Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

KOMPAS.com - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Weruhair A A Petrus mengatakan, progres pembangunan stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) di wilayahnya saat ini telah mencapai 80 titik dari 83 yang diusulkan.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD sejak 2020 telah mengusulkan pembangunan BTS sebanyak 83 lokasi ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia (RI).

Pengusulan tersebut, kata dia, diutamakan untuk wilayah atau desa yang tidak memiliki sinyal atau blank spot.

“Awalnya hanya disetujui dua lokasi. (Kemudian) Pemkab MBD yang diwakili Bupati Benyamin T Noach bersama Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MBD melakukan koordinasi langsung dengan salah Direktur Layanan Bakti Kominfo di Jakarta,” ujar Petrus dalam keterangan tertulis yang dikutip dari News.malukubaratdayakab.go.id, Jumat (3/2/2023).

Baca juga: Kejagung Buka Peluang Tersangka Baru di Kasus Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Dari hasil diskusi tersebut, lanjut dia, telah disepakati penambahan pembangunan BTS dari 21 lokasi menjadi 23 lokasi.

Seperti diketahui, pembangunan menara telekomunikasi merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam menyediakan akses telekomunikasi. Utamanya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Petrus menjelaskan, pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir menyebabkan alokasi pembangunan BTS sempat tertunda.

"Namun, sekarang sudah ada 64 lokasi stasiun pemancar telah berstatus on air, 13 lokasi menunggu proses instalasi, dan tiga lokasi dalam proses pengerjaan atau implementation on going. Semoga semuanya segera rampung dan digunakan secara bersamam," jelasnya.

Baca juga: Riwayat Indikator Gula, Peringatan untuk Dunia

Selesai lebih cepat

Petrus mengatakan, salah satu indikator Pemkab MBD, khususnya bidang kominfo yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dapat diselesaikan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan.

Pemkab MBD, sebutnya, telah menargetkan pemasangan pemancar di wilayah MBD pada 2022 sebesar 79 persen. Namun, realisasinya telah mencapai diatas 90 persen.

“Pembangunan yang telah selesai maupun sementara dilakukan ini masih dalam proses upgrade sistem instalasi, sehingga pada beberapa titik lokasi belum berjalan optimal,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Petrus meminta masyarakat untuk tetap bersabar sampai dengan selesai pembangunan dan diserahkan ke pihak Bakti Kominfo.

Baca juga: Cara Daftar Beasiswa Digital Talent Kominfo 2023 Siswa SMK-Mahasiswa

"Ada beberapa titik yang terkendala pembangunan 2022 disebabkan titik lokasi masuk dalam kawasan hutan lindung,” ujar Petrus.

Ia mengungkapkan, pihak dinas bersama dengan penyedia telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk proses perizinan pinjam pakai lahan.

Lewat konsultasi tersebut, kata Petrus, semua wilayah diharapkan sudah merdeka sinyal telekomunikasi pada 2023.

“Wilayah yang belum dapat dilakukan pembangunan karena menunggu izin penggunaan kawasan hutan lindung adalah Desa Hertuti, Desa Purpura, dan Dusun Metiamarang,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, keamanan dan pemeliharaan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah, baik di desa maupun di dusun, merupakan tanggung jawab bersama.

Baca juga: Sinopsis The Call (2013), Kisah Operator Telepon Gawat Darurat

Pemerintah juga telah menyediakan tenaga operator atau site keeper yang bertanggung jawab menjaga tower. 

“Fasilitas telekomunikasi mahal harganya dan perlu pengorbanan, jadi perlu dijaga dan dirawat bersama. Jangan dirusak karena untuk memperoleh fasilitas itu perlu perjuangan bahkan anggaran yang tidak sedikit," imbuh Petrus.

Ia berharap, masalah jaringan telekomunikasi dapat diselesaikan pada tahun-tahun mendatang, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai. 

Adanya akses jaringan telekomunikasi juga diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.