KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah ( Jateng) Ganjar Pranowo pastikan, pemerintah akan tetap melakukan pendampingan kepada penerima manfaat Program Keluarga Harapan ( PKH) yang telah mundur karena telah menjadi keluarga mampu.
Hal itu dia ungkapkan saat menghadiri PKH Jateng Fest 2019 di Gelanggang Olahraga (GOR) Wujil Ungaran Kabupaten Semarang, Selasa (19/11/2019).
Ganjar mengungkapkan, penerima program pengentasan kemiskinan dari pemerintah yang telah mundur tersebut akan tetap diberikan pendampingan, pelatihan, bahkan akses modal untuk semakin berdikari.
"Mayoritas mereka yang mundur sudah memiliki usaha, maka sekarang Dinas Usaha Kecil Menengah (UKM) bisa masuk, Dinas Koperasi atau Perdagangan untuk mendampingi mereka,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Baca juga: Merasa Sudah Mampu, Puluhan Warga Mundur Sebagai Penerima PKH
Senada dengan Ganjar, Koordinator Wilayah PKH Jateng Arif Rohman Muis menambahkan, mereka yang sudah lulus tidak akan dilepas begitu saja.
Justru, mereka akan selalu dilibatkan dalam pertemuan untuk memotivasi penerima manfaat lain agar bisa mandiri.
"Mereka kami jadikan motivator untuk penerima PKH lain agar menjadi mandiri. Tak jarang pula, mereka yang punya bisnis ikut mengajak penerima PKH lain bergabung dan bersama-sama mewujudkan keluarga sejahtera," ucapnya.
Perlu diketahui PKH Jateng Fest 2019 adalah event untuk mewisuda para penerima PKH yang sudah mampu atau lulus tersebut.
Pada kesempatan itu Ganjar pun mengapresiasi para penerima bantuan yang secara sadar mundur dari program bantuan PKH.
Baca juga: UMK Lebih Rendah, Pabrik Sepatu di Banten Ramai-ramai Pindah ke Jateng
“Mereka menyatakan bahwa ya, hari ini saya sudah mampu. Maaf saya tidak miskin lagi, sudah mandiri dan bantuan ini lebih baik untuk mereka yang membutuhkan, ”ujarnya.
Ganjar menambahkan, kesadaran sangat penting untuk menyukseskan program bantuan dari pemerintah.
Untuk itu, kata dia, orang-orang yang merasa mampu dan berani menolak bantuan merupakan pribadi yang patut dijadikan contoh.
"Dengan begitu, maka bantuan-bantuan dari pemerintah menjadi tepat sasaran, dan pengentasan kemiskinan akan lebih cepat," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama Koordinator Wilayah PKH Jateng Arif Rohman Muis menjelaskan sejak 2015 sudah ada 256.224 penerima PKH Jateng yang diwisuda.
Mereka dinyatakan lulus atau diwisuda karena sudah tidak memiliki komponen sebagai syarat penerima PKH. Sebagian besar malah mengundurkan diri karena menyatakan sudah mampu secara ekonomi
"Pada 2019 ini ada sebanyak 17.060 penerima PKH di Jateng yang diwisuda. Jumlah itu akan terus meningkat karena setiap hari selalu ada data baru," katanya.