KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Barat Daya (MBD) menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023 atas komitmennya dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Wakil Bupati (Wabup) MBD Agustinus Lekwardai Kilikily di Balai Sudirman, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (14/03/2023).
Sebagai penerima penghargaan, Wabup MBD Agustinus Lekwardai Kilikily berharap, Pemkab MBD dapat terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
Peningkatan layanan tersebut ditujukan agar masyarakat di Kabupaten MBD dapat lebih mudah dan terjangkau untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Baca juga: Ditunggu, Terobosan untuk Layanan Kesehatan Tersier
“Kami juga mengharapkan sinergitas dan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar bisa bersama-sama meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. (Dengan begitu) masyarakat dapat merasakan manfaat jaminan kesehatan secara optimal,” ujar Agustinus seperti dalam keterangan tertulis yang dikutip dari news.malukubaratdayakab.go.id, Senin (20/3/2023).
Ia mengungkapkan bahwa kepuasan kinerja Pemkab MBD adalah masyarakat bisa mendapatkan kesehatan yang terjamin dan tidak perlu memikirkan kesulitan pengobatan.
Tak lupa, ia mengucapkan terima kasih terhadap penghargaan yang diberikan. Menurut Agustinus, penghargaan UHC Award 2023 merupakan bentuk kerja sama dari semua pihak.
“Hal ini terwujud karena upaya bersama BPJS, Dinas Kesehatan (Dinkes), rumah sakit (rs), pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan pihak terkait lainnya,” tuturnya.
Baca juga: Dinkes Parigi Moutong Panggil Staf Puskesmas yang Buat Video Perbedaan Layanan Pasien BPJS dan Umum
Untuk diketahui, penghargaan UHC Award 2023 diberikan kepada 22 provinsi dan 334 kabupaten atau kota.
Penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi kepada pemda yang telah melaksanakan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebesar 98 persen dari jumlah penduduk yang ada.
Penghargaan bertajuk "Wujud Nyata Komitmen Pemda dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Masyarakat Indonesia," itu dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma'ruf Amin.
Dalam agenda tersebut, ia didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Mendagri, Menteri Kesehatan (Menkes), dan Direktur BPJS Kesehatan, dan lain-lain.
Baca juga: Cara dan Syarat Daftar BPJS Kesehatan PBI, Bebas Iuran Bulanan
Sebagai informasi, UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, bermutu, dan terjangkau.
Penghargaan UHC sendiri secara garis besar merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap layanan kesehatan yang terjangkau atau mudah diakses bagi semua pihak di daerah.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan 30 kementerian atau lembaga (K/L), gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna mengoptimalkan program JKN.