Fraksi Partai Demokrat Puji Heru Budi: Pengelolaan Keuangan Lebih Bijaksana

KOMPAS.com - Anggota dari fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Wita Susilowaty mengatakan, pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono lebih prudent, transparan, dan akuntabel.

Dia mengatakan hal itu setelah Pemprov Jakarta berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketujuh kalinya. Opini WTP kali ini diberikan atas laporan keuangan Pemprov Jakarta tahun anggaran 2023.

“Fraksi Partai Demokrat secara umum berpandangan bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Pj Gubernur, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD) mulai dilakukan secara prudent (bijaksana), transparan, dan akuntabel," ujarnya pada rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Wita memastikan Partai Demokrat terus mengawal kinerja Pemprov Jakarta, termasuk mengevaluasi pelaksanaan APBD 2023 agar uang dari rakyat dapat dipergunakan secara efektif, efisien, serta dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. 

Untuk itu, pihaknya berharap, predikat WTP dari BPK RI dapat terus dipertahankan.

Baca juga: Pj. Gubernur Heru Dorong Layanan Kesehatan Nondiskriminatif untuk Penyandang Disabilitas

"Namun, yang lebih penting lagi adalah predikat WTP dapat selalu berkorelasi dengan peningkatan kinerja pembangunan karena pada dasarnya APBD merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan," katanya dalam siaran persnya, Selasa (30/7/2024).

Dia mengakui, Pemprov Jakarta ke depan memiliki postur APBD yang semakin berkualitas sehingga alokasi anggaran dapat lebih dioptimalkan.

Anggaran itu dapat dioptimalkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan krusial warga Jakarta serta mendukung terlaksananya transformasi Jakarta sebagai kota global. 

"Sebagaimana kita ketahui, setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara,” katanya. 

Wita menegaskan, pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah harus dapat menjelaskan sejauh mana pemanfaatan dana publik untuk memenuhi berbagai tujuan pembangunan.

Baca juga: Heru Budi Mau Bikin Pulau Sampah, DLH Jakarta: Jangan Bayangkan seperti TPA Bantar Gebang

Pemerintahan bersih

Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia Ari Subagio Wibowo menambahkan, predikat WTP yang selalu berhasil diraih selama Heru menjabat sebagai gubernur. 

Dia mengatakan, pemberian predikat WTP dari BPK itu dapat menjadi indikator bahwa Heru mampu mengimplementasikan good governance dan clean government. 

“Pak heru Mampu mempertanggungjawabkan penggunaan APBD. Pak Heru berhasil memimpin Jakarta," ujarnya di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Ari menjelaskan, selama memimpin Jakarta, Heru sangat kentara ingin melaksanakan aturan-aturan dan melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan.

"Kita ketahui, beliau melakukan penataan dan penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berkorelasi dengan penerimaan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran," terangnya.

Baca juga: Warga Protes Monas Ditutup Sore, Heru Budi: Nanti Saya Tanya Dinas Parekraf

Ari juga mengatakan, Pemprov Jakarta melalui Dinas Pendidikan melakukan penataan kasus guru yang direkrut tetapi tidak sesuai aturan berlaku sebagaimana temuan BPK.

Menariknya, Pemprov Jakarta memberikan solusi atas permasalahan itu sehingga aturan bisa ditegakkan dan guru yang bersangkutan masih diberikan kesempatan untuk mengajar.

"Mereka juga diperjuangkan peningkatan kesejahterannya melalui status Kontrak kerja individu, pegawai pemerintah, dengan perjanjian kerja, maupun calon pegawai negeri sipil (CPNS)," ungkapnya.

Ari berharap, Pemprov Jakarta dapat semakin mewujudkan transparansi penggunaan anggaran dan menerapkan keterbukaan informasi publik.

"Semakin masyarakat mudah mengakses, tentu semakin banyak yang bisa terlibat melakukan pengawasan penggunaan uang rakyat sehingga potensi pelanggaran dapat lebih dicegah," ucapnya.

Baca juga: Disinggung PDI-P, Heru Budi Jelaskan soal APBD Perubahan 2023 yang Turun Jadi Rp 79,52 Triliun

Ari menilai, keberhasilan-keberhasilan yang sudah ditorehkan sangat layak jika Heru Budi Hartono kembali mengemban amanah sebagai Pj Gubernur Jakarta sampai pelantikan gubernur dan wakil gubernur definitif terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Dia mengatakan, pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Jakarta berjalan kondusif. 

“Pak Heru menjadi figur yang bisa mengayomi dan merangkul semua. Tentunya, kita berharap Pilkada Jakarta juga berlangsung aman, lancar, dan kondusif," harapnya.

Ari menambahkan, Heru juga menjadi sosok yang memiliki kelebihan karena dapat berkomunikasi secara baik dengan pejabat negara di pemerintah pusat.

"Hubungan harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ini memungkinkan berbagai akselerasi untuk mengatasi persoalan Jakarta, terutama banjir dan kemacetan,” ujarnya. 

Baca juga: Heru Budi Tak Kaget KJP Disalahgunakan buat Kredit Motor, Sebut Lagu Lama

Selain pengerjaan Sodetan Ciliwung yang sudah selesai, kata Ari, progres pembangunan infrastruktur transportasi publik juga luar biasa. 

Persembahan kepada masyarakat

Sebelumnya, Heru menyampaikan, raihan tersebut merupakan hasil kerja keras, konsistensi, keseriusan, dan kebersamaan kerja lintas jajaran di Pemprov Jakarta. 

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 secara profesional. 

"Penghargaan ini kami persembahkan kepada segenap masyarakat dan stakeholders sebagai wujud kesungguhan jajaran Pemprov Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel," ujarnya di Gedung DPRD Jakarta, melansir beritajakarta.id, Kamis (25/7/2024). 

Heru mengatakan, rekomendasi hasil pemeriksaan dapat menjadi pendorong bagi seluruh jajaran Pemprov Jakarta untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Baca juga: Wacana Sekolah Swasta Gratis, Heru Budi Petakan Sekolah yang Bisa Kerja Sama dengan Pemprov

"Kami juga berterima kasih kepada pimpinan dan para anggota legislatif atas sinergi yang baik dalam mendorong transparansi, akuntabilitas pengelolaan, serta pelaporan keuangan daerah yang baik," katanya.

Dalam kesempatan lain, Heru menjelaskan, pihaknya berhasil menuntaskan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI mencapai 90,02 persen per 31 Desember 2013. 

Angka tersebut melampaui rata-rata capaian nasional sebesar 78,20 persen.

Hal itu dia sampaikan saat menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Pemprov Jakarta Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Senin (29/7/2024).

"Eksekutif akan terus meningkatkan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang hingga 31 Desember 2023 mencapai 90,02 persen. Angka ini melampaui rata-rata capaian nasional sebesar 78,20 persen," ujarnya.

Baca juga: Heru Budi Setuju Angkat 4.000 Guru Honorer Jadi Kontrak Kerja Individu Tahun Ini

Dalam rapat paripurna itu, Heru Budi menegaskan, rancangan P2APBD merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam upaya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. 

"Capaian ini merupakan wujud komitmen eksekutif untuk terus mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," kata Heru.