Terkait DAU, Emil Usul Disesuaikan dengan Jumlah Penduduk

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyoroti sistem pemberian Dana Alokasi Umum ( DAU) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dinilainya masih bisa lebih baik.

Menurut Emil, sapaan akrabnya, angka DAU yang saat ini disesuaikan dengan jumlah satuan administrasi daerah disarankan diubah menyesuaikan jumlah penduduk.

Hal tersebut diungkapkannya di hadapan 28 wali kota dari berbagai daerah di Indonesia dalam rangkaian kegiatan 55th International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) World Planning Congress, yakni Mayor Caucus 2019 di Balai Kota Bogor, Senin (9/9/2019).

"Kalau daerahnya sedikit duitnya sedikit, kalau daerahnya banyak duitnya banyak. Padahal, jumlah penduduknya tidak imbang," ucap dia sesuai keterangan rilis yang Kompas.com terima, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Pengembangan Geopark Ciletuh Butuh Riset dan Kerja Sama

Emil mencontohkan wilayah yang dipimpinannya, Jabar yang memiliki penduduk 49,02 juta jiwa, Angka ini 18,37 persen dari total jumlah penduduk Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar.

Maka dari itu, dirinya berpendapat DAU yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah otonom lebih baik berbanding lurus dengan jumlah penduduk.

"Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga ada yang dirasakan oleh masyarakat," ujar Emil.

Sebagai salah satu solusi, imbuh dia, adalah pemekaran daerah. Sayangnya, usulan beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) tingkat dua di Jabar masih di moratorium oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Jawa Barat Boyong Pengusaha dan Desainer ke Moskow

"Gagasan lain yang bisa diupayakan adalah pemekaran desa atau kelurahan. Kalau di mekarkan, akan berbanding lurus dengan dana desa, dana kelurahan," papar Emil.

Sekadar informasi, Mayor Caucus 2019 merupakan ruang bagi para wali kota untuk berdiskusi terkait kepemimpinannya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun kegiatan ini bertujuan mengajak para wali kota membahas tantangan, langkah-langkah perbaikan, bentuk kolaborasi antar daerah, hingga berbagai dukungan yang diperlukan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

"Intinya kalau Indonesia mau maju, para wali kota harus kompak," ujar Emil.