KOMPAS.com - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Hendi mengungkapkan kembali kalau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Semarang kalah secara nominal dibandingkan kota besar lain di Indonesia.
Karena itu, untuk pembangunan kota, ia menekankan pentingnya konsep gerak bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan juga sektor swasta.
“Karena kalau mengandalkan APBD saja tidak cukup. Apalagi APBD Kota Semarang masih kalah dibanding Kota metropolitan lain, seperti Surabaya dan Bandung. Tanpa dukungan masyarakat, pengusaha dengan CSR-nya serta teman-teman media, kota ini akan selalu tertinggal” ujar Hendi dalam acara Seminar Anti Korupsi l"Penguatan Akuntabilitas dan Inovasi dalam Pengadaan Publik dan Perijinan oleh Pemerintah Daerah di Hotel Gumaya, Semarang.
Selanjutnya, agar melancarkan kerja sama tersebut Hendi juga melihat perlu adanya transparansi dan kemudahan dalam proses perizinan dan pengadaan wirausaha.
Menurutnya, investor lebih tertarik dan bisa datang ke Semarang melalui kemudaham perizinan. Kemudian, transparansi pengadaan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya pengusaha kepada Pemerintah.
“Indikasinya yaitu jumlah hotel dan restoran yang meningkat. Jumlah hotel yang tadinya 180-an sekarang meningkat signifikan menjadi 800-an. Restoran yang tadinya 900-an sekarang mencapai 1.800-an. Kenaikannya sampai 200 persen, ” terang Hendi melalui keterangan rilis.
Dengan banyaknya investor yang membuka usaha di Kota Semarang, menurutnya, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pajak retribusi akhirnya akan kembali lagi untuk membiayai pembangunan di kota Semarang.
Terus berinovasi
Pada proses pengadaan barang dan jasa, Hendi menerapkan keterbukaan dari hulu sampai ke hilir. Artinya dari proses perencanaan, lalu pembangunan dan pelayanan termasuk sistem pelaporannya.
Inovasi melalui aplikasi pun dibuat. Aplikasi pertama yang diluncurkan Hendi di awal masa kepemimpinannya adalah E-Government, sebuah sistem yang bisa mengontrol proses pengadaan barang dan jasa dari hulu sampai hilir.
Sementara dalam sistem perencanaan ada monev, wadah agar masyarakat bisa melihat dinas mana yang serapan anggarannya lambat, maupun yang belum melakukan lelang.
Inovasi lain yang dicetuskan Hendi adalah E-Katalog lokal. Melalui E-Katalog lokal, proses e-katalog yang lama dapat dipercepat.
“Perbaikan jalan dulu tanpa E-Katalog lokal membutuhkan waktu satu bulan paling cepat, tetapi dengan E-Katalog lokal, perbaikan jalan bisa selesai ?dalam 2 hari? sampai 1 minggu,” ujarnya.
Pada sistem pengawasan, Hendi pun langsung jemput bola kepada masyarakat seerti melalui kegiatan jalan sehat, kunjungan ke sekolah dan Lapor Hendi.
Bertekad dengan konsep "Bergerak Bersama" Hendi juga berhasil menerapkan Sekolah Gratis untuk SD dan SMP Negeri, pelayanan kesehatan gratis, dan rransportasi yang disubsidi ataupun yang gratis.
Dirinya bahkan menginisiasi sekolah SD SMP Swasta gratis pada 2019.
“Tahun 2019 kami sedang menginisiasi SD dan SMP swasta gratis. Namun sayangnya masih ada penolakan dari sekolah swasta khususnya yang favorit. Tapi, kepada sekolah swasta yang butuh bantuan untuk digratiskan, APBD sudah disiapkan," pungkas Hendi.