Pemdaprov Jabar Subsidi "Tipping Fee" TPPAS Regional Legok Nangka

Mikhael Gewati
Kompas.com - Kamis, 10 Oktober 2019
Pemdaprov Jabar Subsidi DOK. Humas Pemerintah Provinsi Jawa BaratGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (memakai peci warna hitam) berfoto bersama lima kepala daerah di Jabar yang sepakat tentang tipping fee TPPAS Regional Legok Nangka di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat Rabu (9/10/2019).


KOMPAS.com
- Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) akan menyubsidi tipping fee atau besaran biaya Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka 30 persen atau Rp 115.800 per ton.

Sementara itu, 70 persen tipping fee atau Rp 270.200 per ton sampah dibebankan kepada pemda pengguna layanan pengelolaan sampah TPPAS Regional Legok Nangka.

Adapun enam pemerintah kota dan kabupaten di Jabar menyepakati tipping fee TPPAS Regional Legok Nangka Rp 386.000.

Enam pemerintah daerah itu yakni, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Pemkab Garut, Pemkab Sumedang, Pemkab Bandung Barat, dan Pemkot Cimahi.

Baca juga: Kebut Proyek TPPAS Legoknangka, Pemdaprov Jabar Kerja Sama dengan Kemenkeu

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat terkait TPPAS Regional Legok Nangka antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan enam kepala daerah tersebut di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (9/10/2019).

Emil—sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan, kesepakatan mengenai tipping fee penting sebagai syarat dimulainya proses lelang TPPAS Regional Legok Nangka.

“Dalam proses lelang ini dibutuhkan kesepahaman, komitmen dari kota/kabupaten untuk menyepakati besaran tipping fee,” kata Emil.

Emil menambahkan, dalam layanan pengelolaan sampah ini, Pemdaprov Jabar memberikan fasilitas Stasiun Peralihan Antara (SPA).

SPA berfungsi untuk memilah sampah guna mengurangi volume sampah sebelum masuk ke TPPAS Regional Legok Nangka.

Berikan insentif

Pada kesempatan yang sama, Emil menuturkan Pemdaprov Jabar akan memberikan insentif kepada Pemkab atau Pemkot yang berhasil mengurangi kuantitas sampah ke TPPAS Regional Legok Nangka.

“Kami juga sedang mempersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mengurangi sampah-sampahnya dengan cara 3R (reduce, reuse, recylce) dalam bentuk dukungan dana dari provinsi,” katanya.

Pasokan sampah yang bisa dikirim ke TPPAS Regional Legok Nangka pun harus memenuhi ketentuan kuantitas, kualitas, dan kesesuaian.

Artinya, jenis sampah yang dikirim ke TPPAS Regional Legok Nangka harus sesuai dengan kebutuhan teknologi di sana, seperti sampah non-medis dan non-industri.

Baca juga: Begini Strategi Risma untuk Memangkas Biaya Pengelolaan Sampah di Surabaya

“TPPAS Sarimukti akan berakhir (operasionalnya) pada 2023 dan kalau Legok Nangka tidak pakai teknologi cuma cukup empat tahun juga akan habis. Maka, tidak ada pilihan lain manajemen pengelolaan sampah ini harus segera beralih teknologi,” kata Emil.

Dalam rapat tersebut, disepakati juga pasokan sampah yang bisa dikirim enam kabupaten/kota pengguna TPPAS Regional Legok Nangka.

Rinciannya, Kota Bandung 1.200-1.303 ton per hari, Kota Cimahi 150-250 ton per hari, Kabupaten Bandung 300-345 ton per hari, Kabupaten Bandung Barat 78-86 ton per hari, Kabupaten Sumedang 28-32 ton per hari, dan Kabupaten Garut 100-115 ton per hari. Jumlah total sampah 1.853-2.131 ton per hari.

TPPAS Regional Legok Nangka merupakan salah satu proyek tempat pengelolaan sampah yang bisa mengubah sampah menjadi energi listrik atau Pengolah Sampah Energi Listrik (PSEL).

Proyek ini akan dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPSBU) dan diusulkan mendapatkan Dukungan Kelayakan dari Kementerian Keuangan. TPPAS ini diharapkan dapat beroperasi pada 2023.

PenulisMikhael Gewati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Athalia Ridwan Kamil: Meski PSBB, Layanan Posyandu Tidak Boleh Berhenti
Athalia Ridwan Kamil: Meski PSBB, Layanan Posyandu Tidak Boleh Berhenti
jawa barat
Ridwan Kamil: Berdonasi dan Berdiam di Rumah adalah Bentuk Bela Negara
Ridwan Kamil: Berdonasi dan Berdiam di Rumah adalah Bentuk Bela Negara
jawa barat
Keterlibatan Semua Pihak Dalam Gerakan Nasi Bungkus Diapresiasi Atalia Kamil
Keterlibatan Semua Pihak Dalam Gerakan Nasi Bungkus Diapresiasi Atalia Kamil
jawa barat
Soal Larangan Warga Tidak Keluar dari Daerahnya, Emil Minta Bantuan Kepolisian
Soal Larangan Warga Tidak Keluar dari Daerahnya, Emil Minta Bantuan Kepolisian
jawa barat
Pemerintah Berikan Jabar 21.000 Reagen PCR dari Korsel dan Tiongkok
Pemerintah Berikan Jabar 21.000 Reagen PCR dari Korsel dan Tiongkok
jawa barat
Pemprov Jawa Barat Kembali Terima Donasi Penanganan Covid-19
Pemprov Jawa Barat Kembali Terima Donasi Penanganan Covid-19
jawa barat
Warga Jabar Terdampak Covid-19 Dapat 9 Jenis Bantuan
Warga Jabar Terdampak Covid-19 Dapat 9 Jenis Bantuan
jawa barat
Percepat Penanggulangan Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng LIPI
Percepat Penanggulangan Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng LIPI
jawa barat
Wagub Uu Dukung Pengusulan 2 Tokoh Jabar Jadi Pahlawan Nasional
Wagub Uu Dukung Pengusulan 2 Tokoh Jabar Jadi Pahlawan Nasional
jawa barat
Gandeng Ojek Online dan PT Pos Indonesia, Pemprov Jabar Genjot Penyaluran Bansos
Gandeng Ojek Online dan PT Pos Indonesia, Pemprov Jabar Genjot Penyaluran Bansos
jawa barat
Program Gasibu di Gunung Putri Bogor Bagikan 500 Nasi Bungkus Setiap Hari
Program Gasibu di Gunung Putri Bogor Bagikan 500 Nasi Bungkus Setiap Hari
jawa barat
Di Rapat Paripurna DPRD, Emil Beberkan Keberhasilan Jabar Raih 131 Penghargaan
Di Rapat Paripurna DPRD, Emil Beberkan Keberhasilan Jabar Raih 131 Penghargaan
jawa barat
Jabar Paling Tinggi dalam Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19
Jabar Paling Tinggi dalam Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19
jawa barat
Wagub Jabar Minta Tokoh Agama Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan
Wagub Jabar Minta Tokoh Agama Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan
jawa barat
Jelang PSBB Jabar, 5.492 KK Terdampak Covid-19 Mulai dapat Bansos
Jelang PSBB Jabar, 5.492 KK Terdampak Covid-19 Mulai dapat Bansos
jawa barat