Atasi Polusi Udara di Jakarta, DLH DKI Jalankan Tiga Strategi

KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta tengah mengatasi pencemaran udara dengan berbagai upaya. Salah satunya melalui program Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) yang akan dijalankan secara bertahap.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Purwanto menjelaskan, SPPU yang dikerjakan bakal dibagi menjadi tiga strategi. Pertama, dengan meningkatkan tata kelola pengendalian pencemaran udara.

"Strategi ini dijalankan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas inventarisasi emisi yang berkelanjutan serta mengkaji dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi," kata Asep dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (28/8/2023).

Selain itu, lanjut Asep, DLH Jakarta juga berencana membentuk tim kerja lintas sektoral bernama Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) untuk menyusun regulasi dan kebijakan yang dibutuhkan.

Baca juga: Heru Tegaskan Kendaraan yang Masuk Jakarta Harus Lulus Uji Emisi

Adapun strategi kedua, dengan mengurangi emisi pencemaran udara dari sumber bergerak, dengan meremajakan angkutan umum serta uji emisi.

Asep berpendapat, langkah tersebut harus didorong dengan pengembangan transportasi yang ramah lingkungan, sehingga dapat menghadirkan kawasan rendah emisi. Penerapannya akan didukung dengan peningkatan infrastruktur penghubung ke sarana transportasi serta manajemen rekayasa lalu lintas yang tepat.

"Kami akan membuat kerangka kerja sama pilar pemerintah dengan swasta serta masyarakat sipil untuk bisa memperbaiki kualitas udara," ujar Asep.

Sementara itu, strategi ketiga dengan mengurangi emisi pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. Caranya dengan meningkatkan jumlah ruang terbuka dan bangunan hijau. DLH pun berencana untuk mengendalikan polusi udara dari kegiatan industri.

"Untuk menciptakan kualitas udara yang baik, diperlukan peran serta dari seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Selain itu, karena masalah polusi tidak mengenal batas administrasi, penanganan polusi juga akan melibatkan Pemerintah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) dengan melakukan langkah-langkah yang diperlukan," tutur Asep.

Baca juga: Hampir 1 Juta Kendaraan Masuk Jakarta Tiap Hari, Heru Budi Minta Daerah Penyangga Terapkan Uji Emisi

Upaya DLH Jakarta mengatasi pencemaran udara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Pergub Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap, serta Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, Penerapan Uji Emisi Kendaraan Bermotor, serta Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

WFH dan uji emisi

DOK. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jakarta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jakarta melakukan uji emisi terhadap kendaraan bermotor untuk mengatasi masalah polusi udara yang melanda Jakarta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan pula sistem kerja 50 persen work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mega, salah seorang warga Jakarta, menilai langkah ini cukup berpengaruh dalam menurunkan polusi. Ia melihat langit Jakarta sedikit membaik, meski menurutnya kurang signifikan.

"Baru seminggu (WFH) diterapkan dan sepertinya belum bisa memberikan dampak instan, misalnya udara langsung bersih dan langit bebas polusi. Pasti butuh waktu dan cara lain. Namun, saya merasa ada sedikit pengurangan (polusi) ketimbang kemarin (sebelum WFH)," ucap Mega kepada Kompas.com, Senin.

Mega pun setuju dengan rencana DLH untuk melakukan uji dan tilang emisi guna mewujudkan area rendah emisi. Menurutnya, ini merupakan cara tepat agar dapat mengawasi kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi udara.

"Kalau ada tilang (uji emisi) kendaraan, menurut saya bagus sekali jika diberlakukan. Dengan demikian, kendaraan yang berlalu lalang di Jakarta bukan (kendaraan) yang menghasilkan asap yang pekat pemicu polusi," tutur Mega.

Baca juga: Rencana Tilang Uji Emisi Sudah Ada Sejak 2021

Terkait tilang uji emisi, Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Soetjiwarno menilai, langkah ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kadar polusi di perkotaan.

Dikutip dari Antara.com, Sabtu (26/8/2023), Djoko menyebutkan bahwa kebijakan tilang emisi sebenarnya sudah ada sejak 2020. Hanya saja, perlu dilakukan lebih konsisten dan memberikan sanksi yang jelas kepada pemilik kendaraan untuk mengurangi polusi di Jakarta.

"Perlu strategi push and pull untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi, dengan mendorong penggunaan kendaraan umum untuk bermobilitas. Uji emisi juga bisa diterapkan di daerah perbatasan Bodetabek sebelum masuk ke Jakarta pada hari kerja," jelas Djoko.

DLH bekerjasama Dinas Perhubungan Jakarta akan menerapkan tilang uji emisi mulai Jumat (1/9/2023). Pelaksanaannya akan dibantu oleh personel dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Komando Garnisun Tetap I/Jakarta. (Rindu Pradipta Hestya)