KOMPAS.com- Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach mengatakan, kesadaran bela negara penting untuk ditumbuhkan dalam tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pasalnya, kata dia, pemilu sebagai agenda negara kerap kali mengalami tantangan dan hambatan.
“Di sini pentingnya kesadaran bela negara ditumbuhkan. Karena sekali hal-hal yang prinsipil dalam konstitusi diubah bisa memecah persatuan-kesatuan bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman news.malukubaratdayakab.go.id, Jumat (14/4/2023).
Pernyataan tersebut Benyamin sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Hotel Claro, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (11/4/2023).
Pada kesempatan itu, Bupati Benyamin mengatakan, pihaknya akan terus memantau dan mengecek kesiapan petugas untuk menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca juga: Perjuangkan Nasib 4.017 Honorer, Pemkab MBD Lakukan Koordinasi dengan Kementerian PAN-RB
Selain itu, kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD akan mengoordinasikan dan bersinergi dengan penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) di wilayahnya.
Benyamin berharap, koordinasi lintas sektoral dapat terus ditingkatkan untuk mengatasi berbagai temuan masalah secara cepat sehingga tidak berdampak bagi daerah lain.
Koordinasi lintas sektoral yang dimaksud, yaitu pemerintah pusat dan daerah, Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI-Polri), penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), stakeholder hingga masyarakat umum.
“Kami akan kawal dan terus membangun koordinasi dengan semua pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 nanti dapat berjalan dengan baik," imbuh Benyamin.
Untuk diketahui, Rakornas bertajuk “Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Damai, Aman, dan Harmoni,” itu dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian.
Pada kesempatan itu, Mendagri M Tito Karnavian menyampaikan, agenda rakornas tersebut bertujuan untuk memberikan kesepahaman bersama terhadap berbagai kebijakan dan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dalam mengatasi potensi masalah sosial di tengah masyarakat.
Khususnya, kata dia, kebijakan dan upaya dalam menciptakan kondisi aman saat menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang.
"Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum, tugasnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga kewaspadaan nasional. Karena, ini masalah penting bagi bangsa. Kita lihat topiknya, tema ini biasa, pasti akan membicarakan variabel," ucap Tito.
Ia menjelaskan, ada dua variabel yang dibahas. Pertama, perlunya sinergi ketahanan sosial. Kedua, pemilu damai aman dan harmoni.
Baca juga: Bertemu Zulkifli Hasan, Yusril Mantapkan Kerja Sama PBB-PAN di Pemilu 2024
Menurut Tito, sinergitas perlu dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi sosial dan budaya.
Sebab, kata dia, bangsa yang besar memiliki keragaman atau plural, disparitas bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bermacam agama.
"Namun sadarkah kita keragaman ini di satu sisi merupakan kekayaan bagi kita. Tidak banyak negara yang memiliki keragaman seperti Indonesia dan tidak banyak negara yang mampu merawat keberagaman ini,” ucap Tito.
Di sisi lain, lanjut dia, dalam ilmu keamanan disebutkan bahwa semakin beragamnya suatu hal akan membuat potensi konflik semakin besar.
Tito mengatakan, semakin besar suatu kelompok maka akan semakin banyak perbedaan dan semakin besar pula potensi konflik yang akan terjadi.
Baca juga: Wapres Minta FKUB Cegah dan Selesaikan Konflik di Masyarakat
Menurutnya, berdasarkan ilmu manajemen konflik, persamaan yang ada harus diangkat jika mau membuat kelompok menjadi solid.
"Misalnya melalui lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama itu akan menyatukan kita dan dasar negara kita Pancasila itu juga menyatukan kita," tutur Tito.