KOMPAS.com - Program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan ( Bunga Desaku) yang digagas Bupati Jember Muhammad Fawait mendapat dukungan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jember, Madini Farouq.
Pria yang akrab disapa Gus Mamak itu mengapresiasi konsistensi program Bunga Desaku yang mengadopsi gaya kepemimpinan blusukan.
Menurutnya, langkah tersebut efektif memperkuat kedekatan antara kepala daerah dan masyarakat.
“Kepala daerah tidak boleh hanya menjadi penerima laporan di atas kertas. Pemimpin seharusnya melepaskan kenyamanan di balik meja kerja dan turun ke akar rumput untuk memvalidasi data di lapangan,” ujar Gus Mamak dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (25/3/2026).
Baca juga: Dari Istana ke Akar Rumput: Kaleidoskop Sinergi NU–Pemerintah Selama 2025
Ia menilai, kehadiran langsung bupati bersama jajaran perangkat daerah di desa memungkinkan kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
"Dengan berkantor di desa bersama jajaran kepala dinas, bupati bisa melihat fakta riil di masyarakat. Ini adalah langkah preventif agar kebijakan tidak salah sasaran akibat laporan bawahannya yang sekadar 'asal bapak senang'," ucap Gus Mamak.
Ia juga menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya menyerap aspirasi formal, tetapi turut membangun kedekatan emosional antara pemerintah dan masyarakat.
"Komunikasi langsung di lapangan itu membangun silaturahmi yang autentik. Ada ikatan emosional yang tercipta saat bupati hadir di tengah-tengah warga, sesuatu yang tidak bisa didapatkan jika hanya mengandalkan komunikasi searah," jelas Gus Mamak.
Senada dengan Gus Mamak, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kabupaten Jember Regar Jeane Dealen Nangka menilai kehadiran langsung pemerintah melalui program Bunga Desaku merupakan bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga: Lebaran, Pemkab Jember Siagakan Ambulans dan Nakes di Destinasi Wisata, Fokus di 9 Titik
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kabupaten Jember Regar Jeane Dealen Nangka.“Negara tidak boleh hanya menunggu laporan. Negara harus hadir langsung memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan,” tegasnya.
Menurut Regar, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau teknologi, baik karena keterbatasan akses maupun literasi digital.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada (kelompok) lanjut usia (lansia), masyarakat di wilayah tertentu, serta warga dengan keterbatasan literasi digital yang belum optimal memanfaatkan layanan berbasis online,” jelas Regar.
Ia menilai, pendekatan blusukan dalam program Bunga Desaku justru mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang.
Baca juga: Wali Kota Serang Tiadakan Open House, Pilih Blusukan Temui Warga Saat Lebaran
Regar menambahkan, Pemkab Jember akan terus mengembangkan pelayanan yang adaptif dengan mengintegrasikan kanal digital dan kehadiran langsung di lapangan.
"Digital tetap berjalan, tetapi kehadiran langsung tidak bisa digantikan. Keduanya harus berjalan bersama agar pelayanan benar-benar menjangkau semua,” ungkapnya.
Bupati Jember Muhammad Fawait dalam salah satu rangkaian program Bunga Desaku.Di sisi lain, program Bunga Desaku juga sempat menjadi sorotan publik karena dinilai berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD).
Menanggapi hal itu, Gus Mamak menilai program tersebut telah melalui kalkulasi finansial yang matang. Ia bahkan melihatnya sebagai investasi untuk menggali potensi daerah.
Baca juga: Dana Surplus sebagai Aset Strategis bagi Ketahanan Finansial Organisasi
"Justru dengan turun langsung, bupati bisa mengidentifikasi potensi sumber daya alam (SDA) Jember yang selama ini mungkin belum tergarap. Jadi, tujuannya adalah mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), bukan malah menjebolkan anggaran," kata Gus Mamak.
Terkait isu efisiensi, termasuk kenaikan bahan bakar minyak (BBM), ia menyebut pelaksanaan program Bunga Desaku tetap dapat dilakukan dengan penghematan operasional.
"Bupati sudah memberikan teladan dengan memangkas jumlah iring-iringan kendaraan. Para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala bagian (kabag) kini dibawa dalam satu kendaraan besar. Artinya, secara substansi program tetap jalan, namun secara operasional tetap hemat energi dan efisien," tutur Gus Mamak.