KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur (Wagub) Jateng Taj Yasin Maemoen genap memimpin Jateng selama satu tahun sejak dilantik pada Kamis (20/2/2025)
Selama setahun kepemimpinan pasangan Gubernur dan Wagub untuk periode 2025–2030 itu, berbagai dinamika terjadi, mulai dari bencana hidrometeorologi hingga capaian ekonomi dan investasi yang diklaim melampaui rerata nasional.
Sepanjang tahun pertama, Jateng menghadapi sejumlah bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah, seperti banjir bandang dan tanggul jebol di Demak, rob di Sayung, longsor di lereng Gunung Slamet (Banjarnegara dan Cilacap), serta tanah gerak di Kabupaten Tegal.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menyatakan telah melakukan langkah komprehensif, mulai dari penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana secara simultan.
Meski dihadapkan pada berbagai bencana, program prioritas pemerintahan Luthfi–Yasin disebut tetap berjalan. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, pendidikan, kesehatan, hingga penurunan angka kemiskinan.
Sejumlah program yang digulirkan antara lain pemeriksaan kesehatan gratis melalui program dokter spesialis keliling (Speling), pendidikan gratis melalui sekolah kemitraan, beasiswa santri, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Baca juga: Momen Bupati Demak dan Gubernur Jateng Koordinasi Jarak Jauh Imbas Jalan Putus
Luthfi juga menekankan bahwa pendekatan pemerintahan kolaboratif atau collaborative government dengan menggandeng bupati/wali kota, perguruan tinggi, pengusaha, investor, provinsi tetangga, hingga organisasi masyarakat.
“Kami gandeng beberapa kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara kami bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah,” ujar Luthfi dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (21/2/2026).
Menurutnya, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, tidak dapat berjalan sendiri. Nilai gotong royong, kebersamaan, dan kolaborasi menjadi landasan dalam setiap sektor pembangunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jateng pada triwulan IV-2025 mencapai 5,37 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini di atas rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.
Capaian tersebut menempatkan Jateng sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Jawa.
Realisasi investasi Jateng sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp 88,50 triliun yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 50,86 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 37,64 triliun. Angka ini merupakan capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
Dari total investasi tersebut, terdapat 105.078 proyek terealisasi dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 418.138 orang.
Baca juga: 9 Daerah di Jateng Bakal Diajukan Jadi Kawasan Industri, Berikut Daftarnya
Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada penurunan angka kemiskinan. BPS mencatat, angka kemiskinan Jateng turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,39 persen pada September 2025.
Jumlah penduduk miskin di Jateng pada September 2025 tercatat 3,34 juta orang. Angka ini turun 21.870 orang dibanding Maret 2025, serta turun 51.520 orang dibanding September 2024.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur (Wagub) Jateng Taj Yasin Maemoen genap memimpin Jateng selama satu tahun sejak dilantik pada Kamis (20/2/2025).Rasio gini Jateng pada 2025 berada di angka 0,350. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan relatif menyempit.
Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Jateng mencapai Rp 50,82 juta atau naik 5,9 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,32 persen per November 2025.
Meski mencatat sejumlah capaian, Pemprov Jateng mengakui masih terdapat pekerjaan rumah pada sektor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini berada di angka 74,77.
Wagub Taj Yasin mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang berada di atas nasional harus terus dijaga dan diarahkan untuk program yang menyentuh masyarakat bawah.
“Penurunan angka kemiskinan harus kami masifkan lagi. Anggaran harus mengarah kepada penurunan kemiskinan secara bersama-sama, termasuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi kelompok disabilitas,” ujarnya.
Baca juga: Awal Ramadhan, Gubernur Jateng Sidak Pasar Projo dan Intervensi Harga Pangan
Dampak kebijakan tersebut diklaim mulai terasa di tingkat masyarakat. Pada Agustus 2025, sebanyak 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Brebes dinyatakan keluar dari data kemiskinan dan tidak lagi menerima bantuan sosial.
Salah satu warga, Setia Puji, mengaku bahwa bantuan sosial yang diterimanya sejak 2020 membantu meringankan beban. Ia kemudian mengembangkan usaha bakso keliling hingga mampu mencukupi kebutuhan keluarga secara mandiri.
“Bantuan yang diberikan kemarin sangat meringankan beban kami. Akan tetapi, saya memiliki motivasi (harus) bisa mandiri. Kini, ekonomi kami lebih mampu,” katanya.
Upaya kolaboratif Pemprov Jateng tersebut mendapat apresiasi, salah satunya dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang menilai Jateng menjadi magnet bagi investor.
Baca juga: Jalur Grobogan—Semarang Putus, Gubernur Jateng Percepat Pemasangan Jembatan Armco untuk Hadapi Mudik
Sepanjang 2025, Pemprov Jateng juga meraih sekitar 40 penghargaan dari berbagai lembaga. Namun, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan tujuan akhir.
“Penghargaan itu pengingat agar kebijakan yang kami jalankan benar-benar berdampak, melayani masyarakat, menjaga integritas, menstabilkan ekonomi, dan membuka ruang investasi seluas-luasnya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan Jawa Tengah sebagai proses “ngopeni” atau merawat, yang membutuhkan kolaborasi berkelanjutan.
“Tugas melayani rakyat adalah amanah yang tidak ada ujungnya,” katanya.