Pemprov Jabar Tawarkan 209 Proyek Investasi Senilai Rp 700 Triliun dengan Skema KPBU

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat ( Jabar) Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menawarkan 209 proyek investasi dengan total nilai kurang lebih Rp 700 triliun.

“Karena jumlah penduduk Jabar mencapai 50 juta orang, kami butuh infrastruktur yang lebih besar. Namun dana kami tidak cukup,” kata Emil, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut dikatakan Emil, saat memberi keynote speech dalam acara MarkPlus Government Roundtable Series Covid-19: New, Next, Post, di Gedung Pakuan Bandung, Kamis (25/6/2020).

Emil menambahkan, mayoritas proyek tersebut berkaitan dengan infrastruktur di bidang transportasi seperti Light Rail Transit (LRT), serta proyek pemukiman dan perumahan warga.

Baca juga: PSBB Level Provinsi Jabar Selesai, Warga Kini Masuk Era Adaptasi Kebiasaan Baru

“Total nilai investasi kurang lebih Rp 700 triliun untuk 60 proyek transportasi, 36 proyek air, 30 proyek pemukiman dan perumahan, 21 proyek LRT, dan lain-lain,” kata Emil.

Dengan 209 proyek investasi yang ditawarkan kepada dunia, Jabar berupaya meningkatkan ekonomi sekaligus pembangunan demi kesejahteraan warganya.

“Tahun lalu sebelum pandemi, nilai investasi ke Jabar sudah Rp 137,5 triliun, yang berasal dari Hyundai Rp 40 triliun, petrokimia dari Taiwan lebih dari Rp 100 triliun, dan Amazon belasan triliun,” kata Emil.

Tak hanya investasi dalam bentuk proyek, Emil melanjutkan, Jabar juga membuka pintu investasi pada sektor industri.

Baca juga: Program Desa Digital Jabar Raih IDC Smart City Asia Pacific Awards 2020

Saat ini, Pemprov Jabar telah menyiapkan 11 kota dengan new high technology zone alias kota dengan zona teknologi tinggi untuk industri yang akan ditawarkan kepada 11 investor.

Adapun kota yang dimaksud adalah Pelabuhan Patimban (Subang), Aerocity (Bandara Kertajati Majalengka), kawasan Segitiga Rebana (Cirebon-Subang-Majalengka), dan Ciayumajakuning (Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan).

Untuk investasi-investasi yang ditawarkan, Emil mengatakan, pihaknya mencoba menghindari proyek investasi lewat pinjaman, dan lebih memilih skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) alias public private partnership.

Pada skema tersebut, investor (private) memfasilitasi sarana dan prasarana pembangunan proyek untuk kemudian dibayarkan oleh pemerintah (public).

Baca juga: Skema KPBU, Cara Kreatif Pendanaan Infrastruktur Pariwisata

“Kami bisa menerima cash seperti municipal bond, obligasi daerah, maupun pinjaman bank. Tapi karena repot dengan proses lelang dan pembangunan, Pemprov Jabar lebih menyukai konsep KPBU,” kata Emil.

Emil pun mencontohkan beberapa proyek berkonsep public private partnership yang sudah siap dikerjakan.

“Yang siap adalah waste to energy senilai Rp 100 triliun, water treatment plant, juga LRT Bandung Raya,” kata Emil.