Dorong Kendaraan Ramah Lingkungan untuk Atasi Polusi Udara, Dishub DKI Bakal Tambah Bus Listrik dan Charging Station

KOMPAS.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta terus mendorong penggunaan kendaraan listrik, sebagai bagian dari upaya penanggulangan masalah polusi udara. Salah satunya dengan menambah bus listrik, guna menghadirkan kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya akan menambah 10.047 bus listrik hingga 2030.

“Menghadirkan infrastruktur penyediaan daya untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) juga akan dilakukan,” ujarnya.

Syafrin menjelaskan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, Dishub Jakarta akan menambah charging station hingga 10 persen pada 2023. Jumlahnya akan bertambah 30 persen pada 2024, lalu 60 persen pada 2025, dan menjadi 100 persen pada 2026.

Pengadaan charging station dilakukan guna menunjang operasional bus listrik yang juga akan bertambah menjadi seratus unit pada 2023. Dishub Jakarta akan menjalankan pilot project 100 Bus Listrik Transjakarta dengan melibatkan dinas terkait, pihak ketiga, non-government organization (NGO), dan konsultan.

“Kami berencana implementasi bus listrik Transjakarta dengan rangkaian uji coba, seperti uji coba statis, uji coba di rute tanpa penumpang, dan uji coba dengan penumpang. Langkah ini dilakukan demi mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor transportasi, dengan meningkatkan moda ridership atau moda share,” jelas Syafrin.

Baca juga: Pemprov DKI Sediakan 29 Bus Listrik Selama KTT ASEAN 2023

Dishub Jakarta akan menerapkan sejumlah strategi untuk menetapkan lokasi charging station KBLBB. Pertama, lokasi charging station harus cocok dengan jaringan layanan dan strategi pengisian daya.Kedua, lokasi charging station milik pemerintah akan lebih disukai konsumen.

Ketiga, lokasi charging station harus sesuai dengan rencana detail tata ruang. Keempat, lokasi charging station harus memiliki ketersediaan ruang yang cukup, sehingga dapat diakses oleh bus besar.

Sedangkan penambahan jumlah kendaraan listrik dilakukan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1053 Tahun 2022 tentang Pedoman Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Layanan Angkutan Transjakarta.

Adapun bus listrik Transjakarta akan menggantikan operator Bianglala Metro Politan (BMP) yang masih dalam proses pengadaan.

Bus listrik tipe Sinar Armada Globalindo (SAG) yang menggantikan BMP akan mulai beroperasi pada September 2023. Sementara, untuk menggantikan operator Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD), bus listrik Transjakarta tipe Skywell akan mulai beroperasi pada Desember 2023.

Kendaraan listrik ramah lingkungan

VKTR Bus listrik VKTR

Penambahan armada bus listrik Transjakarta dan fasilitas charging station mendapat respons positif dari warga DKI. Salah satunya Nur yang mengapresiasi langkah Pemprov DKI sebagai salah satu cara pengurangan gas emisi.

“Kehadiran bus listrik dapat mendorong masyarakat untuk membantu mengurangi polusi. Sampai sekarang, saya rasa jumlah (bus listrik) masih sedikit. Jadi, kalau ditambah akan lebih baik,” imbuhnya.

Sebagai salah satu penumpang bus listrik Transjakarta, Nur merasa nyaman menggunakan moda transportasi ini untuk bepergian dari Blok M ke Tanah Abang.

Ia memilih bus listrik Transjakarta ketimbang bus dari operator lain karena menyediakan kursi yang nyaman dan ramah lingkungan.

“Nyaman (naik bus listrik Transjakarta). Sebenarnya, sama seperti bus Transjakarta biasa. Tapi, ini lebih ramah lingkungan, karena pakai listrik. Ada kursi prioritas untuk wanita juga dan area di dalamnya lebih luas,” ujar Nur.

Baca juga: Puluhan Bus Listrik Beroperasi selama KTT ASEAN di Jakarta

Sementara itu, pengamat transportasi Sony Sulaksono turut mendorong Pemprov DKI untuk menambah kendaraan berbasis listrik, khususnya sebagai moda transportasi. Namun, ia mengimbau pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal.

“Jika ingin bus listrik jadi moda transportasi utama, pemerintah harus meningkatkan fasilitas dan sarana, seperti jumlah serta titik charging station. Perlu juga memperhatikan safety dan sistem maintenance yang baik,” kata Sony.

Selain itu, ia juga meminta Pemprov DKI agar memikirkan masalah durasi pengisian daya yang saat ini terbilang lama. Hal itu perlu dilakukan supaya tidak mengganggu layanan bus listrik dan menambah waktu tunggu penumpang.

“Jangan sampai karena bus listrik mengisi daya terlalu lama, akhirnya berdampak pada penurunan jumlah armada di jalan. Imbasnya, penumpang akan terlantar dan merusak waktu ideal headway,” tutur Sony.

Namun, ia optimistis, kehadiran bus listrik Transjakarta dapat membantu memperbaiki masalah polusi udara di Jakarta.

Baca juga: Pemprov DKI Targetkan Pengadaan Bus Listrik 100 Unit pada Oktober 2023

Sony berharap, Pemprov DKI dapat melakukan sosialisasi yang tepat, agar masyarakat lebih terdorong menggunakan transportasi umum untuk bermobilitas, sehingga membantu mengurangi polusi udara.

“Jaringan transportasi di Jakarta sudah sangat baik. Tinggal bagaimana menerapkan metode push and pull, agar masyarakat mau mengubah kebiasaannya. Jika pemerintah telah memberikan sarana yang maksimal, hal ini sangat mungkin dilakukan,” ujar Sony. (Rindu Pradipta Hestya)