Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Terus Tumbuh, Bukti Pemprov DKI Berhasil Tekan Inflasi

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mengendalikan inflasi dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Hingga triwulan II-2023, pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 5,13 persen, atau naik 0,18 dari triwulan sebelumnya.

Kinerja cemerlang Pemprov DKI Jakarta ini tak terlepas kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menyatakan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin Heru secara efektif menekan angka inflasi. 

“TPID berhasil mencapai target dari pemerintah pusat untuk menurunkan inflasi, yaitu sebesar 3 persen dan ± 1. Inflasi Jakarta juga selalu di bawah nilai inflasi nasional,” kata Eli dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (27/10/2023).

Baca juga: Ketika Heru Budi Akhirnya Bertemu Eks Warga Kampung Bayam, Tegaskan Tak Ingin Berpolemik Politik

Berkat kerja keras itu, TPID Jakarta berhasil meraih penghargaan TPID Terbaik untuk kategori Wilayah Jawa dan Bali 2023 dari Presiden Joko Widodo. Heru pun mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena berhasil mengoordinasikan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menghadapi inflasi.

“Keberhasilan ini didukung dengan model kepemimpinan Heru dan kerja sama yang baik dengan TIPD serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ucap Eli.

Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta melaporkan pula bahwa secara kumulatif antara Januari hingga September 2023, inflasi Jakarta berada di angka 1,89 persen, di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,28 persen. 

Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta Arlyana Abubakar mengaku optimistis dengan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Ia memperkirakan, perekonomian Jakarta akan tumbuh seiring dengan akselerasi perekonomian nasional serta inflasi yang terus ditekan.

Baca juga: Kunjungi Rusunawa Nagrak, Heru Budi Janji Penuhi Kebutuhan Dasar dan Penunjang Penghuni

“Kami akan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi. Sumber tekanan inflasi Jakarta berasal dari kelompok transportasi, perumahan, serta makanan, minuman, dan tembakau, ” ujarnya.

Lebih lanjut, Arlyana mengungkapkan, upaya itu dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, menjaga daya beli dan keberlangsungan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dengan mengendalikan inflasi tetap rendah dan stabil.

Kedua, dengan optimalisasi dan akselerasi realisasi belanja pemerintah, terutama belanja modal proyek strategis. Hal ini termasuk peningkatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (pemda), salah satunya dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Ketiga, dengan mendorong kinerja investasi dan menjaga pelaksanaan proyek strategis sesuai rencana. Hal ini juga meliputi perubahan iklim investasi dan penguatan promosi.

Baca juga: Soal Wacana Pungutan Pajak Ojol dan Olshop, Heru Budi: Masih Dibahas

Keempat, mendorong digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM) dalam sistem pembayaran dan akses pemasaran untuk membangun ekonomi serta keuangan yang inklusif.  

Kelima, mendorong jumlah pengguna dan volume transaksi QRIS melalui berbagai event. 

Keenam, penguatan edukasi perlindungan konsumen terkait Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA).

“Terakhir, kami akan mempersiapkan Jakarta pasca-Ibu Kota Negara (IKN) sebagai Kota Global, melalui optimalisasi lima sektor utama dengan pangsa terbesar dan pengembangan sektor potensial, yaitu pariwisata-akamami (akomodasi, makanan, minuman), transportasi, pergudangan, pendidikan, serta kesehatan,” jelas Arlyana.

Dikutip dari Kompas.id, Selasa (15/8/2023), pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2023 didorong oleh peningkatan mobilitas saat Idul Fitri dan Idul Adha. Ditambah lagi, penyelenggaraan kegiatan dalam skala nasional maupun internasional.

Baca juga: Akui Jumlah Fasilitas Kesehatan di Rusunawa Nagrak Kurang, Heru Budi Akan Tambah Puskesmas

Arlyana menambahkan, dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Jakarta bersumber dari kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintahan. Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan utama bersumber dari LU informasi dan komunikasi (infokom), LU perdagangan, serta LU jasa perusahaan.

“Berdasarkan perkembangan tersebut, prospek perekonomian Jakarta pada 2023 diperkirakan tetap tumbuh tinggi dengan kisaran 5,6 hingga 5,8 persen,” ungkap Arlyana.

Sementara itu, Direktur PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo secara terpisah mengutarakan, BUMD yang bergerak di bidang pangan berperan sangat penting dalam mengendalikan inflasi. Menurutnya, merekalah yang dapat menghadirkan program subsidi pangan kepada masyarakat dengan menyediakan pangan yang terjangkau.

“Dari 11,24 juta jiwa warga Jakarta, sekitar 1,15 juta jiwa atau sekitar sepuluh persennya merupakan warga penerima subsidi pangan. Untuk mendapatkan subsidi pangan itu, misalnya, dengan harga di pasar Rp 100.000, mereka cukup membayar Rp 40.000,” terang Pamrihadi kepada Kompas.id.

Baca juga: Hadapi Musim Hujan di Jakarta, Heru Budi: Kita Berdoa Enggak Banjir

Berdasarkan contoh kasus itu, masyarakat menerima subsidi hingga 60 persen dari Pemprov DKI Jakarta. Ia menilai, program subsidi yang berkelanjutan ini merupakan salah satu faktor yang membuat inflasi Jakarta relatif rendah, bahkan sejak 2016.

”Bicara tentang pengendalian inflasi, manakala inflasi bisa dikendalikan, maka daya beli masyarakat akan lebih baik dan bisa membeli produk yang lebih banyak,” tegas Pamrihadi.

Karena itu, dalam upaya mengendalikan harga pangan, Food Station bekerja sama dengan dua BUMD lain, yaitu Dharma Jaya dan Pasar Jaya. Food Station juga ikut mengelola Pasar Induk Beras Cipinang dengan memberikan informasi yang jelas terkait pasokan dan pergerakan harga beras secara real time.

“Dengan informasi yang jelas, Food Station juga berupaya supaya harga beras terjangkau, pasokan tersedia, dan ada kelancaran distribusi,” imbuh Pamrihadi.

DKPKP Jakarta juga mengawasi mutu pangan terpadu yang dilakukan secara rutin di 140 lokasi, melakukan pembinaan dan pelatihan, serta berkoordinasi dengan TPID Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Soal Relokasi Eks Warga Kampung Bayam ke KSB, Heru Budi: Katanya Betah di Rusun Nagrak

Dalam menjaga laju inflasi, DKPKP Jakarta menyelenggarakan pula Program Pangan Subsidi Bagi Masyarakat Tertentu, dengan menyediakan paket pangan seharga Rp 126.000 yang terdiri dari beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan susu.  

Selain itu, DKPKP Jakarta pun akan berkoordinasi dengan badan atau kementerian terkait, BUMD pangan Pemprov DKI Jakarta, serta BUMD pangan swasta, dalam penyediaan dan pendistribusian pangan. Caranya dengan melaksanakan gerakan pangan murah serta memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian beserta olahannya. (Rindu Pradipta Hestya)