Gandeng KPK, Jateng Terapkan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

SEMARANG, KOMPAS.com - Upaya mitigasi korupsi terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tak hanya di lingkungan birokrasi, upaya ini juga akan diterapkan di lingkungan sekolah.

Untuk keperluan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama kedua pihak dilakukan untuk menciptakan sinkronisasi, baik materi maupun bentuk pengajaran yang sesuai.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono, mengatakan pendidikan karakter dan antikorupsi akan segera diterapkan di sekolah-sekolah di Jawa Tengah. Siswa mulai Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan dibekali pengetahuan dan pembelajaran mengenai pendidikan antikorupsi.

"Tahun ini akan ada 10 provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, yang akan menerapkan pendidikan karakter dan antikorupsi di sekolah. Nantinya, dari 10 provinsi itu akan menjadi percontohan bagi daerah lainnya di seluruh Indonesia," kata Giri saat bertemu Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, di Puri Gedeh, Selasa (26/3/2019).

Giri menjelaskan, penerapan pendidikan karakter dan antikorupsi sudah disepakati seluruh daerah dengan KPK pada Desember tahun lalu. Rencananya, pada Juni tahun inilah pendidikan karakter dan antikorupsi itu akan diterapkan.

"Jadi, nanti akan ada regulasi khusus yang mewajibkan semua daerah melaksanakan pendidikan moral dan antikorupsi di sekolah-sekolah," paparnya.

Pengetahuan tentang moral dan antikorupsi, lanjut Giri, penting diterapkan di lingkungan sekolah. Hal itu merupakan langkah pencegahan yang efektif dalam rangka membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi.

"Kami akan berikan pendampingan, monitoring, dan melakukan evaluasi terkait suksesnya penerapan pendidikan karakter dan antikorupsi ini," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan sudah lama merencanakan adanya pendidikan karakter dan antikorupsi di sekolah. Dengan dukungan langsung KPK, dia mengaku semakin optimis program tersebut bisa berhasil.

"Kami senang KPK menyambut baik hal ini. Nanti, kalau memang dibutuhkan regulasi dalam pelaksanaannya, akan kami buatkan pergubnya," kata Ganjar.

Pendidikan karakter dan antikorupsi, menurut Ganjar, menjadi benteng utama untuk menyiapkan generasi penerus berintegritas. Dengan pembekalan sejak dini, dia berharap praktik korupsi di Indonesia bisa ditekan, bahkan dihapuskan.

"Ini memang harus dibentuk sejak awal agar lebih efektif. Tidak harus mengubah kurikulum sebenarnya, sebab pendidikan karakter dan antikorupsi bisa disisipkan dalam semua mata pelajaran di sekolah," ucapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sulistyo menerangkan bahwa penerapan pendidikan karakter dan antikorupsi sebenarnya sudah dilakukan di sejumlah sekolah di Jawa Tengah. Setidaknya sudah ada 23 SMA/SMK di Jateng yang melakukan itu.

"Bentuknya bermacam-macam, ada yang dengan kantin kejujuran, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang akuntabel, pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya," terangnya.

Sulistyo mengaku akan mendukung suksesnya program tersebut. Tidak hanya menyiapkan siswa, para guru juga akan diberikan pelatihan tentang cara memberikan pengajaran pendidikan karakter dan antikorupsi agar lebih mudah dipahami siswa.