PPDB Jateng Dibanjir Komplain Server "Error", Begini Penjelasan Ganjar

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah (jateng) Ganjar Pranowo menjelaskan beberapa faktor yang membuat server Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online yang sempat sulit diakses.

Pertama adalah kuota yang disediakan sebanyak 300.000 sudah habis pada pukul 10.30 WIB.

Namun, masalah tersebut sudah teratasi setelah ada permintaan ke Kementerian Dalam Negeri untuk penambahan kuota sampai 1 juta.

"Kedua, ini adalah hari pertama, ternyata image-nya masih cepat-cepatan seperti tahun lalu. Maka saya sampaikan jangan cepat-cepat, santai saja, waktunya masih ada. Kita sudah perbaiki sistem," katanya.

Ganjar mengatakan itu saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (17/6/2020).

Baca juga: Kelebihan Kuota Pendaftar, Hari Pertama PPDB Jateng Alami Kendala

Sidak itu dilakukan menyusul banyak terjadi komplain dan server error di hari pertama PPBD online di Jawa Tengah.

"Sebenarnya, publik tidak usah repot. Kita segera memperbaiki tadi. Kuota kita hari ini sampai satu juta, sudah dibuka tadi dan sekarang masih 500 ribuan," ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Sementara itu, disinggung terkait pelaksanaan PPDB, Ganjar menegaskan kembali integritas dalam PPDB. Dia meminta orangtua agar jujur dalam menginput data.

Menurutnya, PPDB adalah saatnya bagi orangtua mengajarkan integritas kepada anak, mulai dari hal mendaftar sekolah.

Baca juga: PPDB Jateng Hari Pertama Sempat Gangguan, Ganjar Sidak Ke Disdikbud

"Silakan konsultasi, asal jangan bohong. Kalau bohong, nanti ketahuan, ada yang komplain, dan kami verifikasi, maaf ya kami keluarkan. Jadi ini tidak hanya soal mencari sekolah tetapi soal kita belajar berintegritas," tegasnya.

Keluhan terkait KK di Disdikbud

Selain masalah server PPDB, komplain lain dari masyarakat yang banyak masuk adalah terkait kartu keluarga (KK). Ganjar pun menuturkan, aturan tahun ini minimal domislii satu tahun di suatu tempat untuk mendapatkan KK.

"Hampir banyak pertanyaan ke kami soal KK. KK ini satu modus, ingin dapat itu terus dititipkan. Saya ingatkan kalau memang sudah satu tahun, manga (silakan),” katanya saat mendapat sejumlah orang tua konsultasi terkait KK.

Dia menyebut, ada yang baru enam bulan, ada yang 11 bulan, dan ada yang sudah lama tinggal di Kota Semarang tetapi baru menetap dan memiliki KK.

Baca juga: Situs PPDB Jateng Lemot, Orangtua Calon Siswa Resah

“Tapi ada yang bilang sudah sejak kecil lho pak tapi kita tidak sempat mikir KK, juga ada," jelasnya didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumeri.

Pada kesempatan yang sama, Ganjar mengingatkan kepada petugas Disdikbud untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang untuk komplain dan konsultasi.

Dia juga meminta Kepala Disdikbud untuk menyediakan ruang khusus sesuai dengan protokol kesehatan.

"Tolong nanti sediakan ruangan lengkap dengan pembatas transparan dan tetap bisa jaga jarak. Kalau terlalu dekat kasihan," imbaunya.

Baca juga: Wagub Jateng Minta Ponpes Bentuk Satgas Jaga Santri