KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani menilai 100 hari pertama kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno menunjukkan arah yang positif.
Menurutnya, meski belum semua persoalan tuntas, sejumlah langkah awal pemerintahan Pramono-Rano patut diapresiasi.
“So far, kinerja beliau baik. Memang masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan karena waktu 100 hari belum cukup untuk menyelesaikan semua problem di Jakarta,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (3/6/2025).
Dalam 100 hari pertamanya, sejumlah inisiatif langsung digulirkan, mulai dari pembenahan sistem transportasi, penguatan identitas budaya Betawi, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penataan tata ruang perkotaan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan kolaborasi lintas sektor.
Baca juga: Pramono Enggan Publikasikan Pelaksanaan Job Fair secara Berlebihan
Rani pun menyoroti beberapa program yang sudah mulai dijalankan dan mendapatkan respons positif dari publik.
Salah satu program itu adalah imbauan penggunaan transportasi umum setiap Rabu bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat.
Menurutnya, program tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah budaya mobilitas warga ke arah yang lebih ramah lingkungan.
“Program imbauan menggunakan angkutan umum setiap Rabu cukup seru bila dijalankan konsisten. Ini bisa jadi langkah awal membangun budaya naik transportasi publik,” ungkapnya.
Rani juga mengapresiasi kebijakan sekolah gratis serta penambahan rute transportasi publik sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan dasar bagi warga.
Baca juga: Pramono Percepat Program Sekolah Swasta Gratis Usai Putusan MK
“Sekolah gratis dan penambahan rute transportasi publik menunjukkan keberpihakan pada masyarakat. Harapannya, program-program ini bisa diperluas dan dipertajam ke depan,” jelasnya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, DPRD akan terus mengawal dan memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Rani berharap, kepemimpinan Pramono–Rano bisa menghadirkan solusi konkret dari tantangan klasik Jakarta, seperti kemacetan, banjir, dan kesenjangan sosial.
“Kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang berbasis pada kebutuhan riil warga Jakarta. Kolaborasi adalah kunci,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Pramono dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada awal Februari 2025 menggantikan Heru Budi Hartono.
Baca juga: Pramono: Budaya Betawi Harus Naik Kelas, Ondel-Ondel Bukan untuk Ngamen
Keduanya mengemban amanah untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mendorong reformasi kebijakan di berbagai sektor.