KOMPAS.com – Pada periode Maret-September 2019, kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ( Jateng) turun hingga 63.000 jiwa.
Angka tersebut membuat Jateng menjadi provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia.
Penurunan kemiskinan di Jateng memang tampak signifikan sejak 2016. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai program yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, sejak periode pertamanya menjabat tahun 2013.
Pengamat ekonomi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang Andreas Lako mengatakan, setiap tahun angka kemiskinan Jateng selalu turun.
Baca juga: Angka Kemiskinan Jateng Turun, Ganjar Tetap Belum Puas
“Penurunan kesenjangan sosial, ekonomi, dan ketimpangan wilayah di Jateng, begitu terasa,” kata Andreas, seperti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/1/2020).
Menurut Andreas, penurunan angka kemiskinan di Jateng merupakan hasil pembangunan inklusif yang dilakukan Ganjar.
“Ini yang saya katakan dampak dari pembangunan inklusif. Tidak hanya membuat jalan mulus, namun membuat aktivitas ekonomi bergeliat,” kata Andreas.
Andreas mengatakan, akses infrastruktur yang sampai ke pelosok desa membuat perpindahan barang dan jasa menjadi lebih cepat, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat.
Baca juga: Fakta-fakta Soal Turunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan
Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang terarah dan menyeluruh, memperhatikan efek domino di masyarakat, dan melihat semua aspek secara terintregrasi.
Lebihd dari, Andreas mengatakan, kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pembangunan inklusif juga sangat pro rakyat.
“Kebijakannya menyentuh level masyarakat kecil di daerah sehingga dampaknya sangat dirasakan masyarakat,” kata Andreas.
Selain pembangunan infrastruktur, Jateng juga menggenjot pertumbuhan ekonominya. Jateng menargetkan pertumbuhan ekonominya menjadi 7 persen.
Untuk merealisasikan target tersebut, dibuatlah kebijakan pro investasi, serta kondisi sosial, politik, dan keamanan yang kondusif.
Baca juga: 2 Kebijakan Ini Bantu Angka Kemiskinan RI Turun, Apa Saja?
Hal tersebut agar para investor berbondong-bondong invasi ke Jateng.
“Dengan begitu, serapan tenaga kerja terjadi, pengangguran berkurang, dan pastinya angka kemiskinan ikut tereduksi,” kata Andreas.
Andreas menambahkan, Jateng juga melakukan program-program bantuan sosial, pendampingan, modal usaha, hingga peningkatan UMKM.
Tak hanya APBD, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mengoptimalkan pula pihak lain, seperti Baznas, CSR, filantropi, dan lainnya, dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.
Baca juga: Mampukah Digitalisasi Tekan Angka Kemiskinan Indonesia?
“Arah, kebijakan, strategi, dan tindakan Pak Ganjar sudah sangat tepat. Namun jangan berpuas diri dulu. Harus terus digenjot agar penurunan angka kemiskinan di Jateng semakin besar tiap tahunnya,” kata Andreas.