Perjuangkan Nasib 4.017 Honorer, Pemkab MBD Lakukan Koordinasi dengan Kementerian PAN-RB

Kompas.com - 13/03/2023, 14:02 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Barat Daya (MBD) bersama Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten MBD berupaya memperjuangkan nasib 4.017 tenaga honorer di wilayahnya.

Upaya tersebut diwujudkan lewat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB), Senin (27/02/2023).

Dalam agenda tersebut, Pemkab MBD dan Komisi A DPRD Kabupaten MBD diterima langsung Asisten Deputi Perancang Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB Widaryani Hestiartih.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten MBD Chau SEM Petrusz mengatakan, pihaknya berupaya untuk memperjuangkan para honorer daerah agar dapat bekerja kembali sesuai kompetensi masing-masing.

Baca juga: Tak Kunjung Diangkat Jadi PNS, Ratusan Honorer Klaten Demo di DPR

"Sesuai dengan aspirasi masyarakat dan arahan Bupati MBD Benyamin Thomas Noach, maka diperlukan langkah dan upaya sehingga tenaga honorer daerah dapat bekerja kembali sesuai kompetensi mereka," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (13/3/2022).

Seperti diketahui, Kementerian PAN-RB telah resmi mengeluarkan surat edaran (SE) untuk menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023.

SE Menteri PAN-RB Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan pada 31 Mei 2022 itu menyebutkan bahwa status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah hanya terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Oleh karena itu, para pejabat pembina kepegawaian (PPK) diwajibkan menghapus honorer dan harus selesai ditangani sebelum batas waktu yang telah ditentukan, yaitu pada 28 November 2023.

Baca juga: 7 Honorer Klaten Meninggal Dunia di Tengah Ketidakpastian Pengangkatan Jadi CPNS

Menurut Petrusz, peraturan dalam SE tersebut perlu perlu dikoordinasikan karena keberadaan tenaga honorer di daerah, terutama lingkup Pemkab MBD, masih sangat dibutuhkan.

"Keberadaan tenaga honorer harus diperjuangkan karena menjadi kebutuhan daerah saat ini, terutama untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan (nakes), dan tenaga teknis lainnya,” ujarnya.

Petrusz menjelaskan, setelah perwakilan Kementerian PAN-RB mendengar aspirasi yang disampaikan, mereka berjanji akan melaporkan semua masukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Abdullah Azwar Anas untuk ditindaklanjuti.

Baca juga: Curhat Petugas Outsourcing Damkar Surabaya, Gaji di Bawah UMR padahal Pekerjaan Berisiko Tinggi

Singgung soal tenaga kerja outsourcing

Petrusz mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga menyinggung soal tenaga kerja outsourcing yang diamanatkan SE Kementerian PAN-RB tentang penghapusan tenaga honorer daerah.

"Pemkab MBD hanya dapat mengakomodasi tenaga kerja outsourcing, seperti sopir, cleaning service, dan security. Namun, hal ini belum memadai karena kami belum memiliki balai latihan kerja atau perusahaan yang menyiapkan tenaga kerja dengan skill yang mumpuni,” imbuhnya.

Petrusz mengatakan, Pemkab MBD telah menganggarkan dana untuk gaji tenaga honorer tetapi hingga saat ini belum dilakukan pembayaran karena tersangkut surat edaran tersebut.

Baca juga: Kemenhub Keluarkan Surat Edaran Minta Pegawai Tidak Pamer Kemewahan

Ia berharap, apa yang diperjuangkan pihaknya dapat didengar dan ditindaklanjuti Kementerian PAN-RB sehingga ada kejelasan di daerah.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga hadir Anggota Komisi A DPRD Kabupaten MBD, antara lain Jefry Makuku, Fiktor Leha, Alexander Dadiara, Alfin Far-Far, Edison Kalwel, serta William B. Kahyoru.

Kemudian, ada Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten MBD Eduard J Davidz serta Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten MBD Hendry Augustyn.

Terkini Lainnya
Dorong Digitalisasi Keuangan MBD, Bupati Benyamin Noach Targetkan Peningkatan Capaian ETPD

Dorong Digitalisasi Keuangan MBD, Bupati Benyamin Noach Targetkan Peningkatan Capaian ETPD

Maluku Barat Daya
Bupati Benyamin Harap Pencanangan Gerbangdutas 2023 Jadi Momentum Pembangunan Terpadu di MBD

Bupati Benyamin Harap Pencanangan Gerbangdutas 2023 Jadi Momentum Pembangunan Terpadu di MBD

Maluku Barat Daya
Gerbangdutas 2023 di Maluku Barat Daya Bakal Diresmikan Menko Polhukam dan Mendagri

Gerbangdutas 2023 di Maluku Barat Daya Bakal Diresmikan Menko Polhukam dan Mendagri

Maluku Barat Daya
Hadiri Pameran DXI, Bupati Benyamin Paparkan Kekayaan Potensi Wisata Alam, Sejarah, dan Budaya MBD

Hadiri Pameran DXI, Bupati Benyamin Paparkan Kekayaan Potensi Wisata Alam, Sejarah, dan Budaya MBD

Maluku Barat Daya
Bupati Benyamin Berharap Pembangunan Pasar Ikan Higienis Tiakur Bisa Perbaiki Ekonomi Nelayan

Bupati Benyamin Berharap Pembangunan Pasar Ikan Higienis Tiakur Bisa Perbaiki Ekonomi Nelayan

Maluku Barat Daya
MBD Raih Opini WTP 4 Kali Berturut-turut, Bupati Benyamin Thomas: Ini Bukan Prestasi, Tetapi Kewajiban

MBD Raih Opini WTP 4 Kali Berturut-turut, Bupati Benyamin Thomas: Ini Bukan Prestasi, Tetapi Kewajiban

Maluku Barat Daya
Gerbangdutas 2023 Akan Digelar di 12 Lokpri MBD, Dihadiri Menko Polhukam dan Mendagri

Gerbangdutas 2023 Akan Digelar di 12 Lokpri MBD, Dihadiri Menko Polhukam dan Mendagri

Maluku Barat Daya
Peringati Hardiknas 2023, Pemkab Maluku Barat Daya Semarakkan Merdeka Belajar

Peringati Hardiknas 2023, Pemkab Maluku Barat Daya Semarakkan Merdeka Belajar

Maluku Barat Daya
Sukseskan Pengamatan Gerhana Matahari Total, Pemkab Maluku Barat Daya Gelar Serangkaian Acara

Sukseskan Pengamatan Gerhana Matahari Total, Pemkab Maluku Barat Daya Gelar Serangkaian Acara

Maluku Barat Daya
Sukseskan Pemilu 2024 di MBD, Bupati Benyamin Bakal Tumbuhkan Kesadaran Bela Negara

Sukseskan Pemilu 2024 di MBD, Bupati Benyamin Bakal Tumbuhkan Kesadaran Bela Negara

Maluku Barat Daya
Siaga Hadapi Bencana, Pemkab Maluku Barat Daya Gelar Workshop Penyusunan Draft Rencana Kontinjensi

Siaga Hadapi Bencana, Pemkab Maluku Barat Daya Gelar Workshop Penyusunan Draft Rencana Kontinjensi

Maluku Barat Daya
Pemilu 2024, KPU Maluku Barat Daya Pastikan Bakal Ada 291 TPS

Pemilu 2024, KPU Maluku Barat Daya Pastikan Bakal Ada 291 TPS

Maluku Barat Daya
Bupati Maluku Barat Daya Hadiri RUPS Bank Maluku-Malut, Ini Agenda yang Dibahas

Bupati Maluku Barat Daya Hadiri RUPS Bank Maluku-Malut, Ini Agenda yang Dibahas

Maluku Barat Daya
Komitmen Dukung JKN, Pemkab Maluku Barat Daya Raih UHC Award 2023

Komitmen Dukung JKN, Pemkab Maluku Barat Daya Raih UHC Award 2023

Maluku Barat Daya
Perjuangkan Nasib 4.017 Honorer, Pemkab MBD Lakukan Koordinasi dengan Kementerian PAN-RB

Perjuangkan Nasib 4.017 Honorer, Pemkab MBD Lakukan Koordinasi dengan Kementerian PAN-RB

Maluku Barat Daya
Bagikan artikel ini melalui
Oke