Dorong Digitalisasi Keuangan MBD, Bupati Benyamin Noach Targetkan Peningkatan Capaian ETPD

KOMPAS.com – Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah untuk meningkatkan capaian elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP) serta pendapatan asli daerah ( PAD).

Menurutnya, penerapan ETPD akan membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat mendukung upaya Pemkab MBD dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

“Penerapan ETPD ini sangat baik untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah sehingga lebih efisien dan transparan, serta pada akhirnya meningkatkan PAD. Maka, kita terus dorong dan maksimalkan agar capaian meningkat,” ujar Noach dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (8/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa Pemkab MBD telah melaksanakan kebijakan ETPD sejak 2021 melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan ini diperkuat dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Baca juga: Perda Kawasan Tanpa Rokok Masih Disiapkan, Pramono Tak Ingin UMKM Terdampak

Bupati Noach menambahkan, dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan keuangan.

“Digitalisasi sudah berjalan dan tahun ini kita upayakan agar penerimaan pajak serta retribusi juga didigitalisasi. Hal ini akan memudahkan pelaku usaha dalam membayar pajak dan retribusi daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten MBD, Obed Hanok Yesayas Kuara menyampaikan bahwa capaian ETPD Kabupaten MBD pada 2024 berada pada peringkat pertama di Provinsi Maluku dan peringkat kesembilan di kawasan Nusampua (Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua).

Baca juga: Gibran Bakal Berkantor di Papua, Dapat Penugasan Langsung dari Prabowo

Dalam penilaian Bank Indonesia terkait ETPD, beberapa aspek masih memerlukan penguatan, antara lain kategori High Level Meeting (HLM) dan Literasi Meeting (LM) yang masih berada di kategori merah, serta Capacity Building (CB) yang berada pada kategori oranye.

“Semoga kerja keras kita tahun ini akan mewujudkan semua aspek proses ini menjadi hijau,” harap Obed.