KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) kembali terpilih menjadi Provinsi Terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia (RI).
Tahun ini menjadi penanda ketiga kalinya Jateng menerima penghargaan ini di bawah kepemimpinan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Sebelumnya, Pemprov Jateng menerima penghargaan serupa pada 2019 dan 2020.
Raihan PPD 2023 kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat provinsi ini menunjukkan keberhasilan Pemprov Jateng dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya keberhasilan reformasi birokrasi.
"Keberhasilan ini menunjukkan indikasi reformasi birokrasi kita berjalan. Ini indikasi kawan-kawan aparatur sipil negara (ASN) memperbaiki diri, melakukan inovasi, dan kemudian menunjukkan performa terbaiknya,” ujar Ganjar.
Baca juga: Ganjar Bantah Isu Kontrak Politik Penentuan Kabinet oleh PDI-P bila Terpilih Jadi Presiden
Dia mengatakan itu saat menerima penghargaan tersebut dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Kantor Bappenas Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).
Ganjar memastikan, penghargaan tersebut akan menjadi pemicu dan semakin memotivasi dirinya untuk menuntaskan program-program pembangunan yang telah menjadi target.
"Sampai masa jabatan saya berakhir, membereskan seluruh yang sudah diprogramkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak bisa tidak,” tegasnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.
Ganjar mengatakan, pihaknya memiliki dua prioritas. Pertama, pengentasan tingkat kemiskinan ekstrem. Kedua, penurunan tingkat stunting menggunakan anggaran bukan hanya dari APBD.
“Maka tadi saya paparkan ada dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), filantropi, dan kelompok masyarakat yang peduli," paparnya.
Baca juga: Polda Jateng Gerebek Penambangan Ilegal di Klaten, Satu Rit Pasir Dijual Rp 300.000
Selain itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga ingin menyelesaikan proyek nasional, seperti penataan kawasan Borobudur.
"Tetapi, selebihnya kita mencoba mengejar yang sudah terprogramkan termasuk proyek strategis nasional. Maka, kemarin kita dibantu presiden membereskan kawasan yang ada di Borobudur. Untuk kemiskinan, harus ada satu data jangan sampai ada ego sektoral," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Bappenas RI juga memberikan penghargaan khusus kepada Pemprov Jateng. Di bawah kepemimpinan Ganjar, Jateng diakui sebagai “Provinsi yang Memulai Inisiasi Awal untuk Sirkular Ekonomi”.
Di bawah kepemimpinan Ganjar, jumlah desa mandiri energi (DME) di Jateng berjumlah 2.353 desa. Seluruh DME tersebut terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME berkembang, dan 26 DME mapan.
Penghargaan khusus itu kembali diraih berkat keseriusan Ganjar dan jajarannya yang berkomitmen mengembangkan penerapan energi baru terbarukan (EBT).
Baca juga: Pemprov Jateng Gelontorkan Rp 1,154 Triliun untuk Tangani 3,86 Juta Penduduk Miskin Jateng
Sebagai informasi, Bappenas RI juga menobatkan Kabupaten Temanggung sebagai Kabupaten Terbaik kategori Perencanaan dan Pencapaian tingkat kabupaten.
Selain itu, Kota Semarang meraih penghargaan dari kategori serupa untuk tingkat kota terbaik ketiga.
Adapun indikator-indikator yang ditentukan Bappenas untuk daerah penerima PPD, antara lain penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), kualitas dokumen RKPD, pencapaian pembangunan daerah (target daerah, progres, dan wilayah setara), serta inovasi pembangunan.
Bappenas juga melakukan tiga tahap penilaian sebelum menetapkan daerah terbaik, yakni tahap penilaian dokumen RKPD, tahap presentasi dan wawancara, hingga terakhir tahap verifikasi.
Berdasarkan hal itu, Jateng dinilai memiliki capaian indeks pembangunan manusia (IPM) lebih baik melalui kebijakan daerah pada penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta kualitas pembangunan perempuan dan anak.
Baca juga: 6.399 Anak Tidak Sekolah di Jateng Bakal Ditampung di PPDB SMA Lewat Jalur Afirmasi
Jateng juga dinilai memiliki RKPD yang komprehensif dan konsisten antara evaluasi dengan isu-isu strategis yang terjadi di 35 kabupaten dan kota.