KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah ( Jateng) Ganjar Pranowo memastikan bahwa formula dan usulan tentang pengupahan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembaharuan upah minumum kabupaten atau kota (UMK) tahun 2022 di wilayahnya.
"Usulannya bagus dan formula yang dibuat juga jelas. Tentu masukan dari perwakilan buruh akan jadi bahan pertimbangan kami. Nanti akan di overlay dengan formula kami," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/11/2021).
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menyambut sejumlah buruh dari KSPI dalam rangka mendengarkan usulan terkait pengupahan kabupaten dan kota di ruang rapat Gedung A lantai dua Kompleks Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, Semarang, Senin.
Pertemuan dengan buruh sendiri merupakan tindak lanjut atas aksi demo yang dilakukan KSPI pada Rabu (10/11/2021) lalu.
Baca juga: Kompolnas: Polisi Harus Hormati HAM Tangani Aksi Demo, Tak Boleh Ada Kekerasan Berlebihan
Waktu itu, para buruh gagal menemui Ganjar yang sedang berada di luar kota. Akan tetapi, komunikasi terus berlanjut hingga akhirnya orang nomor satu se-Jateng ini mengundang KSPI untuk duduk bersama.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar memberikan apresiasi kepada buruh yang mau datang untuk menyampaikan masukan secara langsung.
Menurutnya, daripada buruh melakukan demo, akan lebih maksimal jika usulan disampaikan dengan metode dialog seperti itu.
"Saya ucapkan terima kasih karena kawan-kawan aktif, apalagi karena sedang pandemi maka bagus juga kalau modelnya menyampaikan langsung ke kami. Kemarin saya lihat mereka demo. Sudahlah, daripada hujan-hujanan, pagar saya rusak, mending datang saja ngobrol begini, kan enak," kata Ganjar.
Baca juga: May Day 2021, Ini Rencana Aksi Demo Buruh Kepung Istana dan MK
Dengan metode ngobrol, lanjut dia, para buruh bisa menyampaikan masukan dan usulan secara langsung.
Meski demikian, Ganjar juga meminta semua pihak ikut mempertimbangkan kondisi perusahaan masing-masing.
Sebab, kata dia, Pemprov Jateng juga mendapat banyak keluhan dari para pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19.
"Makanya saya minta semua melihat, syukur-syukur kawan-kawan buruh membantu mengklaster, apakah perusahaan tempat mereka bekerja masih untung, biasa saja atau nyungsep (bangkrut)," ucapnya.
Baca juga: Buruh Minta Upah Naik 7-10 Persen, Pengusaha: Jangan Dipaksakan...
Sebab, ia mengaku pihaknya saat ini juga memantau banyak pekerja yang yang pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pengurangan jam kerja.
Sebagai langkah cepat, Ganjar memerintahkan semua pihak agar duduk bersama dan membahasnya dengan baik.
Tak hanya itu, ia juga telah memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng (Disnakertrans) untuk memfasilitasi.
"Jadi besok-besok silakan kalau ada buruh yang akan datang untuk menyampaikan masukan, kami terbuka. Adanya pandemi Covid-19 juga membuat harus berjaga-jaga. Tidak perlu ramai-ramai demo. Datang saja seperti yang kawan-kawan KSPI lakukan hari ini,” imbuhnya
Baca juga: Ada Kemungkinan Kenaikan UMP 2022 Tak Bisa Sesuai Permintaan Buruh, Ini Tanggapan KSPI
Penyampaian tersebut, lanjut Ganjar, merupakan sikap yang bagus dan elegan. Ke depannya ia meminta antara buruh dan pengusaha dapat membahas soal kenaikan upah secara bersama.
Pada kesempatan yang sama, perwakilah buruh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KSPI Aulia Hakim mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Ganjar yang mau menerima audiensi dengan perwakilan buruh.
" Upah kami masih sangat kecil jika dibanding dengan provinsi lain. Jadi kedatangan kami ini untuk menyampaikan formula upah dengan kebutuhan buruh yang semakin banyak secara langsung pada pak Ganjar," katanya.
Lebih lanjut, Aulia menerangkan, selama pandemi Covid-19, kebutuhan buruh bertambah karena harus bekerja dengan konsep kebiasaan baru atau new normal.
Baca juga: Faktor Penyebab Sakit Kepala di Masa New Normal, Apa Saja?
Terlebih, para buruh harus mengeluarkan anggaran untuk membeli masker, hand sanitizer, vitamin, hingga kuota belajar untuk anak.
"Dengan memperlihatkan kebutuhan pokok semasa pandemi itu, kami mengusulkan kenaikan upah di Tengah minimal 10 persen dari tahun 2021. Kalau dihitung, kenaikan sekitar Rp 300.000 hingga Rp 400.000," jelas Aulia.
Lewat pertemuan tersebut, ia meyakini Ganjar akan bersikap realistis dan mau menaikkan upah buruh untuk tahun depan.
Seperti diketahui, pada 2021, Ganjar menjadi satu-satunya gubernur yang menetapkan upah lebih tinggi dari nasional.
Baca juga: Buruh Minta Upah Naik 7-10 Persen, Pengusaha: Jangan Dipaksakan...
"Kami harap pak Ganjar mengulang kembali prestasi tahun lalu, dengan menetapkan angka kenaikan upah di atas nasional," imbuh Aulia.
Dalam kesempatan itu, perwakilan buruh juga mengusulkan pada Ganjar terkait rancangan peraturan daerah (paperda) tentang perburuhan.
Menurut perwakilan buruh, raperda merupakan hal penting sebagai langkah cepat menyambut investasi di Jateng yang dipastikan akan naik.
Baca juga: Ada Kemungkinan Kenaikan UMP 2022 Tak Bisa Sesuai Permintaan Buruh, Ini Tanggapan KSPI
Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku akan segera menindaklanjuti usulan para buruh terkait raperda.
“Ternyata dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga sudah menyiapkan. Saya minta nanti berkasnya dibagikan ke teman-teman buruh agar hasilnya benar-benar menjadi regulasi yang terbaik," ujar Ganjar.