Pemprov DKI Jakarta Raih Peringkat Pertama dalam Pencegahan Korupsi Versi KPK

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta meraih peringkat pertama sebagai Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi melalui Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Capaian tersebut merupakan bukti nyata kerja tim yang solid, keberhasilan kolaborasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta komitmen kuat pimpinan daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Piagam penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Utama Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Baca juga: Hari Antikorupsi Sedunia, KPK: Pemberantasan Korupsi adalah Ikhtiar Kolektif

Rano mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari komitmen kolektif seluruh perangkat daerah yang konsisten memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Alhamdulillah, DKI Jakarta mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi. Ini adalah tugas berat untuk mempertahankannya dan saya optimistis, karena Jakarta harus bebas korupsi,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (11/12/2025).

Rano menegaskan, konsistensi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas telah menjadi role model bagi seluruh jajaran.

“Ketegasan komitmen Pak Gubernur menjadi teladan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Semua SKPD bekerja bersama, saling menguatkan, dan itu yang membuat kita bisa berada di posisi pertama nasional,” tegasnya.

Baca juga: Pramono Anung: 30 Tahun Berkarier di Politik, Tak Pernah Koreksi Media

Peran Inspektorat DKI Jakarta

Selain kolaborasi yang solid antar-SKPD, keberhasilan Pemprov DKI Jakarta menduduki peringkat pertama tidak terlepas dari peran aktif Inspektorat DKI Jakarta sebagai motor pengawasan dan penguatan integritas.

Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma menegaskan bahwa pihaknya terus memimpin penguatan sistem pengawasan internal, pendampingan SKPD, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Upaya yang dilakukan Inspektorat DKI Jakarta mencakup penyempurnaan pengendalian gratifikasi, peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat, pemetaan risiko korupsi, serta asistensi rutin kepada SKPD untuk memenuhi standar integritas.

“Alhamdulillah, hasilnya kami dapat meraih peringkat pertama sebagai pemerintah daerah (pemda) terbaik dalam pencegahan korupsi melalui tata kelola pemda 2025 kategori provinsi,” ucap Dhany.

Baca juga: Minta Tambah Anggaran Rp 1,34 T, KPK: Untuk Penindakan dan Pencegahan Korupsi

Ia menambahkan, keberhasilan ini membuktikan bahwa strategi pencegahan korupsi tidak mungkin berhasil tanpa koordinasi erat antara Inspektorat dan seluruh SKPD.

“Inspektorat tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi lintas perangkat daerah adalah kunci. Setiap SKPD menunjukkan komitmen dan kemauan kuat untuk memperbaiki diri,” jelas Dhany.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan di internal pemerintahan.

Inspektorat juga menginisiasi berbagai program edukasi dan sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat melalui kanal digital, kurasi materi kampanye di area layanan publik, serta penguatan budaya integritas di berbagai lini pelayanan.

Baca juga: Hari Antikorupsi Sedunia, ICW Kritik Vonis Ringan hingga Perampasan Aset

Dhany menjelaskan, penilaian KPK mencakup sertifikasi aset, pemenuhan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2025, kualitas edukasi antikorupsi lewat media digital, pemasangan media sosialisasi di area layanan publik, serta efektivitas penanganan pengaduan masyarakat, termasuk pengaduan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Ombudsman.

“Ini menjadi pengingat bahwa tata kelola yang baik membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan keteladanan. Inspektorat akan terus memperkuat ekosistem integritas di DKI Jakarta,” tegasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan penilaian KPK, Pemprov DKI Jakarta berhasil melampaui Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang menempati peringkat kedua, serta Pemprov Jawa Tengah (Jateng) di posisi ketiga.