Tekan Laju Pertumbuhan Penduduk, Pemdaprov Jabar Andalkan Program KKBPK
Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad saat membuka Review Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunanan Keluarga (KKBPK) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Selasa (6/8/2019).
KOMPAS.com – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad mengatakan, laju pertumbuhan penduduk Jabar tergolong cepat.
Salah satu faktor penyebab, kata dia, adalah rata-rata wanita usia subur melahirkan atau Total Fertility Rate (TFR) di Jabar masih tinggi.
"Oleh karena itu, pengendalian kelahiran itu sangat penting karena berdampak pada daya saing daerah dan indeks pembangunan manusianya," kata Daud seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (7/8/2019).
Daud sendiri mengatakan itu saat membuka Review Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunanan Keluarga (KKBPK) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Selasa (6/8/2019).
Baca juga: Angka Kelahiran Turun, Korsel Beri Subsidi untuk Keluarga yang Punya Anak
Selain itu, Daud menyatakan, stunting, keluarga pra-sejahtera, dan anak putus sekolah, masih menjadi persoalan di Jabar dan mendapatkan atensi.
Maka itu, dia menilai program KKBPK dapat menyelesaikan deretan masalah tersebut sekaligus menjadi proyek prioritas nasional.
Daud juga berharap KKBPK dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan Jabar dalam melahirkan generasi penerus yang sehat, cerdas, inovatif, berdaya saing tinggi, berbudaya, produktif, dan bahagia.
"Dengan demikian program tersebut memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di masa sekarang dan yang akan datang," katanya.
Baca juga: Selamatkan Nyoman dan Ketut, Gubernur Bali Hentikan Program KB Dua Anak Cukup
Menurut Daud, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah mengelola dan mengedukasi sekira 2.035 kampung Keluarga Berencana di Jabar.
Dalam kesempatan yang sama, Daud meminta KKBPK tidak hanya berorientasi pada angka kelahiran, tetapi juga fokus pada upaya-upaya pemenuhan kualitas pelayanan.
"KKBPK juga harus menghormati hak-hak reproduksi dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga," tutup Daud.
