KOMPAS.com – Tokoh nasional sekaligus mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas memuji aksi Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang memberikan obat dan vitamin gratis bagi pasien isolasi mandiri (isoman) Covid-19.
Menurutnya, kebijakan Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu merupakan langkah inovatif, tepat, dan pro terhadap kemanusiaan.
“Sudah setahun lebih pandemi Covid-19 terjadi, para kepala daerah tidak luput dari kritik, termasuk Kang Emil. Namun ia terus mencari solusi berbasis data di tengah hujan kritik penanganan Covid-19, salah satunya lewat kebijakan obat dan vitamin gratis,” ujar Erry melalui keterangan pers resmi, dikutip Kompas.com, Selasa (13/7/2021).
Erry menilai, pengalihan ratusan miliar anggaran infrastruktur guna membeli obat dan suplemen dinilai merupakan langkah yang tepat.
Baca juga: Keuangan Jabar Memburuk, Ridwan Kamil: Saya Harap PPKM Darurat Tak Berlangsung Lama
“Makin tepat karena mekanisme permohonan obat dan suplemen yang dibuat sesederhana mungkin, agar tidak birokratis,” ungkapnya.
Selain itu, kata Erry, langkah yang dilakukan Kang Emil tersebut sangat jauh dari target pencitraan dan ketidakseriusan dalam menangani pandemi Covid-19.
“Ini cara Kang Emil menyempurnakan sistem berbasis data satu pintu. Ini adalah ikhtiar untuk menyempurnakan sistem yang berasal dari kritik berbasis data dan fakta di lapangan,” ujarnya.
Ia pun bersyukur bahwa Kang Emil mendasarkan kebijakannya pada perlindungan masyarakat. Sebab, hal ini dinilai sebagai kebijakan yang berdasarkan pada akal, ilmu pengetahuan, dan ilmu kesehatan.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suprayogi menerangkan, kebijakan obat dan vitamin gratis yang digagas Kang Emil merupakan langkah yang tepat.
Bahkan, lanjut dia, kebijakan tersebut merupakan langkah inovatif karena diikuti dengan kebijakan serupa oleh pemerintah pusat.
“Ini merupakan inovasi kebijakan dari Pak Ridwan Kamil yang ditiru oleh pemerintah pusat,” tuturnya.
Tak hanya itu, menurut Yogi, kebijakan yang dicetuskan Kang Emil itu bahkan bisa menjadi alat perlawanan terhadap harga obat-obatan yang melonjak naik.
“Kebijakan Pak Gubernur ini sangat tepat, cuma memang waktunya saja saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat,” kata dia.
Namun, meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan baik itu harus disertai dengan prinsip kehati-hatian, utamanya untuk mencegah monopoli jenis dan merek obat dari perusahaan tertentu.
Sebab, kebijakan yang bersifat kebencanaan sejatinya harus selalu mengandalkan ketelitian dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan pengawasan dari aparat hukum, agar tidak terjebak dalam permainan spekulan obat.
“Dalam artian, jangan sampai niatan baik tapi pelaksanaannya jadi buruk. Saya yakin Pak Gubernur tidak ada niatan jelek dengan kebijakan itu,” ungkap Yogi.
Baca juga: PPKM Darurat Jabar, Ridwan Kamil: BOR Turun, tapi Mobilitas Masyarakat Masih Tinggi
Lebih lanjut, ia juga menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar agar menerjunkan aparat pengawas internal pemerintah yang terdiri dari berbagai unsur penegak hukum dan pengawasan.
“Namun, keterlibatan mereka jangan sampai malah menghalangi laju inovasi kebijakan. Menurut daya sudah cukup baik kebijakan gubernur bisa ditiru pusat dan daerah lain,” tutur Yogi.