Jokowi Minta Pencairan Insentif Tenaga Medis Tak Bertele-tele, Ganjar: Mudah-mudah Segera Cair

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mencairkan insentif bagi tenaga medis yang menangani covid-19.

Jokowi bahkan meminta agar prosesnya disederhanakan dan tidak bertele-tele.

Gubernur Jawa Tengah ( Jateng) Ganjar Pranowo merespon positif pernyataan presiden. Menurutnya, persoalan insentif untuk tenaga medis memang sudah lama ditunggu.

"Beberapa (tenaga medis) sudah mengeluh ke saya secara langsung, Pak sebenarnya kami jadi enggak sih mendapatkan insentif? Kapan dapatnya karena kami sudah kerja luar biasa. Menurut saya itu wajar, itu manusiawi,” ujarnya.

Ganjar mengatakan itu usai memimpin rapat penanganan Covid-19 di Gedung A lantai 2 kantor Gubernur Jateng, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Ganjar Pastikan Kapasitas Rumah Sakit dan APD untuk Penanganan Covid-19 di Jateng Masih Aman

Dia menerangkan, pihaknya sudah menyampaikan pengajuan insentif untuk tenaga medis yang menangani Covid-19 dari Jateng ke pemerintah pusat.

Dengan adanya pidato Presiden itu, menurutnya bisa menjadi dorongan agar pencairan bisa lebih cepat.

"Kami sudah kirimkan datanya ke pusat, alhamdulillah Pak Jokowi menyampaikan pidato itu. Ini bagus, jadi momentumnya pas. Mudah-mudahan segera cair," tegasnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Hanya saja, lanjut Ganjar, ada persoalan dialami Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yaitu terkait pencairan insentif tenaga medis itu.

Baca juga: Serangkaian Masalah PPDB Jateng dalam Catatan Ganjar

Dia menjelaskan, para tenaga medis di lini tiga dengan Surat Keputusan (SK) dari Bupati/Wali Kota tidak termasuk dalam daftar penerima insentif tersebut.

"Ini yang jadi masalahnya, makanya banyak Bupati/Wali Kota yang tanya, ini yang mau cover siapa," terangnya.

Ganjar kemudian menerangkan, apabila para tenaga medis lini tiga itu nantinya ditarik ke pusat sama dengan yang di Provinsi, maka itu lebih baik.

Namun, apabila tidak difasilitasi, maka pihaknya akan menganggarkan sendiri agar semuanya ter-cover.

"Kalau tidak bisa dapat dari pemerintah pusat, nanti kami akan anggarkan sendiri. Memang harus ada refocusing lagi untuk memberikan jaminan pada tenaga kesehatan yang ada di lini tiga itu," tuturnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo: Jangan Gunakan Surat Keterangan Domisili Aspal!