Wali Kota Metro Wahdi saat Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penyampaian Raperda Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Lantai 2 Ruang Sidang DPRD Kota Metro, Senin (8/5/2023).
KOMPAS.com - Wali Kota Metro, Wahdi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Metro sependapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro untuk selalu membuat inovasi dan terobosan. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terobosan yang dimaksud adalah terkait pemuktahiran data flash, sumber-sumber pendapatan daerah, serta akan melakukan sosialisasi secara intensif terhadap peraturan-peraturan pendapatan daerah.
"Terkait pemanfaatan aset Pemkot Metro akan terus melakukan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendata kembali aset tanah dan bangunan yang berpotensi menjadi tambahan sumber PAD,” kata Wahdi dikutip dari siaran pers Pemkot Metro, Rabu (10/5/2023),
Hal tersebut dikatakan Wahdi saat Sidang Paripurna dengan DPRD Kota Metro dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penyampaian Raperda Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Lantai 2 Ruang Sidang DPRD Kota Metro, Lampung, Senin (8/5/2023).
Rapat Paripurna tersebut juga digelar untuk memberikan kesempatan kepada Wali Kota memberikan jawabannya atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD Kota Metro.
Baca juga: Pemkot Metro Lampung Fasilitasi UMKM Dapat NPWP hingga Pelatihan Usaha
Adapun terkait peningkatan sarana tapping box, Wahdi mengatakan, Pemkot Metro akan melakukan upaya penambahan tapping box, baik melalui Bank Lampung ataupun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro.
Penambahan tapping box tentunya dilakukan dengan memperhatikan wajib pajak potensial.
“Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap 74 wajib pajak yang dipasang tapping box. Selanjutnya akan dilakukan analisa dan penataan kembali untuk memperhatikan efektivitas pemasangan,” ucapnya.
Untuk diketahui, tapping box merupakan alat untuk memantau jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha. Kehadiran alat ini dapat menghindari terjadinya penyelewengan pajak daerah sehingga PAD dari pajak bisa meningkat.
Baca juga: Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen
Terkait terlampuinya target realisasi PAD Pemkot Metro, Wahdi mengatakan, pihaknya akan terus mencoba meningkatkan PAD.
Ia menegaskan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Metro akan terus melakukan upaya-upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi pendapatan, penagihan maupun pengawasan.
“Selain itu kami juga melakukan pengembangan sistem pembayaran maupun pelaporan pajak daerah," ujar Wahdi.
Adapun terkait realisasi retribusi daerah yang belum mencapai 100 persen, Wahdi mengatakan, hal ini akan dievaluasi Pemkot Metro.
"Pemkot Metro akan memberikan perhatian serius terkait sumber-sumber keadaan potensi namun belum berkontribusi,” katanya.
Baca juga: Bertemu Perwakilan Apeksi, Walkot Wahdi Paparkan Program Unggulan Kota Metro
Ia mengatakan, keberhasilan Pemkot Metro mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut merupakan hasil kerja semua pihak.
Adapun semua pihak yang dimaksud Wahdi, yakni Pemkot Metro, jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro dan masyarakat Kota Metro.
Salah satu perwakilan fraksi-fraksi di DPRD Kota Metro, Wasis Riyadi, mengapresiasi tinggi atas raihan Opini WTP Pemkot Metro ke-13 secara berturut-turut.
“Semoga ini menjadi pemicu semangat bagi kita semua untuk berbuat yang lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang," kata Wasis Riyadi.
"Kami berharap opini WTP harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran daerah, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Metro,” ujarnya.
