Kota Metro Masuk 3 Besar Kategori TPID Terbaik Se-Sumatera

KOMPAS.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro masuk tiga besar dalam ajang penghargaan kategori Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota Terbaik di Pulau Sumatera. Adapun, Kota Pekanbaru memenangkan kategori ini.

Penghargaan itu diterima Wali Kota Metro Wahdi Siradjuddin beserta jajarannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Hotel Sharila, Surabaya, Rabu (14/09/2022).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto turut hadir membuka acara yang bertema “Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan” tersebut.

“Pertemuan ini merupakan bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi pada tahun kemarin. Tentu tahun ini merupakan tantangan yang berbeda,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu.

Airlangga berharap, apa yang diamanatkan presiden dapat dilaksanakan. Dia menyebutkan, pemerintah pusat, BI, dan badan pangan akan terus mengamati ketersediaan pangan.

Baca juga: Kendalikan Inflasi, Menko Airlangga Gelar Rakorpusda dan Perkuat Sinergi TPIP-TPID

“Pemerintah juga telah membuat kebijakan terkait tentang pupuk surplus. Terdapat dua pupuk yang disubsidi, di antaranya urea dan NPK,” ujarnya yang juga menjabat sebagai Ketua Ketua Tim Pengendalian Inflasi 2022.

Airlangga menambahkan, beberapa negara mengalami inflasi tinggi, seperti Amerika Serikat 8,3 persen dan Uni Eropa 9,78 persen.

Sementara itu, Indonesia mengalami inflasi sebesar 4,69 persen. Namun, transmisi inflasi impor Indonesia belum masuk dan masih disubsidi.

Dia memaparkan, 10 kota kabupaten dengan inflasi tertinggi pada Agustus 2022, di antaranya Liwung, Jambi Kotabaru, Sempit, Tanjung Selor, Jayapura, Sintang, Bungo, Padang, dan Sibolga.

Kemudian, 10 kabupaten atau kota inflasi terendah, di antaranya Jakarta, Sukabumi, Cirebon Bogor, Bandung, Tembilahan, Lhokseumawe, Pematang Siantar, Dumai, dan Medan.

Baca juga: Wamendagri Minta Pemprov Umumkan Data Inflasi Setiap Bulan

Dia juga menyebutkan, ketahanan stok komoditas pangan strategis per September yang berada pada level surplus atau bertahan di 34 provinsi, yaitu, komoditas bawang putih, daging ayam, dan daging sapi.

“Untuk kondisi rawan pada komoditas cabai dan telur ayam. Kemudian pada kondisi rentan atau tidak aman saat ini adalah cabai rawit dan cabai besar di 10 provinsi,” jelasnya.

Airlangga menambahkan, dampak kenaikan harga terhadap kemiskinan pada penduduk miskin sangat rentan, khususnya pada harga kelompok makanan.

Menurunnya, kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan 74, 08 persen secara nasional sedikit lebih tinggi dibandingkan September 2021, yaitu pada 74,05 persen.

“Beras merupakan komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan. Titik kontribusi besar terhadap kemiskinan per Maret 2022 mencapai 23,04 persen di desa, dan per September 2021 berada pada 23,79 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 19,38 persen, per September 2021 sebesar 19,69 persen,” katanya.

Baca juga: Soal Dampak Kenaikan BBM, Airlangga: Inflasi Sedang Kita Monitor

“Dengan garis besar pengeluaran rumah tangga miskin sebanyak 74,08 persen untuk makanan dan 25,92 persen untuk non makanan,” imbuhnya.

Terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Airlangga mengatakan, pemerintah menaikkan subsidi yang sekarang kebutuhannya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pertalite. Sebagai contoh, sebelumnya harga Pertalite dipatok 23 juta, sekarang naik menjadi 29 juta.

Demikian juga dengan kebutuhan solar yang awalnya 15 juta menjadi 17 juta. Akibatnya, subsidi yang dipatok Rp 500-502 triliun menjadi Rp 698 triliun.

“Kalau kita tekan, ini turunnya juga tidak terlalu banyak karena kita menurunkannya di tiga bulan terakhir sehingga ini menjadi tantangan bagi pemerintah,” terangnya.

Airlangga juga menyebutkan, pemerintah sudah mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 12,4 triliun untuk diberikan kepada 16 juta pekerja. Dana untuk transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun.

Baca juga: Mendag: Harga Beras Naik Rp 100 Saja Berbahaya, Berdampak ke Inflasi

Dengan begitu, kontribusi daerah pun diharapkan dapat membantu penanganan kenaikan inflasi, termasuk ojek, transportasi umum, dan untuk kegiatan lainnya.

“Maka itu langkah-langkah ekstra untuk menjaga kestabilan harga dalam rangka pengendalian inflasi daerah, terlebih mengantisipasi kenaikan inflasi pada akhir tahun,” katanya.

Pada kesempatan itu, Airlangga juga meminta setiap kepala daerah untuk melaksanakan delapan langkah aksi untuk mengendalikan inflasi, di antaranya:

1. Memperluas kerjasama antar daerah KAD terutama untuk daerah atau defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.

2. Melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder.

3. Pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.

Baca juga: Wamendagri: Masyarakat Tenang, Inflasi Masih Aman Terkendali

4. Menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi, mengoptimalkan dana alokasi khusus dak fisik untuk tematik ketahanan pangan, serta memanfaatkan 2 persen DTU untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

5. Percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan, misalnya cabai untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun.

6. Menyusun neraca komoditas pangan strategi oleh seluruh pemerintah daerah.

7. Memperkuat sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen terutama di daerah sentra produksi.

8. Memperkuat sinergi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.

Baca juga: Pemkot Metro Lampung Fasilitasi UMKM Dapat NPWP hingga Pelatihan Usaha