Sukses Kendalikan Inflasi, Pj. Gubernur Heru Raih Penghargaan Kemendagri

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Mendagri Tito Karnavian pada acara Apresiasi Kinerja Pejabat Kepala Daerah yang digelar Kemendagri dan Tempo Media Group, Jumat (30/8/2024) malam.

DOK. beritajakarta.id Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Mendagri Tito Karnavian pada acara Apresiasi Kinerja Pejabat Kepala Daerah yang digelar Kemendagri dan Tempo Media Group, Jumat (30/8/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.COM – Penjabat (Pj.) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono meraih Apresiasi Khusus Fiskal Sangat Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) dan Tempo Media Group.

Penghargaan ini diberikan kepada Heru karena ia dinilai berhasil mengendalikan inflasi di DKI Jakarta. Heru bahkan memperoleh nilai tertinggi dibandingkan kepala daerah lain pada kategori tersebut.

Adapun penghargaan tersebut diberikan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian pada acara Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah, Jumat (30/8/2024).

“Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN). Karena sinergi yang kuat telah membantu Jakarta mewujudkan upaya pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam menjaga stabilitas inflasi daerah,” kata Heru, seperti dikutip dari beritajakarta.com, Jumat.

Ia menegaskan, penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

Ia berharap, apresiasi ini akan menjadi babak baru bagi jajarannya untuk terus bekerja lebih baik dalam membangun Jakarta.

“Saya juga mengapresiasi Kemendagri atas bantuan dalam melakukan sinkronisasi dengan seluruh penjabat kepala daerah, baik di level provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten, agar dapat melakukan pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat,” ujar Pj. Gubernur Heru.

Pada kesempatan itu, ia juga memaparkan strategi yang mendorong stabilitas inflasi di Jakarta. Heru Budi mengaku menerapkan 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi Efektif.

Selain itu, ia pun melakukan monitoring pasokan serta harga pangan, baik secara rutin maupun kondisional, di tingkat grosir maupun eceran. Heru dan jajarannya melaksanakan pula pertanian perkotaan atau urban farming serta bekerja sama dengan produsen pangan.

“Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Pak Menteri (Dalam Negeri) Tito Karnavian yang selalu membimbing kami, para pejabat kepala daerah, untuk terus bekerja mengendalikan serta menjaga stabilitas inflasi daerah,” ucap Heru.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta mengalami pertumbuhan inflasi year-on-year (yoy) sebesar 1,97 persen pada Juli 2024. Angka ini lebih rendah daripada inflasi nasional yoy pada periode yang sama, yaitu sebesar 2,13 persen.

“Besaran inflasi di Jakarta termasuk dalam kategori yang cukup terkendali. Angka inflasi itu dinilai cukup baik, lantaran terjadi deflasi dari bulan sebelumnya. Maka, inflasi kita pada Juli, dengan deflasi 0,06 persen, tentunya menjadi sinyal dan memastikan ekonomi kita sedang ada di track yang baik,” terang Sri.

Sementara itu, Kemendagri bekerja sama dengan Tempo Media Group memberi penghargaan kepada 20 pejabat kepala daerah berprestasi. Penghargaan ini diberikan kepada sebelas penjabat gubernur dan sembilan penjabat bupati serta wali kota.

Terdapat tiga kelompok penilaian dalam Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024. Pertama, aspek kesejahteraan yang mencakup indikator penting, seperti kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran, kesehatan, serta penanganan stunting.

Kedua, aspek pelayanan publik yang menilai pelayanan kepada masyarakat, pemberian perizinan, dan kegiatan unggulan di daerah masing-masing.

Ketiga, ekonomi daerah yang melihat pengendalian inflasi, penyerapan anggaran, serta kinerja daribadan usaha milik daerah (BUMD).

Bukti keberhasilan pemerintah

Pencapaian yang diraih dalam menangani inflasi tersebut merupakan prestasi yang membanggakan.

Hal itu menjadi bukti bahwa Pemprov DKI Jakarta berhasil menjalankan strategi dalam menjaga harga kebutuhan pokok, agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Prestasi itu diapresiasi peneliti bidang kewirausahaan sekaligus Tim Kewirausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Wisnu Dewobroto.

Kepada Kompas.com, Selasa (3/9/2024), ia menilai, pencapaian Heru dan jajarannya merupakan bukti bahwa Pemprov DKI Jakarta secara serius mengendalikan harga bahan pokok, melalui koordinasi di antara berbagai lembaga dan sektor.

“Pencapaian ini bisa diraih karena ada sinergi antara kebijakan lokal dan nasional, serta kerja sama dengan sektor swasta. Penghargaan ini seharusnya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Wisnu.

Menurutnya, strategi 4K yang dijalankan juga terbukti efektif, karena pendekatannya mencakup semua aspek kritis dalam pengendalian inflasi.

Keterjangkauan Harga, misalnya, membantu menjaga harga kebutuhan pokok tetap rendah, daya beli masyarakat dilindungi, serta tekanan inflasi dapat diminimalkan.

“Strategi 4K ini terintegrasi dan komprehensif, sehingga memungkinkan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak hanya merespons masalah yang muncul, tetapi juga mencegah potensi krisis sebelum terjadi. Saya kira, itu alasannya mengapa 4K ini sangat efektif dalam konteks besar seperti Jakarta,” papar Wisnu.

Ke depannya, ia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menjalin kerja sama regional yang kuat, untuk memastikan pasokan kebutuhan dapat terpenuhi.

Terlebih, Jakarta masih bergantung dengan pasokan luar daerah yang jika terjadi gangguan dalam rantai pasokan, akan berpengaruh signifikan terhadap harga barang.

“Tantangan lainnya juga ada fluktuasi harga global yang dapat berpengaruh kepada inflasi di Jakarta. Ketika harga global naik, biaya impor dan distribusi juga meningkat. Belum lagi masalah cuaca ekstrem yang dapat mengganggu produksi dan distribusi, sehingga akan meningkatkan biaya logistik pula,” urai Wisnu.

Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, pun harus bersiap terhadap lonjakan permintaan akibat pertumbuhan populasi dan urbanisasi.

Hal itu akan memengaruhi dinamika sosial serta ekonomi yang berimbas pada kebijakan fiskal dan moneter nasional, selain kenaikan upah yang dapat berdampak terhadap daya beli serta inflasi.

“Dalam menangani inflasi yang akan datang, pemerintah juga harus meningkatkan penggunaan teknologi untuk memantau harga secara real-time, memprediksi harga, dan tindakan preventif yang harus dilakukan. Sementara, untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa daerah penyangga saja, pemerintah dapat memperluas jaringan pasokan dari daerah lain atau bahkan internasional, untuk mengurangi risiko fluktuasi harga yang disebabkan oleh gangguan di satu sumber pasokan,” tegas Wisnu.

Di samping itu, ia juga mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang stabilitas harga yang penting dan berdampak terhadap inflasi.

Langkah yang bisa dilakukan termasuk menghindari pembelian panik atau panic buying dan mendukung kebijakan pemerintah.

“Pemprov DKI Jakarta perlu siap dengan kebijakan ekonomi yang fleksibel, berdasarkan kondisi ekonomi global maupun lokal yang berubah. Termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk mendukung kestabilan inflasi,” tandas Wisnu. (Rindu Pradipta Hestya)