Semarang Bakal Rehabilitasi Ribuan Rumah Kumuh
KOMPAS.com - Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, berencana merehabilitasi 4.295 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2018 dan 2019.
Pemerintah Kota Semarang merehabilitasi 2.860 rumah tidak layak huni hingga akhir 2017. Hingga kini, masih ada 10.941 rumah tak layak huni di kota lumpia yang belum diperbaiki.
"Di Kota Semarang yang katanya kota metropolitan ini, faktanya masih ada lebih dari sepuluh ribu rumah yang kondisinya tidak layak huni," katanya saat meresmikan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Kemijen, Semarang Timur, Jumat (27/4/2018).
(Baca: Tiap Tahun Pemerintah Semarang Rehabilitasi 1000 RTLH)
Ia mengaku prihatin dengan tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni di ibukota Provinsi Jawa Tengah itu.
Pemerintah Kota Semarang menargetkan tidak ada lagi rumah yang tidak layak huni pada 2020.
"Maka dari itu komitmen saya, dari tahun ke tahun, jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab harus terus ditambah," ujarnya.
Pada 2011, Hendrar menambahkan, hanya ada 204 unit RTLH yang direhabilitasi dalam kurun waktu setahun.
Jumlah tersebut terus bertambah, hingga pada 2017 mencapai 1.162 rumah yang direhabilitasi dalam setahun.
(Baca: IAP: Semarang Salah Satu Kota Metropolitan Layak Huni)
Program rehabilitasi rumah dinilai penting untuk mendorong terciptanya lingkungan tempat tinggal warga yang sehat.
"Walau pun angka harapan hidup Kota Semarang saat ini sudah yang tertinggi dibanding daerah-daerah lainnya, tapi masih banyak PR yang harus dikerjakan," katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Harapan Hidup (AHH) warga Kota Semarang pada 2017 yakni 77,21 tahun. Angka itu merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Sementara, AHH daerah lainnya seperti Kota Yogyakarta 74,35 tahun, Kota Denpasar 74,17 tahun, Kota Surabaya 73,88 tahun, Kota Bandung 73,86 tahun, Kota Jakarta Selatan 73,84 tahun, Kota Medan 72,4 tahun, serta Kota Makassar 71,51 tahun.
Menata wilayah kumuh
Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut merupakan bagian dari program besar Penanganan Wilayah Kumuh di Kota Semarang.
Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga memiliki program Kampung Tematik, Peningkatan Infrastruktur Permukiman, hingga Kaki Kering.
Hingga kini, politikus PDI Perjuangan tersebut masih fokus menangani banjir di wilayah timur Kota Semarang.
Genangan di Jalan Mataram Semarang akibat hujan deras mengguyur kota itu, Kamis (4/5/2017). Beberapa titik jalan di Kota Semarang tergenang air hingga 30 centimeter.
Pemerintah telah menutup Kali Banger namun warga yang tinggal di kawasan Kemijen masih kebanjiran. Kemijen, ia melanjutkan, merupakan bantaran Kali Banger.
Oleh karenanya, Hendrar berencana mengevaluasi kebijakan pemerintah berdasarkan fakta di lapangan.
"Dan ketika tadi pagi saya ketemu ibu-ibu di dekat rumah pompa Sedompyong, katanya air masuk ke rumah dari saluran permukiman. Maka ini akan menjadi koreksi penting," ujarnya.
