Gercep Tangani Banjir, Pemprov DKI Diapresiasi Pengamat
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta gerak cepat (gercep) menangani banjir yang terjadi di sejumlah daerah akibat curah hujan tinggi dan kiriman air dari wilayah hulu awal pekan ini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung langsung menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mengambil langkah cepat dan tanggap darurat, termasuk pengoperasian ratusan pompa, penyesuaian pintu air, serta pendistribusian bantuan bagi warga terdampak.
"Saya telah menginstruksikan seluruh dinas terkait untuk bergerak cepat menangani banjir, termasuk Dinas Sumber Daya Air (SDA). Semua pompa air telah dioperasikan, pintu-pintu air disesuaikan, dan kami harapkan genangan segera surut," kata Pramono, seperti dikutip dari Jakarta.go.id, Minggu (6/7/205).
Pramono juga menegaskan, jajarannya terus menyisir daerah rawan banjir untuk melakukan langkah preventif, salah satunya melalui pengerukan sungai di berbagai titik di Jakarta.
Ia bahkan turun langsung meninjau proses pengerukan Kali Irigasi Bekasi Tengah di Kelurahan Ujung Menteng, Jakarta Timur. Pengerukan dilakukan pada aliran sungai sepanjang 5.300 meter untuk meningkatkan daya tampung agar air tidak meluap saat curah hujan tinggi.
"Jajaran Dinas SDA dan para wali kota di lima wilayah telah berkoordinasi untuk memantau dan melakukan langkah cepat dalam menangani genangan. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Dinas SDA dan para wali kota dapat membuahkan hasil yang baik dalam penanganan banjir," ujar Pramono.
Baca juga: Pramono Akan Koordinasi dengan Kepala Daerah Bodebek Atasi Banjir Jakarta
Ia juga berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem drainase, termasuk mengatasi berbagai sumbatan saluran agar daya tampung air semakin optimal.
“Saya mohon maaf kepada warga yang masih terdampak banjir kemarin. Kami akan bekerja keras dan menyiapkan langkah-langkah konkret untuk penanganan ke depannya," ucap Pramono.
Sebagai informasi, genangan sempat terjadi di 53 rukun tetangga (RT) pada lima wilayah kota dengan ketinggian air mencapai tiga meter di beberapa titik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat lebih dari 250 warga mengungsi.
Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan logistik berupa makanan siap saji, air mineral, perlengkapan bayi, dan pakaian layak pakai. Masyarakat diminta tetap waspada dan memanfaatkan kanal pelaporan seperti Jakarta Siaga 112, media sosial, dan aplikasi JAKI.
Pendekatan regional bisa jadi solusi
Penanganan banjir oleh Pemprov DKI Jakarta mendapat perhatian khusus dari pengamat tata kota, Nirwono Yoga. Ia mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang langsung bertindak cepat mengatasi banjir.
“Saya rasa kita perlu mengapresiasi respons cepat yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir, seperti dengan menyedot air dan membuat tempat pengungsian bagi warga yang terdampak,” kata Nirwono kepada Kompas.com, Rabu (9/7/025).
Ia juga menyoroti pendekatan regional yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini karena banjir di Jakarta tak hanya disebabkan curah hujan tinggi, tetapi juga karena daerah resapan, seperti di Bogor dan Depok, semakin berkurang.
“Mengatasi banjir di Jakarta tidak cukup hanya dengan memperbaiki saluran air, tetapi juga aliran dari hulu,” ucap Nirwono.
Meski pendekatan regional diperlukan, Nirwono berharap Pemprov DKI punya rencana jangka panjang. Menurutnya, penambahan waduk atau embung sudah baik, akan tetapi perlu ada pelebaran ruas sungai karena saat ini tak lagi mampu menampung curah hujan tinggi.
Baca juga: 3 Cara Pantau Banjir Jakarta Secara Online dan Realtime
Ia juga mendesak pemerintah melakukan normalisasi empat sungai utama di Jakarta, yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Sunter, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Angke. Program ini diharapkan bisa selesai dalam waktu lima tahun.
“Rencana jangka pendek sudah dilakukan, yaitu mengatasi genangan dengan menyedot air. Rencana jangka menengahnya, pemerintah fokus pada normalisasi empat sungai. Untuk jangka panjang adalah rencana pengendalian banjir se-Jabodetabek yang melibatkan pemerintah pusat,” ujar Nirwono. (Rindu Pradipta Hestya)
