskan, government marketplace merupakan bagian dari pengembangan sistem e-purchasing melalui e-katalog yang saat ini telah berjalan. Platform yang diinisiasinya ini telah dikembangkan LKPP RI bersama Telkom Indonesia.

“Saya menargetkan total nilai transaksi sebesar Rp 500 triliun melalui platform government marketplace,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (5/4/2023).

Dengan target tersebut, Hendi meyakini, platform yang dikembangkan pihaknya berpotensi mendominasi transaksi e-commerce di Indonesia. 

Untuk diketahui, target nilai transaksi tersebut lebih besar dari total nilai transaksi e-commerce di Indonesia pada 2022, yang tercatat pada angka Rp 476,3 triliun dalam laporan Bank Indonesia (BI).

Baca juga: BI Tidak Anjurkan Masyarakat Tukar Uang di Lapak Musiman Pinggir Jalan, Ini Alasannya

Sebagai perbandingan, Tokopedia yang saat ini disebut menjadi jawara e-commerce di Indonesia, dalam laporan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyebutkan bahwa Gross Transaction Value (GTV) atau total nilai transaksi pada platform e-commerce perusahaan tersebut di 2022 adalah sebesar Rp 273,1 triliun.

Sementara itu, TikTok Shop yang saat ini disebut menjadi pesaing baru mencatatkan total nilai transaksi sekitar Rp 68 triliun di 2022 dan itu pun untuk pasar Asia Tenggara.

Dorong pekerjaan konstruksi melalui metode baru

Hendi sendiri menyebutkan salah satu inovasi LKPP RI adalah mendorong transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah dilakukan lewat metode e-purchasing melalui sistem e-katalog.

"LKPP mencatat 49,23 persen rencana pengadaan pemerintah adalah pekerjaan konstruksi, baru kemudian pengadaan barang sebesar 32,44 persen," ucapnya.

Baca juga: KPK: 90 Persen Kasus Korupsi Ada di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

Lebih lanjut Hendi menyebutkan bahwa selama ini transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah tersebut secara umum dipahami dilakukan melalui sistem tender.

Padahal menurutnya, transaksi tersebut dapat lebih efektif dan efisien dilakukan dengan metode e-purchasing, melalui platform yang disiapkan oleh LKPP RI.

Hal itu terbukti dari beberapa pemerintah daerah (pemda) yang telah melaksanakan pekerjaan konstruksi melalui metode e-purchasing tersebut.

"Di Kota Semarang sudah melakukan transaksi melalui e-purchasing untuk penggelaran aspal dan beton. Di Kabupaten Blitar untuk pembangunan saluran, di Aceh bahkan untuk pembangunan rumah layak huni," tutur Hendi.

Metode e-purchasing, lanjut dia, diterapkan juga oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk pemasangan penerangan jalan umum (PJU).

Baca juga: Lantik PJU dan 7 Kapolda, Kapolri Ingatkan untuk Implementasikan Arahan Presiden Jokowi

"Jadi kalau pemerintah mau pasang seribu tiang PJU misalnya, tidak perlu lelang, tinggal klik saja yang paling kompetitif, sehingga bisa langsung dikerjakan," jelasnya.

Telkom berkomitmen dukung LKPP RI

Sementara itu, Project Director GovTech Procurement Telkom Indonesia Rahmat Danu Andika menyatakan, pihaknya berkomitmen penuh mendukung LKPP RI dalam pengembangan government marketplace tersebut.

"Kami rasa inovasi ini dapat menjadi breakthrough atau terobosan dalam lompatan ekosistem digital di Indonesia yang memberikan nilai tambah luar biasa terhadap efektivitas dan transparansi pengadaan pemerintah," ujarnya.

Terlebih, lanjut Rahmat, dalam mendongkrak transaksi e-commerce dengan adanya pekerjaan konstruksi yang ditransaksikan.

Baca juga: Rumah Tumbuh, Inovasi Konstruksi Adaptif dan Berkelanjutan

Ia menjelaskan, Telkom Indonesia saat ini telah mulai melakukan upaya peningkatan sistem berkala untuk dapat selaras dengan target transaksi yang ditetapkan.

"Kami mengapresiasi LKPP yang sangat terbuka terkait tantangan - tantangan yang dihadapi dalam mengelola platform yang sudah berjalan sekarang,” jelas Rahmat.

Dengan pengelolaan tersebut, lanjut dia, upaya peningkatan sistem bisa dilakukan secara cepat, untuk nantinya secara berkala Telkom luncurkan platform baru dengan berbagai penambahan fitur dan layanan.