Dipuji Kemenkeu, Ini Rahasia Pengelolaan APBD Purwakarta!

KOMPAS.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo fokus melihat rincian angka yang ada di layar di depannya. Layar tersebut menggambarkan tata kelola keuangan Purwakarta yang dinilainya berhasil.

Ketertarikan Mardiasno meningkat saat membandingkan pengelolaan keuangan di Purwakarta dan Bandung. Data proporsi belanja APBD kabupaten Purwakarta dan Kota Bandung sejak 5 tahun terakhir di Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Propinsi Jawa Barat menunjukkan angka berbeda. Perbedaan itu mulai Angka Gini Rasio hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Selama 2012- 2016 ini data untuk belanja para pegawai di Purwakarta cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Dari 2012 yang mencapai 60 persen, angkanya terus menurun hingga 2016 ini, yang hanya sekitar 46,69 persen," ujar Mardiasmo, belum lama ini.

Sementara itu, belanja modal dan belanja barang atau jasa di Kabupaten Purwakarta meningkat tajam hingga dua kali lipat. Hal itu mengindikasikan adanya upaya untuk mendorong belanja yang sifatnya produktif untuk masyarakat.

"Ini menunjukkan adanya upaya serius pemerintah setempat (Purwakarta). Berbeda kalau lihat Kota Bandung yang kita jadikan sample. Kecenderungannya untuk belanja aparaturnya (pegawai) masih cukup tinggi di atas 60 persen," ujarnya saat memimpin FGD Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kanwil Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jabar.

Tak hanya itu. Berdasarkan hitungan angka gini rasio (ketidakmerataan atau ketimpangan dari seluruh hasil pendataan), Purwakarta menunjukkan angka lebih baik. Dari 0,39 pada 2012, angka rasio itu terus menurun hingga di 2016 sebanyak 0,35.

Adapun Kota Bandung mengalami kenaikan angka gini rasionya. Pada 2012, gini rasio Kota Bandung mencapai 0,42 dan hingga 2012 angkanya terus bertambah pada level tertinggi 0,44.

"Untuk Kota Bandung, jika nilainya (gini rasio) seperti ini cukup mengkhawatirkan. Kalau untuk IPM, kecenderungannya memang bergerak meningkat dari tahun ke tahun untuk kedua daerah ini," tambah Mardiasmo.

Pada kesempatan sama Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi pun membedah strategi keuangan daerahnya. Pengamatannya dimulai dari perencanaan yang tepat sasaran dan ketepatan jenis.

"Jenisnya apa, belanja publiknya menyentuh sasaran atau tidak, seminar itu disebut belanja publik, tapi tepat sasaran atau tidak atau langsung dirasakan warga tidak?" ucap Dedi.

Lalu, menurut Dedi, Purwakarta menggunakan prioritas bukan pagu. Selama ini, anggaran identik dengan pagu sehingga tiap OPD diberikan jatah. Akibatnya, ada OPD yang mendapatkan dana lebih, namun ada OPD malah kekurangan dana.

Kondisi itu kerap membuat OPD mengada-ada proyek agar pagu anggaran terpakai. Berbeda halnya dengan sistem prioritas. Tidak semua OPD membutuhkan proyek, dan tak semua OPD juga membutuhkan anggaran.

Purwakarta misalnya, lanjut Dedi, memprioritaskan belanja infrastruktur. Konsekuensi dari prioritas itu seluruh dinas di bidang infrastrukturlah yang dibidik, mulai Dinas Perindustian dan Perdagangan membangun pasar gratis, lalu dinas kesehatan menuangkannya dalam pembangunan puskesmas dan pembelian ambulan.

Begitu juga dengan dinas pendidikan. Prioritas itu terimplementasi dalam pembangunan sekolah maupun guru.

"Selama ini pagu 20 persen pendidikan. Untuk apa? Kalau untuk seminar dan pelatihan rasanya kurang mengena," tuturnya.

Langkah lainnya adalah meningkatkan dan mengefektifkan belanja publik. Caranya pemberian dana hibah infrastruktur melalui dana desa pada Januari-April. Lalu, pelaksanaan proyek di April-September, dan November-Desember kembali dengan hibah infrastruktur.

Dengan cara itu, penyerapan anggaran maksimal dan semua program bisa berjalan optimal. Berbeda dengan daerah lainnya yang mengandalkan proyek, sehingga penyerapan anggaran kurang optimal.

"Lelang itu kan pengerjaannya baru bisa April sampai September. Agar setiap bulan tetap ada kegiatan bisa disiasati dengan dana hibah ke desa. Hibah infrastruktur bisa melalui desa asalkan bukan kegiatan aset pemerintah," terangnya.

Hal lainnya adalah efisiensi, mulai dari ATK, perjalanan dinas, hingga ongkos rapat dibuat sangat efisien. Caranya, papar Dedi, Purwakarta membuat belanja lebih tinggi sedikit dari pendapatan sehingga dalam perjalannya lebih efektif dan hati-hati.

"Saya tidak belajar dari manapun (dalam mengelola APBD). Tapi, saya terinpirasi dari manajemen ibu," terangnya.

Ibu, sambung Dedi, memiliki anak sembilan dengan kondisi keuangan yang tidak berlimpah. Namun, anak-anaknya bisa lulus kuliah tanpa hutang.

"Itu artinya ibu mengatur keuangan dengan sangat baik," kata Dedi.

RENI SUSANTI/KONTRIBUTOR PURWAKARTA