Siaga Hadapi Bencana, Pemkab Maluku Barat Daya Gelar Workshop Penyusunan Draft Rencana Kontinjensi

KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Barat Daya (MBD) melalui Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) menggelar Workshop Penyusunan Draft Nol Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami di Hotel Golden Nusantara, Desa Wakarleli, Selasa 11/4/2023.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten MBD Simon Dahoklory mengatakan, kegiatan workshop tersebut merupakan salah satu upaya sosialisasi dan edukasi untuk membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat di wilayahnya dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami.

“Bupati MBD Benyamin Thomas Noach berharap, edukasi harus terus digalakkan sehingga masyarakat memiliki kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami,” ujarnya mewakili Bupati Benyamin dalam keterangan tertulis yang dikutip News.malukubaratdayakab.go.id, Kamis (13/4/2023).

Selain workshop, Simon mengungkapkan, pihaknya juga melakukan penguatan kapasitas staf dalam komponen pentahelix, yang meliputi pemerintah, Tentara Nasional Indonesia- Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI-Polri), perguruan tinggi, swasta-lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media massa.

Baca juga: Peras Kepala Sekolah di Lubuklinggau Rp 20 Juta, 3 Anggota LSM Ditangkap Polisi

Ia menjelaskan, Kabupaten MBD dalam catatan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Maluku merupakan daerah yang memiliki ancaman multirisiko bencana tinggi dengan luas areal terancam sekitar 408.849 hektar (ha) dengan rata-rata penduduk terpapar sebanyak 38 orang per kilometer kubik (km³).

Lebih lanjut Simon mengatakan, Kabupaten MBD termasuk ancaman bencana tinggi dan risiko bencana sedang untuk gempa bumi dan tsunami, baik berdasarkan RPB Provinsi Maluku dan Kajian Risiko Bencana.

“Ini berarti tantangan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat di masing-masing pulau untuk menghadapi multibencana tersebut,” jelasnya.

Seperti diketahui, Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah kepulauan di Indonesia yang terletak di antara tiga lempeng tektonik besar, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Baca juga: Gempa Bumi Guncang Selatan Banten Terasa sampai Jakarta akibat Aktivitas Subduksi Lempeng Indo-Australia

Kawasan tersebut dilewati ring of fire (jalur cincin api), memiliki sesar-sesar aktif yang cukup banyak dan mempunyai banyak pulau kecil dengan karakteristik yang berbeda dengan pulau kontinental.

Dengan letak tersebut, Maluku menjadi wilayah yang memiliki tingkat kejadian multibencana cukup tinggi sehingga dijuluki sebagai “Supermarket Bencana", artinya semua jenis bencana ada di provinsi ini.

Capai rumusan awal dokumen rencana kontijensi

Sementara itu, Analis Bencana BNPB Dianita Agustinawati mengatakan, kegiatan penyusunan rencana kontijensi bertujuan untuk mendapatkan rumusan awal dokumen Rencana Kontijensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di daerah.

Selain itu, kata dia, kegiatan tersebut juga merupakan bentuk dukungan implementasi BNPB dan pemda terhadap Program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP).

Baca juga: Berencana Hapus Vaksinasi Covid-19 untuk Syarat Mudik, BNPB Koordinasi ke Kemenkes

Berdasarkan program tersebut, Kabupaten MBD menjadi salah satu dari 30 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia yang ditetapkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah pusat, pemda terpilih, serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana pada masa depan, khususnya gempa bumi dan tsunami.

"Penyusunan rencana kontinjensi ini penting dilakukan karena akan menjadi acuan dalam rangka menanggulangi lebih baik pada situasi darurat atau kritis dengan menetapkan skenario dan tujuan," ucap Dianita.

Ia berharap, semua stakeholder baik pemda, TNI atau Polri, swasta, dan masyarakat dapat berkolaborasi dan membangun komitmen bersama dalam menangani keadaan darurat atau bencana alam.

“Kami tetap berharap dukungan semua pihak dalam menangani keadaan darurat atau bencana alam, karena pada intinya yang namanya bencana adalah urusan dan tanggung jawab kita bersama," imbuh Dianita.