KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mampu melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 1,2 triliun pada 2018. Pasalnya, Pemprov Jateng menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Dengan sistem tersebut, Pemprov Jateng berhasil memangkas ribuan kegiatan tahun lalu. Berdasarkan data Pemprov Jateng, dari 4.646 menjadi 890 kegiatan atau sekitar 80,84 persen dipangkas.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, penerapan SAKIP di Jawa Tengah memang bermanfaat. Dengan diterapkannya SAKIP, ia melanjutkan, terjadi sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terukur serta akuntabel.
"Sehingga, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dapat dipangkas. Seluruh pemanfaatan anggaran negara kemudian sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Dan yang paling penting, SAKIP ini dapat mengurangi kebocoran anggaran," kata Ganjar dalam siaran tertulis, Kamis (14/2/2019).
Baca juga: Ganjar Pranowo: Anggaran Infrastruktur di Jateng Naik 3 Kali Lipat
Penghematan APBD sebesar Rp1,2 triliun kemudian dialokasikan untuk program lain. Misalnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat, biaya pengembangan sekolah, pengembangan bidang keagamaan, infrastruktur, dan transportasi.
"Kalau sebelumnya sektor itu tidak dianggarkan, maka dapat dikerjakan menggunakan dana tersebut," ujar dia.
Capaian itu, imbuh Ganjar, merupakan hasil kerja keras yang dilakukan seluruh pegawai Pemprov Jateng dan seluruh pegawai pemerintah kabupaten/kota. Seluruh ASN di Jawa Tengah berlomba untuk dapat mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel.
Pemprov Jateng telah menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting terintegrasikan melalui SAKIP sejak 2014 lalu.
Baca juga: KPK: E-Budgeting Anggaran DPR Bisa Jadi Solusi Antikorupsi
Ganjar pun mengajak seluruh bupati dan walikota untuk terus berkomitmen dalam penerapan SAKIP secara optimal untuk percepatan reformasi birokrasi demi meraih kepercayaan masyarakat.
Sebagai informasi, hasil evaluasi SAKIP Kementerian PANRB 2017, Pemprov Jateng meraih predikat BB. Sedangkan pada 2018, hasilnya baru akan disampaikan di Makassar pada 19 Februari mendatang. Namun demikian, Ganjar menginformasikan bahwa Jawa Tengah akan mendapat predikat A.
"Nilainya A. Namun sekali lagi yang saya tekankan, ini tidak hanya sekedar performance, namun kesadaran bahwa seluruh pengelolaan anggaran negara itu harus efisien, peruntukannya bener dan akuntabel. Itu yang paling penting harus dilakukan," kata dia.