KOMPAS.com - Jumlah kasus HIV/AIDS di Jawa Barat hingga akhir 2016 sudah lebih dari 21 ribu. Dinas Kesehatan Jawa Barat menyatakan kecenderungan kasus HIV/AIDS terus meningkat di masa mendatang.
Pemerintah Jawa Barat mengalokasikan anggaran pengobatan dan pencegahan HIV/AIDS. Namun, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Dodo Suhendar enggan merinci besarnya anggaran itu.
"Banyaknya kasus tersebut membuat Jawa Barat masih menjadi lima provinsi tertinggi kasus HIV/AIDS-nya. Jika tidak dicegah,penyebarannya sangat mungkin terus bertambah," kata Dodo saat pertemuan ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) se-Jawa Barat di Bandung, Rabu (9/8/2017) seperti rilis yang diterima Kompas.com.
Anggaran itu, Dodo melanjutkan, diperoleh melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Pemerintah Jawa Barat memprioritaskan upaya pencegahan.
"Kami ada anggarannya untuk pengobatan tapi pastinya harus dicek di sekretariat dinas. Yang paling penting saat ini adalah pencegahan. Maka, kami terus mengkampanyekan bahaya seks bebas, narkoba dan lain-lain yang menjadi media penyebaran HIV/AIDS" ujarnya.
Pemerintah Jawa Barat menggandeng Komite Intelijen Daerah (Kominda), Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah kabupaten/kota dan berbagai komunitas pemuda untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS.
Meningkat signifikan
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga Desember 2015, jumlah penderita HIV/AIDS di daerah tersebut mencapai 4.154 jiwa yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten.
Warga yang terjangkit HIV/AIDS pada umumnya berusia produktif yaitu 20-35 tahun. Angka itu meningkat menjadi lebih dari 21 ribu kasus pada akhir 2016.
Dalam Tribunjabar.co.id padaMinggu (9/4/2017), AIDS Healthcare Foundation (AHF) menyatakan 36 juta orang di dunia terinfeksi HIV/AIDS hingga 2015.
Tahun lalu, AHF resmi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI untuk mendukung program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Wakil Presiden AIDS Healthcare Foundation (AHF) Peter Reis mengatakan, dukungan AHF di Jawa Barat untuk tahap pertama berlangsung hingga 2019.
Dukungan tersebut meliputi sejumlah program prioritas, di antaranya peningkatan akses layanan HIV/AIDS, seperti tes HIV dan pengobatannya, serta penyediaan layanan HIV/AIDS yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
Tiga kabupaten di Jawa Barat yang menjadi wilayah prioritas kerja AHF, yaitu Kabupaten Purwakarta, Indramayu, dan Pangandaran.
Payung hukum dibutuhkan
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jawa Barat mendorong seluruh kabupaten/kota memiliki peraturan daerah (perda) untuk mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS. Hingga kini baru 15 kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah memiliki perda tersebut. Sedangkan, 12 kabupaten/kota lainnya belum memiliki.
Sekretaris KPA Provinsi Jawa Barat Iman Tedjarachman mengatakan, perda itu untuk melindungi seluruh pihak yang berkepentingan. Warga terdampak maupun yang belum terdampak juga dilindungi. Misalkan, calon ibu hamil bisa dilindungi dan difasilitasi dari bahaya penularan HIV/AIDS.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, sejak pertama kali dilaporkan tahun 1987 hingga Desember 2016, jumlah kumulatif infeksi HIV di Indonesia sebanyak 232.323 kasus dan jumlah AIDS mencapai 86.780 kasus.
Jumlah kasus HIV tertinggi terdapat di DKI Jakarta (45.355), Jawa Timur (31.429), Papua (24.725), Jawa Barat (23.145), dan Jawa Tengah (16.867). Sedangkan, jumlah kasus AIDS terbanyak dilaporkan dari Jawa Timur (16.911), Papua (13.398), DKI Jakarta (8.648), Bali (6.803), Jawa Tengah (6.444), dan Jawa Barat (5.251).