Disparbud Jabar Tutup Destinasi Wisata Tapi Minta Pengelola Tetap Gencar Promosi

KOMPAS.com – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat (Jabar) Dedi Taufik mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan pengelola destinasi wisata untuk menyikapi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang ditetapkan pada 3-20 Juli 2021.

“Saya coba berkomunikasi dan mungkin nanti ada rapat khusus besok via Zoom menyikapi penutupan tempat pariwisata sebagai bagian dari kebijakan PPKM darurat,” ujarnya, Jumat (2/7/2021).

Dedi mengatakan, langkah ini harus dihadapi sambil mencari solusi bagi para pelaku industri pariwisata agar tetap siap ketika pariwisata dibuka kembali.

Oleh karenanya, dia meminta pengelola wisata tetap gencar melakukan promosi.

Terlebih, Jabar diminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk berpartisipasi memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia dengan mengirimkan konten video destinasi wisata dalam sebuah platform Rumah Digital Indonesia.

Baca juga: Beda PPKM Darurat dan PPKM Mikro di Jabar

“Industri pariwisata akan tutup atau seperti apa nanti disesuaikan dengan aturan yang tertuang dalam PPKM darurat. Tapi, promosi mengenai destinasi wisata tetap bisa berjalan,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Dedi menjelaskan, keputusan ini diambil untuk mendukung kebijakan PPKM darurat dari pemerintah pusat. Dia menilai, kebijakan PPKM darurat perlu ditopang semua pihak.

Tujuannya supaya dapat mengendalikan tingkat keterpaparan Covid-19 sekaligus mengurangi angka keterisian rumah sakit yang sudah tinggi.

“Ini untuk keselamatan masyarakat, Pak Gubernur juga tadi menyampaikan urgensi ini. Tentu ada dampak bagi industri pariwisata, hal ini akan segera dikoordinasikan dengan pelaku industri dan dinas pariwisata di daerah untuk menyamakan visi,” ucapnya.

Dukungan dari Menparekraf

Sementara itu, Menteri Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengaku mendukung penuh kebijakan pemerintah dan menginstruksikan seluruh destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif untuk ditutup sementara.

Baca juga: Sandiaga Uno: Perguruan Tinggi Bisa Tingkatkan SDM Ekonomi Kreatif

"Penanganan Covid-19 harus didukung secara totalitas. Jadi kami satu komando, sebagai kementerian yang membawahi 13 sub sektor pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif, kami menginstruksikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi PPKM darurat," tegasnya.

Sandiaga berharap, lewat penutupan sementara seluruh destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif, pemulihan kesehatan akan berjalan lebih baik.

Dengan begitu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang hadir sebagai lokomotif pembangkit ditegaskannya bisa kembali berperan aktif setelah angka Covid-19 lebih terkendali.

Melalui kebijakan tersebut, berbagai program pemulihan ekonomi, seperti Work From Bali, pembukaan Bali Kembali, Wisata Vaksin di Bali, Travel Corridor Arrangement, dan beberapa kegiatan di daerah akan ditunda.

Sandiaga mengaku, pihaknya akan menyesuaikan keputusan dengan situasi dan regulasi yang ditetapkan saat ini.

Baca juga: Mendagri Keluarkan Instruksi Pemberlakuan PPKM Darurat, Ini 13 Poin Aturannya

Sebagai salah satu dari upaya mitigasi dari dampak pemberlakuan PPKM darurat, Kemenparekraf akan terus mendorong percepatan penyaluran dana hibah pariwisata.

Penyaluran dana hibah pariwisata, termasuk juga bantuan insentif pemerintah dan bantuan sosial lainnya yang rencananya akan disalurkan pada kuartal ketiga 2021.

Dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan ke depan, dana sosial tersebut diharapkan dapat segera didistribusikan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat membutuhkan.

"Kami ingin lakukan percepatan, ada 3,4 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan penghidupannya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," ungkapnya.

Tak hanya itu, Sandiaga menyebutkan, Kemenparekraf juga mendorong para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk dapat memanfaatkan digitalisasi. Bukan hanya sebatas berjualan online, tetapi juga menciptakan konten-konten kreatif.

Baca juga: Penegakan Hukum terhadap Pelanggar PPKM Darurat Diminta Tak Tebang Pilih

"Harapan kami adalah konten-konten ini bisa membangkitkan kembali kesiapan kita pascapandemi. Kebijakan yang kami hadirkan adalah kebijakan yang berkeadilan, menyentuh masyarakat yang membutuhkan dengan program yang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu," katanya.

Terkait kebijakan PPKM darurat, Sandiaga menilai keputusan Presiden Joko Widodo sangat tepat. Oleh karena itu, dia menegaskan akan mematuhi kebijakan demi keselamatan rakyat Indonesia.

"Hal ini akan kita patuhi dan kami sudah memberikan seruan yang tegas kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk melaksanakannya, tanpa terkecuali. Sebab, keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia adalah yang utama," tegasnya.