Wali Kota Semarang Bakal Rehabilitasi 7.000 Rumah Tidak Layak Huni

Kompas.com - 04/06/2018, 18:53 WIB
Kurniasih Budi

Editor

Pemerintah Kota Semarang menargetkan merehabilitasi 7.000 RTLH (rumah tidak layak huni) mulai 2018 hingga 2020.Dok. Humas Pemkot Semarang Pemerintah Kota Semarang menargetkan merehabilitasi 7.000 RTLH (rumah tidak layak huni) mulai 2018 hingga 2020.

KOMPAS.com - Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, berupaya untuk terus mengurangi kawasan kumuh di Kota Semarang.

Tak hanya di tingkat lingkungan sekitar permukiman, satu per satu rumah yang tidak layak huni pun direhabilitasi secara konsisten.

Tak hanya berkonsentrasi pada pemanfaatan anggaran Pemerintah Kota Semarang, Hendrar juga menggandeng pihak swasta untuk berpartisipasi.

Pasalnya, Hendrar berkeyakinan Pemerintah Kota Semarang tak dapat mampu menangani permasalahan tersebut sendirian.

(Baca: Semarang Bakal Rehabilitasi Ribuan Rumah Kumuh)

Hendrar menargetkan akan merehabilitasi sekitar 7.000 RTLH ( rumah tidak layak huni). Dari target tersebut, sekitar 1.400 RTLH akan direhabilitasi tahun ini.

Sementara, Hendrar akan merebalitasi sekira 2.100 RTLH tahun depan. Sisanya, 3.500 RTLH akan direhabilitasi tahun berikutya.

“Hitungannya kalau hanya bertumpu pada APBD saja, Insya Allah baru akan selesai 3 tahun. Untuk itu ingin saya dengan keterlibatan swasta maka pembangunannya dapat lebih cepat. Tidak perlu menunggu sampai 2021, tahun 2019 saja sangat mungkin selesai,” kata Hendrar saat meresmikan penyelesaian rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Senin (4/6/2018).

Walau pun luas kawasan kumuh di Kota Semarang sudah berkurang drastis dari yang semula seluas 415 hektar pada 2017 menjadi 300 hektar tahun ini, luasan kawasan kumuh yang tersisa juga masih menjadi pekerjaan rumah besar.

(Baca: IAP: Semarang Salah Satu Kota Metropolitan Layak Huni)

“Tapi intinya kami ingin merubah sudut pandang terkait ini (kawasan kumuh), dari yang semula menjadi beban kota, menjadi tanggung jawab kota, seluruhnya bukan hanya pemerintah kota saja," katanya.

Menurut dia, nantinya pihak swasta tidak perlu diminta untuk berpartisipasi.

"Melainkan sebaliknya, justru pihak swasta yang menggandeng kita di pemerintah," ujarnya.

Mulyadi, salah satu filantropi di Kota Semarang yang juga merupakan pengurus Yayasan Sam Poo Kong, mengaku tergerak untuk berkontribusi.

Hingga kini, masih ada 10.941 rumah dengan kondisi tidak layak huni di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang berencana  merehabilitasi 4.295 rumah tidak layak huni di Kota Semarang pada 2018 dan 2019.Dok. Humas Pemkot Semarang Hingga kini, masih ada 10.941 rumah dengan kondisi tidak layak huni di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang berencana merehabilitasi 4.295 rumah tidak layak huni di Kota Semarang pada 2018 dan 2019.
Keinginan itu berawal dari fakta ada banyak rumah tidak layak huni di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

“Karena itu kita terpanggil untuk membantu sesuai kemampuan kami. Sebagian dana tersebut kami himpun dari dana CSR dan sisanya dari para pengurus. Ke depan selama kita bisa membantu akan terus kita upayakan,” kata Mulyadi.

Sebelum merampungkan rehabilitasi sebuah rumah tidak layak huni di Kelurahan Bongsari pada Juni ini, pada Mei lalu Mulyadi telah meresmikan penyelesaian rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Bongsari, Semarang Barat.

 

 

Terkini Lainnya
Diskusi Bersama BEM Undip, Agustina Terima Masukan untuk Pembangunan Kota Semarang
Diskusi Bersama BEM Undip, Agustina Terima Masukan untuk Pembangunan Kota Semarang
Semarang
Lewat Zero Waste, Walkot Semarang Ajak Masyarakat Pilah dan Olah Sampah
Lewat Zero Waste, Walkot Semarang Ajak Masyarakat Pilah dan Olah Sampah
Semarang
Peringati Hardiknas 2025, Wawalkot Semarang Tekankan Pentingnya Karakter dan Budaya dalam Pendidikan Digital
Peringati Hardiknas 2025, Wawalkot Semarang Tekankan Pentingnya Karakter dan Budaya dalam Pendidikan Digital
Semarang
RPJMD Semarang 2025–2030, Walkot Agustina Prioritaskan Infrastruktur, Lingkungan, dan Ekonomi Daerah
RPJMD Semarang 2025–2030, Walkot Agustina Prioritaskan Infrastruktur, Lingkungan, dan Ekonomi Daerah
Semarang
SNC 2025 Pukau Ribuan Warga, Walkot Agustina: Ini Motor Penggerak Ekonomi dan Pariwisata
SNC 2025 Pukau Ribuan Warga, Walkot Agustina: Ini Motor Penggerak Ekonomi dan Pariwisata
Semarang
HUT Kota Semarang, Ada 4.478 Porsi Soto Gratis dan Parade Kostum Unik
HUT Kota Semarang, Ada 4.478 Porsi Soto Gratis dan Parade Kostum Unik
Semarang
Sukseskan Semarang Night Carnival 2025, Pemkot Semarang Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Sukseskan Semarang Night Carnival 2025, Pemkot Semarang Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Semarang
HUT Ke-478 Kota Semarang, Walkot Agustina Ajak Warga Ambil Peran dalam Pembangunan
HUT Ke-478 Kota Semarang, Walkot Agustina Ajak Warga Ambil Peran dalam Pembangunan
Semarang
HUT Ke-478 Kota Semarang, Pemkot Gratiskan BRT untuk Mahasiswa dan Pelajar
HUT Ke-478 Kota Semarang, Pemkot Gratiskan BRT untuk Mahasiswa dan Pelajar
Semarang
Di Bawah Guyuran Hujan, Wali kota Semarang Agustina Lantik 2.324 PPPK dan 4 Pejabat Fungsional
Di Bawah Guyuran Hujan, Wali kota Semarang Agustina Lantik 2.324 PPPK dan 4 Pejabat Fungsional
Semarang
Apresiasi Pegiat Pendidikan Nonformal, Wali Kota Semarang Salurkan Bisyaroh kepada 6.572 Penerima
Apresiasi Pegiat Pendidikan Nonformal, Wali Kota Semarang Salurkan Bisyaroh kepada 6.572 Penerima
Semarang
Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok dan Arus Mudik Lancar, Walkot Semarang Tinjau Sejumlah Titik
Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok dan Arus Mudik Lancar, Walkot Semarang Tinjau Sejumlah Titik
Semarang
Sesuai Janji Kampanye, Dana Operasional Rp 25 Juta untuk RT di Kota Semarang Dicairkan Juli 2025
Sesuai Janji Kampanye, Dana Operasional Rp 25 Juta untuk RT di Kota Semarang Dicairkan Juli 2025
Semarang
Antisipasi Longsor saat Libur Lebaran, Pemkot Semarang Instruksikan Lurah Tingkatkan Kewaspadaan
Antisipasi Longsor saat Libur Lebaran, Pemkot Semarang Instruksikan Lurah Tingkatkan Kewaspadaan
Semarang
Walkot Semarang Tegaskan Alokasi APBD di Kecamatan Tak Disunat, tapi Dialihkan untuk Hal Lebih Penting
Walkot Semarang Tegaskan Alokasi APBD di Kecamatan Tak Disunat, tapi Dialihkan untuk Hal Lebih Penting
Semarang
Bagikan artikel ini melalui
Oke