Penetapan Data Penerima Bansos Tahap II Jabar Diapresiasi KPK

Maria Arimbi Haryas Prabawanti
Kompas.com - Rabu, 8 Juli 2020
Pendistribusian Bantuan Sosial Provinsi Jawa BaratDok. Humas Pemprov Jabar Pendistribusian Bantuan Sosial Provinsi Jawa Barat


KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat ( Jabar) dalam menetapkan data penerima bantuan sosial ( bansos) tahap dua.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar mengatakan apresiasi KPK itu tak lepas dari kehati-hatian Jabar dalam menetapkan data penerima bansos.

"Prinsip kehati-hatian kami terapkan agar data penerima bansos tahap II lebih akurat untuk menghindari penerima ganda, dan yang tidak tepat sasaran," kata Dodo Suhendar di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (7/7/20), seperti keterangan tertulisnya.

Terkait penyaluran bansos tahap dua, Dodo mengaku semua persiapan sudah intens dimatangkan dan dituntaskan, termasuk data penerima bansos yang sudah divalidasi dan dipadankan.

Baca juga: KPK Terima 621 Keluhan Terkait Penyaluran Bansos

Dodo menjelaskan proses penentapan data penerima bansos provinsi sendiri terdiri dari 27 tahap cleansing atau penganalisaan kualitas.

"Mulai dari menyinkronkan kode kabupaten atau kota, memastikan Nomer Induk Kependudukan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos," jelasnya.

Ia menilai, banyaknya tahapan cleansing membuat data penerima bansos semakin akurat.

Tak hanya itu, Dodo mengatakan, Pemprov Jabar berkolaborasi pula dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memadankan data penerima bansos.

" Data yang dipadankan yakni untuk Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun KRTS non DTKS," sambungnya.

Baca juga: Camat Pulo Gadung: Pungutan Uang Bansos Tidak Dibenarkan

Bukan hanya BPKP, Pemprov Jabar pun berkoordinasi dengan Ombudsman dan KPK agar penerima bantuannya tepat sasaran dan berkeadilan.

"Saat ini, data kami lebih akurat dan kami pun lebih yakin karena saat proses pendataan kami berdiskusi dengan Ombudsman, minta review kepada BPKP," kata Dodo.

Lebih lanjut Dodo mengungkapkan, KPK sendiri berharap supaya kabupaten atau kota di Jabar bisa seperti ini dalam sistem penyaringan data.

Berbagai bantuan bagi warga terdampak pandemi

Sebagai informasi, saat ini ada delapan bantuan di Jabar untuk masyarakat yang terdampak pandemi. 

Dodo mengatakan, bansos provinsi senilai Rp 500.000 tersebut merupakan salah satu dari delapan bantuan tersebut.

Selain bansos provinsi, terdapat bantuan lain yakni Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan bansos presiden untuk perantau di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Lalu juga bantuan dari Dana Desa, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial, dan bansos kabupaten atau kota.

Baca juga: Wali Kota Depok Disebut Harus Bertanggung Jawab atas Terbengkalainya 4.000 Paket Bansos

"Bagi mereka yang betul-betul belum terdaftar dan merasa berhak, silakan untuk ke Rukun Warga (RW) dan mengusulkan lewat Sapa Warga untuk tahap ketiga," jelasnya.

Untuk validasinya, Dodo mengungkapkan, RW sendiri akan mengecek, benar-benar layak atau tidak.

Pengecekan data penerima melalui PILKOBAR

Tak sampai di situ saja, Dodo mengatakan, warga Jabar dapat mengecek data penerima bansos lewat aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (PIKOBAR).

"Saat ini, PIKOBAR sudah memiliki fitur Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial (SOLIDARITAS) yang menyajikan data penerima bansos di Jabar dengan komprehensif," kata Dodo.

Menurut Dodo, data yang disajikan di SOLIDARITAS memuat informasi jenis dan status alokasi bansos yang dilengkapi jumlah total penerima manfaat di masing-masing wilayah.

"Untuk mengecek seseorang dapat atau tidaknya bansos provinsi bisa diakses di PIKOBAR," kata Dodo.

Bansos tahap dua ditargetkan selesai dalam 14 hari

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, distribusi bansos tahap dua ditargetkan selesai dalam 14 hari.

"Kami prioritaskan penyaluran di daerah dengan jumlah KRTS yang banyak dan wilayah luas. Penyaluran bansos ditargetkan capai 110.000 paket," kata Dudi.

Lebih lanjut Dudi mengatakan, pihaknya telah menetapkan jumlah KRTS DTKS dan Non-DTKS.

"KRTS DTKS tahap dua yang berjumlah 232.684 Kepala Keluarga (KK) sedang dalam proses pengalihan ke Kementerian Sosial (Kemensos)," tuturnya.

Baca juga: Gegara Bansos Covid-19, Seorang Ketua RT Dapat Ancaman Pembunuhan dari Warga

Dudi mengatakan, jika pengalihan selesai, KRTS DTKS tahap II akan mendapat bantuan dari Kemensos.

Adapun KRTS Non-DTKS yang akan mendapatkan bansos provinsi sebanyak 1.392.407 KK.

"Kami sedang ajukan ke Kemensos. Persyaratannya, kabupaten atau kota harus mengisi data kebutuhan mereka. Kemarin baru 5 kabupaten atau kota yang mengisi," ucap Dudi.

Ia mengungkapkan, hasil evaluasi distribusi bansos tahap satu menjadi pertimbangan gugus tugas provinsi untuk penyaluran tahap dua.

Baca juga: Bagikan Sembako di 4 Daerah, Kang Emil: 2/3 Warga Jabar Butuh Bantuan

"Salah satunya mengganti komoditas telur dengan susu dan masker kain," kata Dudi seperti dalam keterangan tertulisnya.

Ia berharap distribusi bansos tahap II akan berjalan lebih optimal dengan melibatkan masyarakat.

Masyarakat dapat turut menyukseskan bansos tahap dua dengan melaporkan lewat PIKOBAR

"Jika ada tetangganya yang layak mendapatkan bansos, tapi belum terdata. Atau yang tidak layak menerima, tapi menerima," ucapnya.

 

PenulisMaria Arimbi Haryas Prabawanti
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi
Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi
jawa barat
Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021
Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021
jawa barat
Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai
Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai
jawa barat
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan
jawa barat
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi
jawa barat
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023
jawa barat
Saksikan Penyaluran Bansos ke Seniman, Kang Emil Sebut Saat Ini Tidak Ada Pilihan Ideal
Saksikan Penyaluran Bansos ke Seniman, Kang Emil Sebut Saat Ini Tidak Ada Pilihan Ideal
jawa barat
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga
jawa barat
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat
jawa barat
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat
jawa barat
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University
jawa barat
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus
jawa barat
Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia
Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia
jawa barat
Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi
Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi
jawa barat
Gerak Cepat Pasok Oksigen di RS, Pemprov Jabar Gandeng BUMN dan Swasta
Gerak Cepat Pasok Oksigen di RS, Pemprov Jabar Gandeng BUMN dan Swasta
jawa barat