KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) berencana akan memberdayakan lahan kritis melalui sistem wanatani atau agroforesty pada 2020 mendatang.
Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2018 ada sekitar 700.000 hektar (ha) lahan kritis di Jabar.
Kepala Dinas Kehutanan Jabar, Upi Kustiawan, mengatakan langkah memberdayakan lahan kritis bertujuan agar masyarakat sekitar dapat memperoleh keuntungan, khususnya para petani.
"Dengan pola agroforestry, petani dapat memanfaatkan lahannya untuk aktivitas pertanian, antara lain jamur kayu, lebah madu dan lain-lain sehingga ada penghasilan tiap bulannya," ujar Epi sesuai rilis yang Kompas.com terima, Senin (5/8/2019).
Selain komoditas pertanian, imbuh dia, masyarakat setempat juga dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk sektor perikanan dan peternakan.
Baca juga: Jawa Barat Ingin Ciptakan Petani Milenial
"Kami bersama pihak terkait yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kamar Dagang Industri (Kadin) tengah menggodok finalisasi perencanaan agroforesty," ucap dia.
Lebih jauh Upi menerangkan, sesuai imbauan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, untuk biaya pembangunan, Pemdaprov Jabar berupaya tidak memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Untuk itu, kata dia, Pemdaprov Jabar berusaha melibatkan sejumlah stakeholder untuk menjalankan program tersebut.
Salah satunya adalah dengan memanfaatkan dana desa. Terlebih lagi dana desa pada 2020 akan naik dari Rp127 juta menjadi Rp200 juta.
"Pengelolaannya sendiri akan diurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)," papar Upi.