Bupati Jembrana I Nengah Tamba bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meluncurkan program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD) di Gedung Mendopo Kesari Negara, Selasa (20/9/2022).
KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana meluncurkan program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD) sebagai upaya untuk mencapai pembangunan berbasis data yang akurat dan terpadu.
Dengan peluncuran JSDDD, Pemkab Jembrana menjadi kabupaten pertama yang menggunakan data desa sebagai sebagai pondasi utama dalam pembangunan daerah.
Adapun peluncuran JSDDD secara langsung diresmikan oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar di Gedung Mendopo Kesari Negara, Selasa (20/9/2022).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengungkapkan bahwa JSDDD diluncurkan untuk mencapai berbagai pembangunan berbasis data, seperti data sosial ekonomi masyarakat, data infrastruktur dan kewilayahan, serta data tata ruang dan geospasial.
Baca juga: Tantangan Makin Berat, Pemerintah Digitalisasi Data Infrastruktur
Dengan pelaksanaan JSDDD, ia berharap dapat melahirkan data yang berkualitas, memenuhi prinsip-prinsip standar metadata, kode referensi, dan interoperabilitas.
"Jembrana Satu Data Dari Desa merupakan solusi satu data daerah yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, daerah, dan desa. JSDD juga bisa dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tiap institusi," ujar Tamba.
Mengenai manfaat JSDDD, bupati asal Desa Kaliakah itu mengatakan, data tersebut dapat menyesuaikan perencanaan kebijakan pemerintah daerah (pemda) dengan permasalahan dan kebutuhan di masing-masing wilayah.
"Jembrana Satu Data Dari Desa sangat penting, kami memiliki perencanaan dari awal apa yang akan dikerjakan. Karena permasalahan mikro di depan mata melalui data tersebut. Inilah kecepatan, akurasi, dan transparansi jauh lebih didapat dengan kami memiliki data," tutur Tamba.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, JSDDD merupakan inovasi kebijakan yang sangat luar biasa di tingkat kabupaten.
"JSDDD menjadi harapan kita semua, utamanya harapan dari para kepala desa (kades) dan para lurah," ucap pria yang akrab disapa Gus Halim itu.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, semua data mikro yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah berasal dari desa.
Sementara itu, untuk model pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kabupaten Jembrana telah dikembangkan melalui integrasi dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikelola di tingkat pemkab.
Baca juga: Wali Kota Tangerang Minta Seluruh OPD Terlibat Antisipasi Banjir di Musim Hujan
"Di Jembrana ini, bukan hanya desa yang menerapkan model pendataan berbasis SDGs, tetapi juga kelurahan. Dengan penerapan ini, total seluruh kawasan di Jembrana sudah terdata dengan bagus, serta diintegrasikan juga dengan kebutuhan seluruh OPD,” jelas Gus Halim.
Menurutnya, JSDDD merupakan pengembangan dari SDGs Desa menjadi SDGs tingkat kabupaten yang tetap berbasis pada desa dan kelurahan berbasis mikro. Bahkan, pengelolaan dan analisisnya sudah pada level kabupaten.
Dengan adanya JSDDD, kata Gus Halim, Pemkab Jembrana dapat menentukan arah kebijakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Baik itu permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, hingga potensi yang dimiliki masing-masing desa.
Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp 392 Triliun untuk Proyek Infrastruktur 2023
"Di sini Pak Bupati Tamba menyelesaikan kesenjangan yang selama ini dihadapi oleh setiap daerah, yaitu antara data, fakta, dan perencanaan,” ucapnya.
Sekarang ini, lanjut Gus Halim, Jembrana memiliki sebuah proses perencanaan berbasis data. Itu artinya pembangunan di Jembrana memang berorientasi pada penyelesaian masalah.
