Bupati Benyamin Harap Pencanangan Gerbangdutas 2023 Jadi Momentum Pembangunan Terpadu di MBD
Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach saat menghadiri Pencanangan Gerbangdutas 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kamis (15/6/2023).
KOMPAS.com – Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach berharap, pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) 2023 dapat menjadi momentum dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih terpadu dan fokus di wilayahnya.
“(Apalagi) MBD sebagai satu kawasan perbatasan merupakan wajah Indonesia bagi negara lain, (yang mengharuskan) pemerintah dan rakyatnya terus setia menjaga integritas negara di perbatasan Indonesia,” jelas dalam siaran pers yang dikutip dari news.malukubaratdayakab.go.id, Rabu (21/6/2023).
Pernyataan tersebut disampaikan Benyamin saat menghadiri Pencanangan Gerbangdutas 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kamis (15/6/2023).
Pencanangan Gerbangdutas 2023 dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian.
Baca juga: DPRD Aceh Utara Usulkan 3 Nama Pj Bupati ke Mendagri, Tak Ada Azwardi
Selain mencanangkan Gerbangdutas 2023, kedua menteri itu juga mengunjungi pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Gerakan Pangan Murah di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1511, Pulau Moa, MBD.
Dalam kesempatan tersebut, Benyamin menyampaikan bahwa kendala pembangunan menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD dalam menuntaskan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami terus berupaya melalui pemenuhan ketersediaan pelayanan dasar, baik pembukaan akses antardesa, kecamatan dan kepulauan, penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan kelompok usaha masyarakat,” tuturnya.
Namun, lanjut Benyamin, upaya tersebut dirasa belum cukup karena kemampuan keuangan daerah masih terbatas sehingga mengakibatkan kualitas pembangunan belum optimal secara menyeluruh.
Baca juga: Bela Jokowi Cawe-cawe untuk Pembangunan, PDI-P: Jangan seperti SPBU, Kembali ke 0
Melalui Gerbangdutas, ia berharap, sinergitas pembangunan dapat terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi (pemprov), serta Pemkab MBD demi pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan MBD pada khususnya.
Benyamin juga berharap, Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian dapat melihat lebih dekat daerah di MBD dan mendengar segala permasalahan pembangunan, serta pelayanan masyarakat wilayahnya.
Sebagai pemimpin daerah, ia ingin, pemerintah pusat dapat memperhatikan beberapa program prioritas yang menjadi kebutuhan krusial masyarakat di MBD.
“Kami lagi mengupayakan peningkatan status beberapa dusun menjadi desa dalam rangka pemerataan pembangunan dan mengatasi rentang kendali,” imbuh Benyamin.
Baca juga: Pemerataan Pembangunan: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya
Untuk pemerataan pembangunan, ia meminta bantuan pemerintah pusat untuk pengadaan depo bahan bakar guna menghadapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, kata Benyamin, pihaknya juga mengusulkan pembangunan jalan dan jembatan serta perpanjang bandara Pulau Moa.
“Kami juga telah mengusulkan pembangunan bandara di Pulau Babar,” ucapnya.
Menurut Benyamin, pembangunan Gudang Bulog di MBD perlu dilakukan guna mengatasi disparitas bahan pokok bagi masyarakat
Tak kalah penting, sebut dia, pembangunan pos batas lintas negara untuk mempermudah masuknya wisatawan.
Baca juga: Ada Kunjungan Kaisar Jepang, Candi Borobudur Akan Ditutup untuk Wisatawan Selama 4 Jam
“Pembangunan fasilitas pendidikan serta peningkatan kualitas guru juga penting bagi peningkatan pendidikan di MBD,” imbuh Benyamin.
Selain itu, lanjut dia, pembangunan fasilitas kesehatan (faskes) dan pengadaan alat kesehatan (alkes), rumah kemasan demi peningkatan dan daya saing produk lokal, serta gelanggang olahraga juga menjadi prioritas.
Untuk mewujudkannya, Benyamin meminta bantuan pemerintah pusat dalam pembangunan ekonomi yang juga sejalan dengan fokus pemerintah, agar tumbuh sentra ekonomi baru di kawasan perbatasan, khususnya MBD.
“Apalagi, sumber daya alam (SDA) di MBD sangat melimpah dari sektor perikanan, pertambangan, pertanian dan pariwisata. Sektor ini dapat dijadikan kekuatan masyarakat yang potensial demi peningkatan kesejahteraan,” jelasnya.
Namun sekali lagi, sebut Benyamin, hal tersebut terhalang infrastruktur dan fasilitas pendukung.
Siap hadirkan pembangunan nasional di MBD
Menanggapi permintaan Benyamin, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pihaknya siap menghadirkan pembangunan nasional di MBD.
Tak hanya MBD, tetapi juga pembangunan untuk masyarakat perbatasan serta pulau-pulau terluar agar merasa bangga menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ikut mempertahankannya.
“Pada 2023, pemerintah telah menganggarkan lebih dari Rp 7,717 triliun yang masih tersebar dalam anggaran berbagai kementerian dan lembaga (K/L) untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54 kabupaten dan kota, serta 222 kecamatan lokasi prioritas (Lokpri) termasuk di MBD,” jelas Mahfud.
Baca juga: Penyerapan Anggaran Pemerintah Tinggi, tetapi Minim Dampak...
Untuk itu, ia meminta semua pihak mengawal bersama sehingga anggaran dapat dioptimalkan dan bisa mencapai tujuan dalam meningkatkan fasilitas di kawasan perbatasan.
Dalam kesempatan itu, Mahfud menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan Gerbangdutas 2023 sebagai wadah mewujudkan komitmen dalam mengelola perbatasan negara.
Ia menegaskan, perbatasan negara merupakan beranda negara yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia.
Oleh karenanya, kata Mahfud, pemerintah memutuskan bahwa pembangunan perbatasan merupakan prioritas nasional.
“Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) sangat menaruh perhatian dan secara tegas menyatakan negara harus hadir di perbatasan, agar masyarakat bisa merasakan nikmatnya pembangunan nasional dan hadirnya negara,” ujarnya.
Baca juga: Bupati Bandung Sebut 90 Persen Pedagang Ingin Pembangunan Pasar Sehat Banjaran Segera Dilaksanakan
Tak lupa, Mahfud menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah nyata pelaksanaan pembangunan oleh K/L dan pemerintah daerah (pemda) dengan melihat fakta lapangan dari waktu ke waktu, hingga berhasil dan membawa wajah perbatasan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik.
“Saya berharap semua dapat berkontribusi nyata dan konkret dalam program ini dan K/L dengan dukungan pemda serta masyarakat harus memiliki komitmen dan tekad penuh untuk membangun perbatasan,” ujarnya.
Adapun caranya, lanjut dia, dengan mengimplementasikan rancangan aksi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan pada 2023 yang telah ditetapkan.
“Saya ingin Gerbangdutas ini dapat diimplementasikan dengan baik dan target pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai," imbuh Mahfud.
Baca juga: Mendagri Ingatkan Anggaran Gerbangdutas Tidak Disalahgunakan
Harus lakukan monitoring
Pada kesempatan tersebut, Mahfud mengatakan, pemda melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Badan Pengelola Perbatasan Daerah) hendaknya melakukan monitoring atas rencana aksi pengelolaan perbatasan wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2023 oleh K/L.
Selanjutnya, kata dia, hasil pemantauan harus dikoordinasikan kepada Sekretaris BNPP sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan perbatasan tahun 2023.
Mahfud berharap, pembangunan yang sudah dimulai dan akan dimulai dapat menghindari dua hal yakni, jangan sampai mangkrak dan jangan sampai terlibat masalah hukum di dalam pelaksanaannya.
Baca juga: Luhut Pastikan Tidak Ada Proyek Mangkrak Sebelum Jabatan Jokowi Berakhir
“Saya percaya dengan sinergitas dan kerja keras seluruh K/L dan pemda serta masyarakat, upaya menghadirkan negara di perbatasan dan pembangunan Indonesia, dari pinggiran (akan terwujud).
Dengan kerja keras tersebut, lanjut dia, juga akan mewujudkan perbatasan negara sebagai kawasan yang aman, berdaulat dan berdaya saing.
“Saya juga ingin mengajak kita semua untuk meyakini bahwa pembangunan perbatasan yang merata dapat mempersatukan Indonesia, memperkuat peradaban dan meningkatkan peradaban,” ucapnya.
