Pemprov DKI Genjot Pembangunan Rusunawa, Pengamat: Langkah Strategis yang Realistis
JAKARTA, KOMPAS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta tengah mengoptimalkan kehadiran rumah susun sewa ( rusunawa) untuk memudahkan warganya memiliki hunian layak.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan, hunian layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus diupayakan. Hal ini sejalan dengan upaya Pemprov DKI untuk menjadikan Jakarta sebagai kota maju, berkeadilan, dan berkarakter.
“Pembangunan rumah susun menjadi pilihan realistis mengingat terbatasnya lahan untuk rumah tapak di Jakarta. Untuk itu, kami akan terus meningkatkan kualitas dan ketersediaan hunian layak sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Pramono, dikutip dari Jakarta.go.id, Senin (25/8/2025).
Pramono menambahkan, Jakarta telah menyediakan lebih dari 33.000 unit hunian dan 1.900 unit baru sehingga totalnya 34.900 unit hunian. Pemprov DKI akan terus meningkatkan kualitas dan ketersediaan hunian layak sesuai kebutuhan masyarakat Jakarta.
“Jakarta adalah salah satu daerah yang menggunakan sistem hunian vertikal dan hal ini akan terus kami kembangkan. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperluas ketersediaan hunian, baik sewa maupun milik, sehingga semakin banyak warga yang dapat mengakses rumah terjangkau dan berkualitas,” ucap Pramono.
Baca juga: Pendaftaran Rusunawa PIK Pulogadung Dibuka Hari Ini Pukul 10.00 WIB
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengatakan, pihaknya terus berupaya menyediakan rusunawa dengan harga terjangkau.
Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rusunawa tentang sasaran program, yaitu menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BPR).
“Selama ini, penghuni nyaman tinggal di rusunawa karena mendapatkan banyak fasilitas dan program dari pemerintah pusat dan daerah. Berbagai program tersebut sebetulnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup warga rusun,” kata Kelik.
Menurutnya, kebutuhan perumahan di Jakarta mencapai sekitar 1,8 juta unit hunian pada 2021. Jumlah ini, sangat tinggi dan tidak sebanding kebutuhan dari angka backlog, yang hanya sekitar rata-rata 1.030 unit per tahun sejak 1993.
“Kami terus berupaya untuk menyediakan rusunawa dengan harga terjangkau untuk masyarakat. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak,” jelas Kelik.
Untuk diketahui, Pramono dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meresmikan Rusunawa Jagakarsa pada Mei 2025. Sebanyak 723 unit telah disediakan bagi warga dengan berbagai fasilitas dan program di dalamnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membuka Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Kamis (8/5/2025).Upaya Pemprov DKI Jakarta menghadirkan rusun, baik mendirikan baru maupun revitalisasi, mendapat perhatian dari pengamat tata kota, Yayat Supriyatna. Menurutnya, langkah ini merupakan strategi yang tepat untuk menghadirkan perumahan yang layak di tengah kondisi lahan yang terbatas.
“Rusun adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan karena adanya kualitas bangunan yang lebih baik, sanitasi yang optimal, air bersih yang cukup, dan pencahayaan yang lebih sehat” kata Yayat, diberitakan oleh Kompas.com, (26/7/2025).
Ia menambahkan, revitalisasi rusunawa sangat realistis untuk dilakukan, Bahkan, kata Yayat, hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang terinspirasi oleh Singapura dalam membangun hunian vertikal.
“Banyak warga yang terpaksa tinggal di wilayah pinggiran akibat keterbatasan hunian terjangkau dan rendahnya daya beli masyarakat,” jelas Yayat.
Mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Yayat menilai, hanya 56 persen penduduk Jakarta yang memiliki rumah. Akibatnya, banyak warga yang harus menggunakan 30 persen hingga 40 persen pengeluaran untuk biaya transportasi.
“Ini beban ekonomi yang besar. Oleh karena itu, program rusun harus fokus pada generasi produktif, yaitu usia 25 sampai 40 tahun, seperti generasi milenial dan gen Z. Kalau orang tua itu sulit pindah ke rusun karena sudah terbiasa dengan rumah tapak,” ucap Yayat.
Baca juga: Siapa yang Diprioritaskan Menghuni Rusunawa Jagakarsa?
Untuk mempercepat akses pembiayaan, Yayat juga berharap program rusun dapat dikaitkan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bisa dengan pula instrumen pendanaan strategis, seperti Danantara, khususnya melalui perbankan Himbara.
Yayat menambahkan, perlu ada kerja sama dengan pihak-pihak penyedia hunian vertikal. Hal ini dapat mendorong optimalisasi pembangunan sekaligus melahirkan ekosistem rusun yang manusiawi, produktif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda perkotaan.
“Lebih dari itu, pembangunan rusun tidak hanya sekadar pembangunan fisik, tapi juga transformasi hunian yang harus dibarengi dengan perubahan pola pikir masyarakat perkotaan. Jadi, perlu ada pendekatan kepada warga juga. Jakarta tidak akan pernah menjadi Kota Global kalau warganya tidak berubah,” papar Yayat. (Rindu Pradipta Hestya)
