Hadapi Ancaman Kekeringan, Dinas Sumber Daya Air Jabar Prioritaskan Antisipasi Gagal Panen
Ilustrasi kekeringan akibat fenomena El Nino.
KOMPAS.com - Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Jawa Barat (Jabar) tengah intensif mengantisipasi ancaman kekeringan di sejumlah wilayah.
Kepala DSDA Jabar Dikki Ahmad Sidik mengatakan, pihaknya sejak awal memprioritaskan langkah antisipasi pada ancaman gagal panen atau puso. Hal ini dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
"Kalau kami sebetulnya sejak awal, sudah jadi SOP juga. Kalau musim kemarau kami yang jelas pola SOP-nya, pertama menyelamatkan yang takut (terkena) puso," katanya di Gedung Sate, Bandung, Jabar, Senin (24/7/2023).
Untuk itu, kata Dikki Ahmad Sidik, pihaknya bersama Dinas Pertanian dan Tanaman Holtikultura Jabar menyediakan pompa air darurat di sejumlah wilayah.
"Kami melakukan penyediaan pompa supaya jangan sampai puso. Yang kedua berkaitan pola tanam apakah sudah sesuai, termasuk pola giring," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.
Tidak hanya itu, kata Dikki, DSDA Jabar juga terus memantau ketersediaan air di sejumlah waduk yang menjadi sumber irigasi. Salah satu yang jadi fokus adalah Waduk Jatiluhur.
Baca juga: Sejarah Waduk Jatiluhur, Lokasi, dan Manfaat
"Yang paling besar tentunya kami fokus di (waduk) Jatiluhur. Karena Jatiluhur itu menyuplai hampir sepertiga dari irigasi di Jawa Barat. Kami fokus (di) sana, Sampai detik ini polanya masih sesuai dengan rencana," tuturnya.
Menurutnya, dari pantauan terakhir, ketersediaan air dan suplai di Bendungan Jatiluhur dan tiga bendungan lain masih normal.
"Sampai laporan bulan kemarin, (ketersediaan air) kita masih normal. Karena kemarin masih ada hujan beberapa kali, kami lihat kan itu monitor terus. Artinya operasinya masih sesuai dengan rencana," katanya.
Selain Jatiluhur, kata dia, kondisi suplai di Waduk Jatigede yang mengairi wilayah Pantura pun dipastikan normal. Hal ini masih sesuai dengan rencana operasi dan untungnya masih terjadi hujan.
Meski begitu, lanjut Dikki, berdasarkan laporan yang ia terima, kondisi kekurangan air baru terasa di wilayah Jabar Selatan.
"Namun di selatan masih ada hujan walau intensitas kecil. Kami tetap melakukan pemantauan ke lapangan, pola gilir, pompa air untuk mengatasi puso," tuturnya.
Siaga darurat kebencanaan
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dalam Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Kota Cimahi, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, Rabu (21/6/2023).
Gubernur Jabar Ridwan Kami mengeluarkan Surat Edaran (SE) Siaga Darurat Kebencanaan yang mulai dari 10 Juli sampai 31 Oktober 2023. Surat ini diberikan pada seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jabar.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, Bambang Imanudin mengatakan, status siaga darurat kebencanaan berbeda dengan tanggap darurat kebencanaan.
"Kita siaga darurat. Kalau siaga darurat itu ke potensi, kalau tanggap darurat itu sudah kejadian," ujar Bambang.
Bambangan menjelaskan, SK Siaga Darurat juga merupakan antisipasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar agar meminimalisir terjadinya bencana alam pada musim kemarau saat ini. Adapun bencana alam yang kerap terjadi pada musim ini salah satunya, yaitu kekeringan.
"Saya kira potensi (kekeringan) adalah sebuah hal yang harus kita tindaklanjuti dengan siaga darurat. Ini siaga darurat sudah kami dapatkan, sudah kami terbitkan pascadarurat mengenai bencana kekeringan dan kebakaran hutan," ungkapnya.
Baca juga: Kekeringan Ekstrem akibat El Nino Ancam Ketahanan Pangan RI
Mengenai wilayah mana saja yang kerap terjadi bencana alam kekeringan dan kebakaran hutan, Bambang mengatakan, bahwa kebakaran hutan paling sering terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Data ini diketahui berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB).
"Untuk kekeringan yang paling besar itu ada di Kabupaten Sukabumi, sekitar 400.000-an hektar (ha) dari KRB," ucapnya.
Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan, berdasarkan data KRB, wilayah yang berpontensi mengalami kekeringan di jabar mencapai sekitar 3,5 juta ha.
Wilayah jutaan hektar itu bukan hanya lahan pertanian, tetapi juga pemukiman untuk kebutuhan penduduk, seperti air minum dan lain sebagainya.
Masih berdasarkan KRB, Bambang mengatkan, ada sekitar 1,4 juta ha lahan di Jabar yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan. Semua potensi kebakaran di kabupaten dan Kota itu sudah dipetakan oleh Pemprov Jabar.
"Kebakaran hutan dan lahan, biasanya di Kabupaten Kuningan dengan Gunung Ciremai itu sudah ada satuan tugas (satgas) untuk persiapan kalau ada potensi. Lalu Gunung Guntur di Kabupaten Garut. Ini saya kira perlu diwaspadai potensi-potensi tersebut," kata dia.
