JAKARTA, KOMPAS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta terus melakukan berbagai upaya dalam mengelola sampah yang mencapai 8.000 ton per hari. Salah satunya dengan menyediakan tempat pengolahan sampah (TPS) reduce, reuse, recycle (3R).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang kapasitasnya terus berkurang.
“Ini adalah salah satu usaha kita. Kalau tidak, suatu saat kita akan tenggelam sendiri dengan sampah kita,” ujar Rano, seperti dikutip dari Beritajakarta.id, Jumat (21/3/2025).
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki 20 lokasi TPS 3R yang dibangun selama periode 2022 hingga 2024, termasuk empat unit baru, yaitu TPS 3R di Semper, Rawa Terate, Bambu Larangan, dan Sunter. Selain itu, disediakan juga 870 bank sampah baru dan reaktivasi 852 bank sampah di tingkat rukun warga (RW).
“Semoga kehadiran empat TPS 3R yang baru ini masyarakat bisa memilah serta mengelola sampah sejak dari rumah. Dengan begitu, Jakarta berkembang menuju kota yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan,” harap Rano.
Baca juga: Sungai Bukan Tempat Sampah, Sultan Imbau Warga Hadapkan Ruang Tamu ke Kali
Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi DKI Jakarta Rano Karno meresmikan empat Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R), di TPS 3R Semper, Jumat (21/3/2025).
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya siap membangun tujuh TPS 3R di dua wilayah administrasi, tiga di Jakarta Barat, dan empat di Jakarta Selatan.
Untuk wilayah Jakarta Barat, akan dibangun di Tanah Sareal (Tambora), Kalideres, dan Duri Kosambi RW 02 Cengkareng.
Sedangkan di Jakarta Selatan, akan dibangun di Menteng Atas (Setiabudi), Waduk Brigif (Jagakarsa), Kramat Pela (Kebayoran Baru), dan Kemang Utara 9 (Mampang Prapatan).
“Kami harap bisa segera beroperasi. Kalau lancar pembangunan enam bulan, mudah-mudahan akhir tahun bisa terbangun semua,” kata Asep, seperti diberitakan Kompas.com.
Asep menambahkan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan TPS 3R di 44 kecamatan untuk mengurangi volume sampah. Hal ini untuk mengimbangi sampah yang kian bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk.
Baca juga: Tumpukan Sampah Anorganik Ditemukan di Gunungkidul, DLH: Bakal Dipakai untuk Pengerasan Jalan
“Pengelolaan sampah di TPS 3R membantu pengolahan sampah anorganik menjadi bahan bakar serupa refuse derived fuel (RDF) plant. Satu TPS 3R dapat mengolah 25 hingga 50 ton per hari. Kami upayakan, ke depannya semakin banyak TPS 3R di Jakarta,” jelasnya.
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna menyambut baik upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola sampah. Menurutnya, kehadiran TPS 3R sudah berjalan cukup baik. Meski demikian, perlu ditingkatkan lagi peran serta berbagai pihak.
“Mulai dari warga, pengelola di TPS 3R, hingga distribusi sisa sampah harus memahami bagaimana mekanismenya berjalan. Proses pemilahan (sampah) harus betul-betul dijalankan,” ujar Yayat kepada Kompas.com, Jumat (19/9/2025).
Yayat menyarankan agar dilakukan sosialisasi yang tepat supaya pengelolaan sampah bisa dilakukan sejak dari rumah tangga karena menyortir sampah organik dan non-organik sangat penting.
“Sebelum sampah dikirim ke TPS 3R, pisahkan sampah organik dan non-organik. Sampah plastik dan sampah bekas makanan harus dibedakan. Nah, kalau ada maggot (di TPS 3R), sampah organik dimasukkan ke sana. Jika pada tahap ini sudah dijalankan, kehadiran TPS 3R lebih efektif,” paparnya.
Baca juga: Wamen LH: Banyak Janji Pendanaan Iklim dari Negara Maju Tanpa Realisasi
Berkaca pada pengelolaan sampah di negara maju, Pemprov DKI Jakarta juga dapat melakukan layanan jemput bola, yaitu mengambil sampah rumah tangga berdasarkan kategorinya. Dengan demikian, beban di TPS 3R tidak terlalu besar.
“Bisa bekerja sama dengan RT dan RW setempat. Sosialisasikan ke warga, misalnya hari ini pengumpulan sampah plastik. Jadi, warga yang punya sampah plastik dikumpulkan. Sampah organik juga bisa dengan skema ini,” papar Yayat.
Selain pada kelompok rumah tangga, tantangan lainnya adalah sampah domestik usaha dari pedagang. Menurutnya, pemahaman tentang pengelolaan sampah di sektor ini juga perlu diperhatikan dengan melakukan pendekatan personal atau pemberian insentif.
“Pelaku usaha juga menghasilkan sampah dan mereka belum mengetahui tentang pengolahan sampah. Padahal, produksi sampah para pedagang juga besar. Ada sisa makanan, kemasan, minyak, dan lainnya,” jelas Yayat.
Ia menyebut saat ini sudah banyak gerakan swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, pemerintah dapat berkolaborasi dengan memberikan dukungan dan memfasilitasi gerakan ini.
Baca juga: Anggota DPR: Krisis Pengelolaan Sampah Daerah Wisata Perparah Banjir Bali
“Intinya, TPS 3R harus didukung oleh semua pihak, mulai dari masyarakat hingga pengelola sampah. Jika pemilahan sampah dilakukan sejak awal, lalu dilakukan proses 3R dengan baik, TPS akan berjalan lebih efektif,” tutup Yayat. (Rindu Pradipta Hestya)